Lantik Pengurus di 2 Kabupaten, APDESI Bengkulu Dorong Sukseskan Program Bantu Rakyat

KORANRB.ID – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)  Provinsi Bengkulu lantik pengurus 2 kabupaten. Dorong sukseskan program Bantu Rakyat. 

Ketua APDESI Provinsi Bengkulu, Gusmadi, secara resmi melantik kepengurusan baru di 2 kabupaten yakni Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Mukomuko. 

Gusmani menerangkan pergantian pengurus di 2 kabupaten tersebut lantaran kepengurusan sebelumnya sudah tidak aktif, mengingat sejumlah pengurus telah menyelesaikan masa jabatan sebagai kepala desa.

“Kita tidak ingin ada kekosongan kepemimpinan di tubuh APDESI kabupaten. Dengan pelantikan ini, roda organisasi tetap berjalan dan bisa terus bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat,” ujar Gusmadi.

BACA JUGA:Bulog Juga Beli Gabah Petani, Saingan Tengkulak

BACA JUGA:Resmi Diluncurkan, “Berkah” BI Bengkulu Berlangsung hingga Minggu

Di sisi lain, Gusmani menerangkan bahwa saat ini Provinsi Bengkulu telah memiliki kepengurusan organisasi Desa Bersatu yang kini dipimpin oleh Sulian.

“Dengan Desa Bersatu, kita ingin semua unsur di desa - baik Kepala Desa, perangkat, hingga BPD bersatu di bawah satu payung besar. Tujuannya jelas, untuk memperkuat desa dan mendukung program-program besar pemerintah,” kata Gusmadi.

Gusmadi menerangkan bahwa APDESI di bawah payung Desa Bersatu akan terus menjadi mitra aktif pemerintah, bukan hanya sekadar sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penyambung aspirasi masyarakat desa.

“Desa hari ini bukan lagi objek pembangunan, tapi subjek utama. Dengan kekuatan yang ada, kita pastikan desa menjadi ujung tombak kemajuan Bengkulu,” pungkasnya.

BACA JUGA:CPNS dan PPPK Pemkab Bengkulu Selatan Segera Terima SK

BACA JUGA:Masyarakat Minta Polres Lebong Kejar Pemulihan KN Rp329 Juta Korupsi DD/ADD Bungin

Sementara itu, Ketua Desa Bersatu, Sulian, menyebutkan bahwa amanah yang kini ia emban adalah sebuah kehormatan dan sekaligus tantangan. 

Ia bertekad menjadikan Desa Bersatu sebagai motor penggerak pembangunan dari tingkat desa, sekaligus sebagai mitra strategis pemerintah.