Mangkir, Panja PAD DPRD Seluma Rekom Tutup Sementara Tambak Udang PT MTS

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 22 Apr 2025 - 22:27

Ketua Panja PAD DPRD Seluma, Zetman saat memimpin RDP.--zulkarnain wijaya/rb

Setelah dilakukan penelusuran awal, semua perusahaan terkait akan diundang ke DPRD Seluma untuk duduk bersama membahas kejelasan kontribusi mereka terhadap kas daerah.

“Semua yang berkaitan dengan potensi PAD akan kami data dan tindak lanjuti. Setelah proses verifikasi, perusahaan-perusahaan itu akan kami undang untuk pembahasan langsung di DPRD,” jelasnya.

Hasil kerja Panja PAD nantinya akan dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2025. DPRD berharap tambahan PAD ini bisa menjadi solusi untuk menutup defisit anggaran atau mendukung kegiatan pemerintahan yang belum terbiayai.

“Kita akan masukkan hasil kerja Panja ke dalam APBD Perubahan. Harapannya ini bisa menutup kekurangan anggaran dan memperkuat pembiayaan pembangunan,” tambah Samsul.

Langkah DPRD Seluma ini dinilai sebagai bentuk komitmen serius untuk membenahi pengelolaan keuangan daerah, terutama dari sisi pendapatan. Panja PAD bukan hanya sekadar evaluasi, namun diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi strategis dan solusi konkret demi kesejahteraan masyarakat Seluma.

“Panja ini bukan hanya formalitas, tapi kami ingin hasil nyata yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Samsul.

mangkir, panja pad dprd seluma rekom tutup sementara tambak udang pt mts                             koranrb.id – ketidakhadiran pengelola pt maju tambak sumur (mts) dalam rapat dengar pendapat (rdp) yang digelar dprd kabupaten seluma membuat panitia kerja (panja) peningkatan pendapatan asli daerah (pad) naik pitam.
perusahaan tambak udang yang berlokasi di desa genting juar, kecamatan semidang alas maras itu dinilai tidak kooperatif dan dianggap melecehkan lembaga legislatif daerah.
ketua panja pad dprd seluma, zetman, se, menyatakan akan merekomendasikan penutupan sementara operasional tambak udang pt mts.
hal itu sebagai bentuk tindak lanjut atas sikap tidak kooperatif perusahaan yang enggan menghadiri undangan rdp tanpa alasan yang jelas.
baca juga:pemprov bengkulu fasilitasi internet gratis di setiap desa 
baca juga:kantor pertanahan bengkulu tengah benarkan pt raa tidak memiliki hgu
“hgu tidak ada, izin tidak ada, kontribusi ke daerah pun minim. bahkan listrik mereka mengambil dari bengkulu selatan. kontribusi mereka ke daerah hanya dari pajak bumi dan bangunan (pbb) sebesar rp13,8 juta per tahun. diundang rdp tidak hadir, ya kami rekomendasikan tutup dulu saja,” tegas zetman pada selasa sore 22 april 2025.
zetman mengungkapkan, inspeksi dadakan (sidak) telah dilakukan sebelumnya, dan pengelola pt mts sendiri mengakui adanya sejumlah pelanggaran. namun, tidak ada upaya konkret dari perusahaan untuk melakukan pembenahan.
padahal, ujar zetman, produksi tambak udang pt mts sangat besar. mereka mampu menghasilkan hingga 400 ton udang sekali panen dengan nilai omzet mencapai puluhan miliar rupiah. ironisnya, pemasukan yang diberikan untuk daerah hanya sebatas pbb tahunan.
“mereka sendiri yang mengakui hasil panen pertahun bisa sampai 1000 ton, nilainya bisa puluhan miliar. tapi kontribusi untuk kabupaten seluma? hanya rp13,8 juta per tahun. sangat tidak sebanding,” tegasnya.
baca juga:kantor pertanahan bengkulu tengah benarkan pt raa tidak memiliki hgu
baca juga:bbm mulai langka di bengkulu, wagub mian deadline pertamina
kekecewaan panja pad dprd seluma memuncak ketika perwakilan pt mts tiba-tiba menyatakan tidak bisa hadir dalam rdp hanya 15 menit sebelum acara dimulai.
zetman menyebut sikap tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga dprd dan menunjukkan ketidakseriusan perusahaan dalam menyelesaikan persoalan yang ada.
dengan kondisi seperti ini, panja pad dprd seluma menilai tidak ada lagi alasan untuk memberikan toleransi kepada pt mts. langkah tegas direkomendasikan agar perusahaan menunjukkan itikad baik dan menjalankan operasional secara legal serta berkontribusi nyata bagi daerah.
“ini penghinaan bagi panja pad. kami merasa dilecehkan. padahal niat kami mengundang adalah untuk menggali informasi lebih lanjut terkait operasional tambak mereka yang penuh kejanggalan,” ujar zetman dengan nada kecewa.
baca juga:pemkab perpanjang sk pjs kades tanjung alam, kasus nikahi janda
baca juga:soroti permasalahan krusial, krm minta gubernur bela rakyat
dalam hearing ini, panja pad juga mengundang 4 instansi terkait, yakni dinas perikanan kabupaten seluma, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) seluma, badan pendapatan daerah (bapenda) seluma, dan terakhir ulp pln rayon tais.
saat ini perusahaan tambak udang  pt. mts tersebut memang menjadi sorotan, karena perusahaan yang diketahui sudah beroperasi sejak 8 tahun lalu tersebut ternyata berkontribusi minim bagi daerah.
perusahaan pt. mts tidak memiliki lahan hak guna usaha (hgu) dan perusahaan mengakui hal tersebut, demikian juga dengan izin amdal perusahaan ini tidak jelas.
sementara itu, wakil ketua i dprd seluma, samsul aswajar, s. sos mengatakan bahwa dengan adanya panja ini, dprd menargetkan peningkatan pad dari rp 27 miliar menjadi lebih dari rp 40 miliar, atau naik sekitar rp 13 miliar.
baca juga:program 100 kerja bupati-wabup kepahiang, genjot kinerja seluruh opd
baca juga:pembunuhan 2 anak kelurahan kandang: polisi tegaskan 1 tersangka, keluarga korban ungkap janggal 
diketahui zetman sebagai ketua panja, wakil ketua, binanto dan sekretaris, hendri satrio serta 5 orang anggota. panja pad memiliki masa kerja selama tiga bulan, namun jika diperlukan, masa kerja ini bisa diperpanjang. 
samsul menjelaskan bahwa panja tersebut saat ini memang gencar bergerak turun ke lapangan untuk memeriksa potensi-potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.
“kami sinyalir masih banyak kebocoran pad di lapangan. maka dari itu, panja pad dibentuk untuk memastikan seluruh potensi pad tergarap dengan baik, khususnya dari sektor perusahaan yang beroperasi di seluma,” ujar samsul.
menurut samsul, panja pad saat ini fokus memverifikasi kepatuhan perusahaan dalam membayar retribusi, pbb, serta kontribusi lainnya kepada daerah.
baca juga:pembunuhan 2 anak kelurahan kandang: polisi tegaskan 1 tersangka, keluarga korban ungkap janggal 
baca juga:transparansi dokumen, setkab kepahiang gunakakan aplikasi srikandi versi 3 
setelah dilakukan penelusuran awal, semua perusahaan terkait akan diundang ke dprd seluma untuk duduk bersama membahas kejelasan kontribusi mereka terhadap kas daerah.
“semua yang berkaitan dengan potensi pad akan kami data dan tindak lanjuti. setelah proses verifikasi, perusahaan-perusahaan itu akan kami undang untuk pembahasan langsung di dprd,” jelasnya.
hasil kerja panja pad nantinya akan dijadikan dasar dalam penyusunan apbd perubahan tahun 2025. dprd berharap tambahan pad ini bisa menjadi solusi untuk menutup defisit anggaran atau mendukung kegiatan pemerintahan yang belum terbiayai.
“kita akan masukkan hasil kerja panja ke dalam apbd perubahan. harapannya ini bisa menutup kekurangan anggaran dan memperkuat pembiayaan pembangunan,” tambah samsul.
langkah dprd seluma ini dinilai sebagai bentuk komitmen serius untuk membenahi pengelolaan keuangan daerah, terutama dari sisi pendapatan. panja pad bukan hanya sekadar evaluasi, namun diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi strategis dan solusi konkret demi kesejahteraan masyarakat seluma.
“panja ini bukan hanya formalitas, tapi kami ingin hasil nyata yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup samsul.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 23 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan