Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Setwan Kaur: 80 Saksi Telah Diperiksa Jaksa

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 07 Apr 2025 - 20:56

Kasi Pidsus Kejari Kaur Bobbi Muhammad Ali Akbar SH, MH--Rusman Aprizal/RB

kasus korupsi perjalanan dinas setwan kaur: 80 saksi telah diperiksa jaksa                            koranrb.id - 80 saksi telah dipanggil oleh tim penyidik kejaksaan negeri (kejari) kaur selama proses penyidikan dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas tahun anggaran 2023 di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (setwan) kaur.
sebagaimana diketahui, kurang lebih 2 bulan kejari kaur telah menaikan status penanganan perkara perjalanan dinas di setwan kaur dari penyelidikan menjadi penyidikan.
adapun 80 saksi yang telah dipanggil tersebut terdiri dari tenaga honorer dan aparatur sipil negara (asn) di ruang lingkup pemkab kaur. hingga pihak ketiga atau pihak travel juga telah dipanggil untuk dimintai saksi terkait dengan aliran dana perjalanan dinas setwan kaur.
pemanggilan saksi-saksi hampir rampung, hanya tinggal menyisakan para anggota dprd kaur yang kemungkinan setelah libur lebaran ini juga akan dipanggil untuk diminta keterangan.
baca juga:dewan rejang lebong minta rsud lunasi tunggakan insentif nakes, hidayatullah: tidak ada alasan
baca juga:usai minta keterangan opd, polres seluma pastikan panggil terduga honorer siluman
apalagi sekarang tim penyidik juga telah menyelesaikan, berkas dokumen pemanggilan para anggota dprd kaur tersebut.
"sampai saat ini total sudah ada 80 saksi yang telah dipanggil, mulai dari tenaga honorer, asn, hingga pihak ketiga," sampai kajari kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar sh, mh.
sembari melakukan pemanggilan saksi-saksi, tim penyidik sampai dengan saat ini juga masih melakukan penelusuran terhadap bukti-bukti transfer aliran dana perjalanan dinas.
seperti yang diketahui, oknum pemangku jabatan di setwan kaur menggunakan rekening khusus untuk melakukan pencarian anggaran perjalan dinas yang dikelola sendiri.
baca juga:bupati arie kebut infrastruktur, 13 titik jalan dan irigasi ini diajukan ke gubernur helmi 
baca juga:menilik 4 ciri-ciri anak ular kobra
dalam proses pengelolaan anggaran perjalan dinas tersebut beberapa memang terbukti fiktif sehingga menimbulkan kerugian negara versi penyidik mencapai rp4,6 miliar.
"kita juga masih telusuri, aliran dana ini dengan bukti-bukti transfer yang sudah kita kantongi," ungkap bobbi.
dijelaskannya, yang paling jadi fokus utama dari tim penyidik saat ini adalah penghitungan ulang kerugian negara (kn) atas perbuatan melawan hukum yang memang sudah jelas terbukti dilakukan oleh beberapa oknum pemangku jabatan.
akan tetapi, proses penghitungan ulang memang memakan waktu yang cukup lama karena bpkp memang tidak bisa mempercepat penghitungan lantaran banyaknya job.
baca juga:bisa berburu bersama hewan laut lain! berikut 5 fakta unik erabu kuning
baca juga:kebakaran di sumur meleleh kota bengkulu, 9 rumah dilalap api, ini dugaan sementara asal api
"penghitungan ulang kn, juga masih belum selesai. karena ada beberapa kendala, dan prosesnya memang harus benar-benar detail," sebutnya.
bobbi meminta kepada para saksi, agar lebih kooperatif dan memberikan keterangan yang sebenarnya. sehingga penanganan perkara ini, akan lebih cepat diselesaikan oleh tim penyidik dan orang yang bertanggungjawab atas kerugian negara ini bisa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
"kita pastikan proses penanganan akan terus berlanjut, kepada para saksi diminta agar kooperatif memberikan keterangan yang sebenarnya," imbau bobbi.
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) kaur  kaur dr. drs ersan syahfiri, mm menanggapi kasus ini mengatakan pemkab kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak aparat penegak hukum (aph) dalam hal ini kejari kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di setwan kaur.
baca juga:usai dirazia, pemilik warung tuak jalan citandui 'curhat': terancam bangkrut 
baca juga:menilik 3 hewan semi akuatik yang kuat menyelam di air
apabila memang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya
sebagai informasi, jumat, 24 januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di setwan kaur sebanyak 20 bundel surat pertanggung jawaban (spj) perjalan dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan penyidikan. (cil)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Selasa, 8 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan