DPRD Seluma Temukan Indikasi 150 Tenaga Honorer Siluman, Minta Bupati Batalkan Pengangkatan

KORANRB.ID - Waduh ! Hingga saat ini DPRD Seluma telah merangkum hampir 150 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma yang daftar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terindikasi honorer siluman !

Hal ini merupakan upaya penelusuran yang dilakukan Komisi I DPRD Seluma secara berjenjang sejak isu tenaga honorer siluman ini muncul pada Desember 2024 lalu.

Maka dari itu, DPRD Seluma meminta Bupati untuk menelusuri dan bertindak secara bijaksana untuk membatalkan pengangkatan mereka jika benar terbukti.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Seluma, yang juga Ketua Bapemperda, Febrinanda Putra Pratama, SH. Jumlah ini merupakan akumulasi dari hasil seleksi PPPK tahap I sebanyak kisaran 100 orang, yang saat ini mereka sudah dalam tahap final dan menunggu pengangkatan.

BACA JUGA:Optimis Menang Kasasi, Kaki Tangan Mantri BRI Segera Sidang, Menanti Jilid III

BACA JUGA:Bank Indonesia-Media Dukung Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Serta dari hasil seleksi administrasi PPPK tahap II yang diketahui adanya kisaran 50 orang yang merupakan honorer siluman, alias tidak bekerja menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemkab Seluma selama 2 tahun terakhir.

"Kita dari Komisi I memang menyoroti masalah ini sejak awal, terlebih lagi beberapa OPD terkait memang merupakan mitra kami. Saat ini kita juga sudah coba komunikasikan kepada bapak bupati dan beliau mengaku siap melakukan verifikasi ulang, kami harapkan agar mereka yang terbukti nanti, jangan diberikan SK atau batalkan saja pengangkatannya,"sampai Febrinanda.

Menurut Febrinanda, temuan temuan yang didapat mereka ini berdasarkan laporan masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya dugaan praktik curang dalam seleksi tersebut.

BACA JUGA:4 Pabrik Sawit di Bengkulu Tengah Tutup Selama Libur Lebaran, TBS Menumpuk di Pabrik

BACA JUGA:Disiapkan Lahan 5 Hektare Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat dari Tingkat SD Hingga SMA Beserta Asrama

Ia menegaskan bahwa beberapa peserta yang dinyatakan lulus administrasi diduga menggunakan berbagai cara ilegal, termasuk pemalsuan dokumen.

“Beberapa di antaranya bahkan menggunakan pemberkasan palsu, seperti pemalsuan tanda tangan Sekda Seluma dalam surat keterangan aktif bekerja. Ada juga yang diduga memanipulasi syarat tertentu agar bisa lulus administrasi,” ungkapnya.

Febrinanda menegaskan bahwa DPRD Seluma akan menindaklanjuti temuan ini dengan melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seleksi PPPK di Kabupaten Seluma berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.