Klarifikasi jadi Kunci Korupsi Perjalanan Dinas Setwan Kaur

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 27 Apr 2025 - 21:58

Kasi Pidsus Kejari Kaur Bobbi Muhammad Ali Akbar SH, MH--Rusman Aprizal/RB

klarifikasi jadi kunci korupsi perjalanan dinas setwan kaur                             koranrb.id - proses klarifikasi realisasi anggaran perjalann dinas tahun anggaran 2023 yang dilakukan oleh tim auditor independen kejaksaan negeri (kejari) kaur terhadap para anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kaur periode 2019/2024 masih terus berlanjut.
silih berganti para anggota dewan menyampaikan data dan realisasi anggaran perjalanan dinas mereka masing-masing. 
hasil klarifikasi inilah yang nanti akan jadi kunci, apakah anggaran perjalan dinas yang digunakan oleh para anggota dewan tersebut sesuai atau tidak.
apabila pada kegiatan tersebut ada upaya perbuatan melawan hukum, maka jelas para anggota dewan tersebut akan dikenakan sanksi dan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
baca juga:lahan sekolah rakyat di kepahiang diklaim siap dibangun
baca juga: tim pansus dprd bengkulu selatan tunggu data pt jatropha solutions
terhitung kurang lebih dua minggu, anggota dewan kaur disibukkan dengan pemanggilan tim penyidik kejari kaur.
mereka dimintai keterangan mengenai realisasi anggaran perjalanan dinas setwan kaur yang saat ini sedang dalam tahapan penyidikan oleh kejari kaur.
sayangnya sampai dengan saat ini, pihak kejari masih belum mau mengungkap fakta yang ditemukan dari hasil pemanggilan para anggota dewan.
kepala kejaksaan negeri (kajari) kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar sh, mh, saat dikonfirmasi menyampaikan saat ini proses masih terus berjalan dan belum selesai.
baca juga:pengda tp sriwijaya dan srikandi tp sriwijaya tingkatkan kolaborasi bantu rakyat
baca juga:pemerintah diminta tegas tertibkan perusahaan sawit nakal di mukomuko
belum ada fakta-fakta baru yang bisa di ekspose, hasil temuan dari pemanggilan anggota dewan nanti akan di ekspose setelah semuannya selesai untuk menghindari intervensi.
"untuk fakta terbaru nanti, kita sampai setelah semua tahapan klarifikasi dewan selesai," ungkap bobbi.
bobbi menjelaskan, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perjalan dinas selama masa penyidikan semuannya telah di panggil untuk dimintai keterangan. mulai dari tenaga honorer, asn setwan, pihak ketiga, hingga para anggota dprd kaur periode 2019/2024 yang juga bertindak sebagai pelaku pelaksana kegiatan perjalanan dinas tersebut.
setidaknya sudah ada lebih dari 100 saksi yang di panggil oleh tim penyidik, selama proses penyidikan berlangsung pada penangan perkara ini ditemukan beberapa fakta.
diantaranya adalah modus perjalan dinas fiktif yang dilakukan oleh para asn setwan kaur, lalu pencatatutan nama-nama tenaga honorer melakukan perjalan dinas padahal tidak sama sekali, kemudian pemberian fee atau cash back antara pihak ketika dan juga pengelola anggaran, dan terakhir ditemukan pemalsuan invoice atau kwitansi dan juga stempel oleh pihak pelaksana kegiatan perjalanan dinas dengan nominal anggaran mencapai ratusan juga rupiah.
baca juga:pemerintah diminta tegas tertibkan perusahaan sawit nakal di mukomuko
"penyidikan sudah bejalan tiga bulan kurang lebih, banyak fakta yang diungkap. pada intinya ini adalah perbuatan melawan hukum dengan modus perjalan dinas fiktif," jelas bobbi.
ditambahkannya, untuk sementara hasil penghitungan kn versi dari penyidik timbul yakni sebesar rp 4,8 miliar, itu diluar dari yang telah di titipkan pengembaliannya melalui kas daerah (kasda) pemerintah kabupaten (pemkab) kaur.
kn tersebut timbul dari beberapa kegiatan perjalan dinas fiktif yang dilakukan di setwan kaur salah satunya adalah pencatatutan nama tenaga honorer, hingga perjalan dinas fiktif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (asn) di ruang lingkup setwan kaur.
"untuk kn sementara, hasil penghitungan versi tim penyidik sebesar rp 4,8 miliar namun itu tidak bisa kita jadikan dasar untuk melakukan penetapan tersangka," tukasnya. 
baca juga:pemkot bengkulu tidak izinkan tambah gerai modern di bengkulu, masalah pajak jadi alasan
baca juga:akhir mei, pembangun infrastruktur pemprov bengkulu dimulai, ini rincian proyeknya
sebagai informasi, jumat, 24 januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di setwan kaur sebanyak 20 bundel surat pertanggung jawaban (spj) perjalan dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan penyidikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 28 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan