Tamat! Bupati Kepahiang Teken SK Pemecatan 4 ASN

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 25 Apr 2025 - 21:38

PEMECATAN ASN: Bupati Nata saat memimpin apel gabungan bersama ASN di lingungan Pemkab Kepahiang belum lama ini.--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

Keempat ASN dianggap telah memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021. Saat sidang diketahui keempat ASN tak hadir, namun semuanya diwakilkan oleh kepala OPD masing-masing. Meski tak hadir, tak membuat sidang TPD ASN lemah. Ini lantaran, hadir atau tidaknya keempat ASN yang telah direkomendasi pecat bukanlah sebuah kewajiban.

Sebelum dilakukan sidang disiplin, BKD PSDM Kabupaten Kepahiang juga telah melakukan pemanggilan terhadap 4 ASN yang semuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun, hingga waktu pemanggilan berakhir hanya 3 PNS saja memenuhi pemanggilan dan mengakui semua isi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Daerah terhadap mereka.

Satu diantaranya, tetap tak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas.

Kabar diperoleh, PNS tersebut sudah setahun terakhir tak masuk kerja dan sudah berada di Malaysia. Hal ini sesuai penjelasan dari pihak keluarga saat dihubungi petugas BKD-PSDM

tamat! bupati kepahiang  teken sk pemecatan 4 asn                             kepahiang,koranrb.id - tamat sudah karir 4 aparatur sipil negara (asn) di kabupaten kepahiang. 
mereka, masing-masing berinisial el staf pada kantor camat merigi, tr staf di kelurahan durian depun kecamatan merigi, rv tenaga kesehatan pada puskesmas cugung lalang kecamatan ujan mas dan sw staf kelurahan durian depun kecamatan merigi.
sk pemecatan 4 asn itu sudah diteken bupati kepahiang, h. zurdi nata, s.ip. 
penandatanganan ini sendiri dilakukan, setelah lama berproses di tingkat tim disiplin pemkab kepahiang. 
empat asn secara resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh) alias dipecat. 
mengenai status keempat asn di atas, dibenarkan sekda kabupaten kepahiang, dr. hartono. 
keempat asn tersebut secara sah dan terbukti telah melakukan pelanggaran berat dalam peraturan pemerintah (pp) 94 tahun 2021 tentang disiplin asn.
baca juga:soal demo psu bengkulu selatan, ini tanggapan praktisi hukum a.tarmizi gumay
baca juga:tabrakan dua pengendara motor di rejang lebong, satu pengendara tewas
"setelah melalui serangkaian proses yang panjang, akhirnya tim memutuskan untuk memecat ke 4 asn tersebut dan keputusan tersebut dituangkan dalam sk yang ditandatangani langsung oleh bupati kepahiang. keputusannya sudah final. sk pemecatan terhadap keempat asn yang bersangkutan juga sudah ditandatangani oleh bupati kepahiang," papar sekda
mereka yang melanggar disiplin tersebut diketahui sudah tidak masuk selama 1 tahun terakhir. 
bahkan salah satu diantaranya sudah tidak lagi dapat ditemui lantaran sudah terbang ke negara tetangga (malaysia). 
"sejak sk sudah ditandatangani, maka secara otomatis mereka semua sudah bukan lagi seorang pns," tambah sekda.
langkah pemecatan ini sendiri, sesuai hasil sidang tim penegak disiplin aparatur sipil negara (tpd asn) kabupaten kepahiang yang sudah berlangsung dan dipimpin langsung sekda kepahiang, dr. hartono bersama tim dari inspektorat, bkd psdm.
baca juga:proyek fisik tidak sesuai standar di rejang lebong, sanksi menanti rekanan 
baca juga:efisiensi apbd mukomuko picu kekecewaan dewan, aceng: pokir saya dinolkan, punya kawan-kawan masih aman
keempat asn dianggap telah memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021.  saat sidang diketahui keempat asn tak hadir, namun semuanya diwakilkan oleh kepala opd masing-masing. meski tak hadir,  tak membuat sidang tpd asn lemah. ini lantaran, hadir atau tidaknya keempat asn yang telah direkomendasi pecat bukanlah sebuah kewajiban.
sebelum dilakukan sidang disiplin, bkd psdm kabupaten kepahiang juga telah melakukan pemanggilan terhadap 4 asn yang semuanya merupakan pegawai negeri sipil (pns). 
namun, hingga waktu pemanggilan berakhir hanya 3 pns saja memenuhi pemanggilan dan mengakui semua isi laporan hasil pemeriksaan (lhp) dari inspektorat daerah terhadap mereka. 
satu diantaranya, tetap tak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas. 
kabar diperoleh, pns tersebut sudah setahun terakhir tak masuk kerja dan sudah berada di malaysia. hal ini sesuai penjelasan dari pihak keluarga saat dihubungi petugas bkd-psdm

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 26 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan