Dugaan PT Alno Rusak Hutan Mukomuko, Aktivis Desak Tindakan Tegas

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 28 Apr 2025 - 22:11

Hamparan perkebunan menjadi pemasok bahan baku CPO perusahaan. --firmansyah/rb

Seno menjelaskan, adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025 untuk memperkuat pengawasan sektor ini. Namun, perubahan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3KH) lewat pasal-pasal dalam UUCK, tampaknya malah justru memperburuk ketidakpastian hukum.

Terutama dalam menyelesaikan kasus perkebunan sawit dalam kawasan hutan.

"Apakah masalah ini diselesaikan lewat jalur pidana atau dengan pemberian sanksi administratif berupa denda PNBP. Sebab regulasi yang ada tumpang tindih dan membingungkan, baik bagi penanganan permasalahan yang dilakukan perusahaan maupun masyarakat sekitar hutan, yang memanfaatkan kawasan hutan,"sampai Agustin.

Ketidakpastian hukum dan tumpang tindih regulasi menjadi salah satu alasan mengapa penanganan pelanggaran di bidang kehutanan, khususnya alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit, lambat dan terkesan jalan di tempat.

Meskipun demikian, Agustin menganggap ini sebagai ujian bagi pemerintah untuk membuktikan kemampuannya dalam menanggulangi masalah penguasaan kawasan hutan, termasuk yang terjadi di Mukomuko.

"Beberapa daerah sudah ada yang bergerak dan Satgas sudah melakukan penyitaan. Kami berharap evaluasi yang tengah dilakukan bisa menghasilkan langkah konkret yang juga akan sampai ke Mukomuko," tandasnya.

Sementara itu, Rahmad Novan Ismadi, Manajer Riset Perkebunan Genesis Bengkulu, mendesak agar Satgas PKH Provinsi Bengkulu segera mengambil langkah tegas.

“Jika PT Alno memang terbukti melanggar, mereka harus segera ditindak secara hukum. Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk bertindak semena-mena di lahan yang bukan hak mereka tanpa izin,”tegas Rahmad.

Menurut Rahmad, tindakan tegas sangat dibutuhkan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Ia juga mengusulkan agar lahan yang disita dari perusahaan tersebut dikembalikan kepada masyarakat, yang akan mengelolanya melalui kelompok tani hutan.

Dengan demikian, diharapkan pengelolaan lahan akan lebih baik, dan keuntungan pribadi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat diminimalisir.

dugaan pt alno rusak hutan mukomuko, aktivis desak tindakan tegas                            koranrb.id – dugaan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh pt alno agro utama (air ikan estate) bagian dari anglo eastern plantation (aep) group semakin memanas dan memicu kontroversi di bengkulu.
aktivis lingkungan dan pemerhati kehutanan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang diduga telah merusak kawasan hutan tersebut.
agustin malvin, koordinator forum jalur hijau bengkulu, menilai ada 2 langkah penting yang harus segera diambil oleh negara untuk menuntaskan persoalan ini.
pertama, pelepasan kawasan yang sudah beralih fungsi, dan kedua, upaya untuk mengembalikan fungsi kawasan tersebut menjadi hutan.
baca juga:pemberangkatan cjh mukomuko dimatangkan, lokasi penjemputan dibagi 2 
baca juga:pengadaan seragam sekolah gratis belum pasti 
“penyitaan lahan saja tidak akan menyelesaikan masalah. itu hanya akan mengganti aktor, bukan menyelesaikan akar masalah,” ujar agustin.
agustina menegaskan, penertiban yang hanya berfokus pada penyitaan lahan dapat menambah masalah baru.
pasalnya, perubahan kuasa yang terjadi kerap kali tidak mengatasi persoalan mendasar, malah berpotensi melahirkan pelanggaran hukum baru.
jika tidak diurus dengan hati-hati, perusahaan yang terlibat bisa terjerat tindak pidana kehutanan, bahkan bisa lebih buruk lagi.
baca juga:dprd bengkulu tengah minta pt raa berhenti operasi, sampai izin hgu terbit
baca juga:tingkatkan literasi, dpk lebong akan hidupkan perpustakaan desa
selain itu, agustin mengkritik lambannya penanganan kasus pt alno, yang diduga menggarap kawasan hutan secara ilegal. salah satu penyebabnya, menurut agustin, adalah regulasi yang belum matang.
“perubahan peraturan pemerintah (pp) nomor 24 tahun 2021 tentang sanksi administratif dan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) di bidang kehutanan. kemungkinan menjadi dasar belum cukup dalam menindak pt alno,” ujarnya.
 seno menjelaskan, adanya peraturan presiden (perpres) no. 5 tahun 2025 untuk memperkuat pengawasan sektor ini. namun, perubahan uu pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (p3kh) lewat pasal-pasal dalam uuck, tampaknya malah justru memperburuk ketidakpastian hukum.
terutama dalam menyelesaikan kasus perkebunan sawit dalam kawasan hutan.
baca juga:kirim 10 pelajar ikut seleksi paskibraka provinsi dan nasional 
baca juga:psu bengkulu selatan digugat ke mahkamah konstitusi 
"apakah masalah ini diselesaikan lewat jalur pidana atau dengan pemberian sanksi administratif berupa denda pnbp. sebab regulasi yang ada tumpang tindih dan membingungkan, baik bagi penanganan permasalahan yang dilakukan perusahaan maupun masyarakat sekitar hutan, yang memanfaatkan kawasan hutan,"sampai agustin.
ketidakpastian hukum dan tumpang tindih regulasi menjadi salah satu alasan mengapa penanganan pelanggaran di bidang kehutanan, khususnya alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit, lambat dan terkesan jalan di tempat.
meskipun demikian, agustin menganggap ini sebagai ujian bagi pemerintah untuk membuktikan kemampuannya dalam menanggulangi masalah penguasaan kawasan hutan, termasuk yang terjadi di mukomuko.
"beberapa daerah sudah ada yang bergerak dan satgas sudah melakukan penyitaan. kami berharap evaluasi yang tengah dilakukan bisa menghasilkan langkah konkret yang juga akan sampai ke mukomuko," tandasnya.
baca juga:diberi beban pad rp29 miliar, plt. direktur rsud lebong: yakin tercapai 
baca juga:dorong ekonomi kreatif, gelar pelatihan musik untuk pelaku ekonomi sektor musik
sementara itu, rahmad novan ismadi, manajer riset perkebunan genesis bengkulu, mendesak agar satgas pkh provinsi bengkulu segera mengambil langkah tegas.
“jika pt alno memang terbukti melanggar, mereka harus segera ditindak secara hukum. tidak ada alasan bagi perusahaan untuk bertindak semena-mena di lahan yang bukan hak mereka tanpa izin,”tegas rahmad.
menurut rahmad, tindakan tegas sangat dibutuhkan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
ia juga mengusulkan agar lahan yang disita dari perusahaan tersebut dikembalikan kepada masyarakat, yang akan mengelolanya melalui kelompok tani hutan.
dengan demikian, diharapkan pengelolaan lahan akan lebih baik, dan keuntungan pribadi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat diminimalisir.
sebelumnya, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho s.hut membenarkan beberapa tahun lalu pernah mendampingi balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) lampung, melihat lokasi perkebunan pt alno agro utama air ikan estate yang masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh l.
dari penyampaian tim bpkh kurang lebih waktu itu ada 30 ha dari 200 ha yang sudah ditanami sawit. namun hingga saat ini belum diketahui apakah perusahaan tersebut mengusulkan keterlanjuran atau seperti apa.
“sudah sangat lama pengurusan terkait keterlanjuran itu seharusnya sudah ada kepastian. waktu mendampingi bpkh lampung itu saya masih menjabat sebagai kasi, jadi sudah lebih dari 3 tahun lalu. yang pastinya kami tidak tau seperti apa kelanjutan prosesnya hingga saat ini. dlhk provinsi lah yang bisa menjelaskan,”tandas aprin.
sebelumnya juga, humas pt alno air ikan mukomuko zainal mengakui belum ada informasi lanjutan dari pengusulan tersebut.
“terkait perkembangan pengusulan keterlanjuran, kebun sawit yang masuk dalam kawasan. kita masih menunggu, sejauh ini belum ada perkembangan,”singkat
selain itu zainal juga pernah menyampaikan, bawasanya manajemen pt alno sudah lebih dulu melakukan pengurusan ke instansi terkait, dan telah mengajukan permohonan sebelum batas akhir pengusulan keterlanjuran. yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pp) no 24 tahun 2021 tertanggal 2 november 2023.
dengan terbitnya sk menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025 saat ini tentu belum semua perusahaan yang bermohon dimasukan karena belum semua rampung termasuk usulan pt alno.
“betul memang ada keterlanjuran, saat ini usulan kami tengah berproses, pengerjaan masih menunggu hasil penelitian tim terpada (timdu), dan kami pastikan akan ada sk menteri lanjutan,”tutupnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 29 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan