Fokus Pulihkan KN Rp4,48 Miliar Tipikor RSUD Mukomuko, Kejari Mukomuko Ajukan Kasasi Putusan 7 Terdakwa

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 27 Mar 2025 - 23:39

GIRING: Para terdakwa perkara Tipikor pengadaan obat RSUD Mukomuko saat sidang di PN Tipikor Bengkulu. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID - Usai putusan banding tujuh terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) anggaran pengadaan obat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko dinyatakan dikabulkan Pengadilan Tinggi Negeri Bengkulu.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko mengajukan kasasi namun bukan untuk pidana penjara tapi untuk pidana tambahan ketujuh terdakwa.

Dalam perkara ini 7 terdakwa yang terseret yakni mantan Direktur 2016 – 2020 Dr. Tugur Anjastiko, mantan Bendahara Pengeluaran BLUD 2016-2019, Andi Fitriadi, Mantan Kabid Pelayanan Medis 2017-2021, Harnovi, Mantan Pemberdayaan Verifikasi periode 2016-2021, Khalik Noprianto.

Selanjutnya Bendahara Pengeluaran BLUD 2020-2021, Joni Mesra, Mantan Kabid Keuangan, Afridinata dan Mantan Kabid Pengeluaran 2016-2018, Herman Faizal.

Para terdakwa dalam tindakannya telah merugikan negara hingga Rp4,48 miliar.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Kejari (Kajari Mukomuko, Yusmanelly, SH, MH melalui Kasi Pidsus Kejari Mukomuko Gugi, SH, MH bahwa memang sebelumnya mereka sudah menerima putusan banding atas tujuh terdakwa.

Namun dalam putusan tersebut pidana tambahan yang dibebankan untuk para terdakwa tidak sinkron dengan nilai kerugian negara yang para terdakwa hasilkan.

"Kita layangkan kasasi untuk pidana tambahan itu fokus kita sekarang," ungkap Gugi.

Kemudian untuk pidana penjara tidak lagi menjadi poin yang dimasukan dalam berkas kasasi, namun fokus hanya di pengembalian kerugian negara (KN) saja.

"Dalam kasasi kita memfokuskan pada pengembalian KN. Kalau masalah hukuman penjara kita sudah cukup dengan putusan PTN Bengkulu dalam putusan banding beberapa waktu yang lalu," tutup Gugi.

fokus pulihkan kn rp4,48 miliar tipikor rsud mukomuko, kejari mukomuko ajukan kasasi putusan 7 terdakwa                             koranrb.id - usai putusan banding tujuh terdakwa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) anggaran pengadaan obat rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko dinyatakan dikabulkan pengadilan tinggi negeri bengkulu.
kejaksaan negeri (kejari) mukomuko mengajukan kasasi namun bukan untuk pidana penjara tapi untuk pidana tambahan ketujuh terdakwa.
dalam perkara ini 7 terdakwa yang terseret yakni mantan direktur  2016 – 2020 dr. tugur anjastiko, mantan bendahara  pengeluaran blud 2016-2019, andi fitriadi, mantan kabid pelayanan medis 2017-2021, harnovi, mantan pemberdayaan verifikasi periode  2016-2021, khalik noprianto.
selanjutnya bendahara pengeluaran blud 2020-2021, joni mesra, mantan kabid keuangan, afridinata dan mantan kabid pengeluaran  2016-2018, herman faizal.
baca juga:masyarakat merasa terbantu adanya pasar murah di kebun tebeng
baca juga:kurangi kecelakaan selama lebaran, mobil bak terbuka dilarang angkut penumpang
para terdakwa dalam tindakannya telah merugikan negara hingga rp4,48 miliar.
hal tersebut dibenarkan kepala kejari (kajari mukomuko, yusmanelly, sh, mh melalui kasi pidsus kejari mukomuko gugi, sh, mh bahwa memang sebelumnya mereka sudah menerima putusan banding atas tujuh terdakwa.
namun dalam putusan tersebut pidana tambahan yang dibebankan untuk para terdakwa tidak sinkron dengan nilai kerugian negara yang para terdakwa hasilkan.
"kita layangkan kasasi untuk pidana tambahan itu fokus kita sekarang," ungkap gugi.
baca juga:lkdp 2024 resmi diserahkan, pemprov bengkulu targetkan raih kembali opini wtp
baca juga:fkw kahmi bengkulu resmi dilantik, helmi: jaga idealisme dan kawal kebijakan
kemudian untuk pidana penjara tidak  lagi menjadi poin yang dimasukan dalam berkas kasasi, namun fokus hanya di pengembalian kerugian negara (kn) saja.
"dalam kasasi kita memfokuskan pada pengembalian kn. kalau masalah hukuman penjara kita sudah cukup dengan putusan ptn bengkulu dalam putusan banding beberapa waktu yang lalu," tutup gugi.
sekadar mengulas berita sebelumnya bahwa pengadilan tinggi bengkulu  mengabulkan upaya banding jaksa penuntut umum (jpu) kejari mukomuko atas perkara korupsi anggaran obat  2016-2021 rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko 2016-2021.
banding yang dialamatkan kepada 7 terdakwa yang terseret diputus dengan mengabulkan nota banding jpu yang mengajukan banding terhadap lama hukuman badan hingga jumlah uang pengganti (up) untuk para terdakwa.
baca juga:fkw kahmi bengkulu resmi dilantik, helmi: jaga idealisme dan kawal kebijakan
baca juga:dapati kondisi tidak ideal, wagub mian usulkan peningkatan fasilitas smkn 12
disampaikan  kepala kejari (kajari mukomuko, yusmanelly, sh, mh bahwa memang putusan banding terhadap perkara tipikor rsud mukomuko sudah keluar.
untuk hasil dari putusan banding tersebut pihak pengadilan tinggi bengkulu telah mengabulkan banding.
namun pihaknya belum menerima dokumen putusan tersebut.
"memang untuk banding kita sudah dikabulkan informasinya. namun belum ada bentuk fisik yang diterima. jika sudah ada kita akan menyatakan sikap kita," ungkap yusmanelly pada rb 19 januari 2025 melalui sambungan pesan singkat.
berdasarkan putusan banding nomor 17/pid.sus-tpk/2024/pt bgl untuk tujuh terdakwa memuat hasil putusan sebagai berikut.
terdakwa tugur anjastiko dihukum pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan membayar denda sebesar rp100 juta subsidair 4 bulan pidana kurungan serta uang pengganti rp916 juta dan subsidair kurungan penjara 6 bulan.
putusan tersebut memperbaiki vonis tugur sebelumnnya, yakni hukuman penjara 1 tahun 4 bulan atau setara 16 bulan denda rp100 juta subsidair 3 bulan dan membebankan uang pengganti rp150 juta subsidair 3 bulan.
terdakwa  andi fitriadi dihukum pidana penjara selama 2  tahun dan membayar denda sebesar rp50 juta subsidair 3 bulan pidana kurungan serta membayar uang pengganti sebesar rp876 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara.
putusan diperbaiki juga dari sebelumnya, hukuman penjara 1 tahun 4 bulan denda rp100 juta subsidair 3 bulan dan dibebankan uang pengganti rp120 juta subsidair 3 bulan.
terdakwa  afridinata dihukum pidana penjara selama 2 tahun denda rp50 juta subsidair 3 bulan pidana kurungan serta membayar uang pengganti sebesar rp 584 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara.
diperbaiki juga putusannya, dari sebelumnya, hukuman penjara 1 tahun denda rp50 juta subsidair 1 bulan uang pengganti rp34.500.000. subsidair 2 bulan.
terdakwa harnovi dihukum pidana penjara selama 2 tahun denda rp50 juta subsidair 3 bulan pidana kurungan serta membebankan terdakwa dengan uang pengganti sebesar rp764 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara.
putusan diperbaiki dari sebelumnya, hukuman penjara 1 tahun denda rp50 juta subsidair 1 bulan uang pengganti sebesar rp70 juta subsidair 2 bulan.
terdakwa khalik nofrianto dihukum pidana penjara selama 2 tahun denda rp50 juta subsidair 3 bulan pidana kurungan, serta membebankan terdakwa dengan uang pengganti sebesar rp988 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara.
putusan diperbaiki dari sebelumnya hukuman penjara 1 tahun dan denda rp50 juta subsidair 1 bulan dan uang pengganti rp35 juta subsidair 1 bulan.
terdakwa herman faizal dihukum pidana penjara selama 2 tahun denda rp50 juta subsidair 3 bulan pidana kurungan, serta membebankan terdakwa dengan uang pengganti sebesar rp579 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara.
putusan diperbaiki dari sebelumnya, hukuman penjara 1 tahun denda rp50 juta subsidair 1 bulan dan membebankan uang pengganti rp30 juta subsidair 1 bulan.
sementara terdakwa joni mesra divonis dengan hukuman penjara 1 tahun denda rp50 juta subsidair 1 bulan dan uang pengganti rp50 juta subsider 1 bulan.
berdasarkan putusan tersebut terdakwa joni mesra tetap pada vonis pengadilan negeri bengkulu dan dalam putusan banding menguatkan putusan pengadilan.
terpisah penasihat hukum ketujuh terdakwa hotma t. sihombing mengatakan bahwa memang dirinya mengetahui putusan banding tersebut.
namun saat ini belum menerima salinan banding yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi bengkulu melalui pengadilan negeri bengkulu.
"jadi kami belum terima fisiknya senin akan dikomunikasikan menerima atau kasasi," sampai hotma.
sekadar mengulas, dalam amar putusan majelis hakim pn tipikor bengkulu menyatakan tujuh terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
"dengan sah dan menyakinkan bahwa ketujuh terdakwa divonis dengan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dimuat pada kuhp dan turut menjatuhkan hukuman penjara kepada masing masing terdakwa," tegas ketua majelis hakim, agus hamzah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 28 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan