DPRD Seluma Temukan Indikasi 150 Tenaga Honorer Siluman, Minta Bupati Batalkan Pengangkatan

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 25 Mar 2025 - 21:19

Ketua Bapemperda DPRD Seluma Febrinanda Putra Pratama--zulkarnain wijaya/rb

“Kami tidak akan tinggal diam. Kasus ini akan kami telusuri hingga tuntas. Nanti kami akan bahas lebih lanjut dengan Ketua Komisi I DPRD Seluma, Hendri Satrio, untuk menentukan langkah selanjutnya,” pungkasnya.

Ditambahkan Wakil Ketua I DPRD Seluma, Samsul Aswajar, S. Sos, para honorer siluman ini berasal dari berbagai sektor, seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, hingga perangkat desa. Namun, mayoritas ditemukan di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Yang paling banyak adalah guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), lalu tenaga kesehatan, teknis, dan perangkat desa,” jelasnya.

Diungkapkan Samsul, salah satu celah yang dimanfaatkan oleh honorer siluman, terutama dalam seleksi PPPK tahap I ini adalah pemalsuan dokumen administrasi. Samsul menyebut, banyak dari mereka yang sebenarnya sudah tidak aktif sebagai honorer, tetapi tetap tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Mereka juga bisa lolos karena melengkapi persyaratan dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), yang seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak.

Samsul memastikan DPRD Seluma terus menelusuri kasus ini, terlebih karena pengangkatan resmi PPPK diundur hingga Maret 2026. Dengan waktu yang masih cukup panjang, Samsul menegaskan bahwa mereka akan terus mengungkap nama-nama yang terlibat.

DPRD berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma bertindak untuk membersihkan seleksi PPPK dari kecurangan, sehingga tenaga honorer yang benar-benar layak mendapatkan hak mereka tanpa tergeser oleh praktik curang.

“Kami akan menyerahkan nama-nama honorer siluman ini kepada Bupati Seluma. Pak bupati juga sudah memberikan sinyal tidak akan memproses pengangkatan honorer siluman,” pungkas Samsul.

dprd seluma temukan indikasi 150 tenaga honorer siluman, minta bupati batalkan pengangkatan                            koranrb.id - waduh ! hingga saat ini dprd seluma telah merangkum hampir 150 tenaga honorer di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma yang daftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) terindikasi honorer siluman !
hal ini merupakan upaya penelusuran yang dilakukan komisi i dprd seluma secara berjenjang sejak isu tenaga honorer siluman ini muncul pada desember 2024 lalu.
maka dari itu, dprd seluma meminta bupati untuk menelusuri dan bertindak secara bijaksana untuk membatalkan pengangkatan mereka jika benar terbukti.
hal ini disampaikan anggota komisi i dprd seluma, yang juga ketua bapemperda, febrinanda putra pratama, sh. jumlah ini merupakan akumulasi dari hasil seleksi pppk tahap i sebanyak kisaran 100 orang, yang saat ini mereka sudah dalam tahap final dan menunggu pengangkatan.
baca juga:optimis menang kasasi, kaki tangan mantri bri segera sidang, menanti jilid iii 
baca juga:bank indonesia-media dukung stabilitas pertumbuhan ekonomi berkualitas 
serta dari hasil seleksi administrasi pppk tahap ii yang diketahui adanya kisaran 50 orang yang merupakan honorer siluman, alias tidak bekerja menjadi tenaga honorer di lingkungan pemkab seluma selama 2 tahun terakhir.
"kita dari komisi i memang menyoroti masalah ini sejak awal, terlebih lagi beberapa opd terkait memang merupakan mitra kami. saat ini kita juga sudah coba komunikasikan kepada bapak bupati dan beliau mengaku siap melakukan verifikasi ulang, kami harapkan agar mereka yang terbukti nanti, jangan diberikan sk atau batalkan saja pengangkatannya,"sampai febrinanda.
menurut febrinanda, temuan temuan yang didapat mereka ini berdasarkan laporan masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya dugaan praktik curang dalam seleksi tersebut.
baca juga:4 pabrik sawit di bengkulu tengah tutup selama libur lebaran, tbs menumpuk di pabrik
baca juga:disiapkan lahan 5 hektare untuk pembangunan sekolah rakyat dari tingkat sd hingga sma beserta asrama
ia menegaskan bahwa beberapa peserta yang dinyatakan lulus administrasi diduga menggunakan berbagai cara ilegal, termasuk pemalsuan dokumen.
“beberapa di antaranya bahkan menggunakan pemberkasan palsu, seperti pemalsuan tanda tangan sekda seluma dalam surat keterangan aktif bekerja. ada juga yang diduga memanipulasi syarat tertentu agar bisa lulus administrasi,” ungkapnya.
febrinanda menegaskan bahwa dprd seluma akan menindaklanjuti temuan ini dengan melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait. langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seleksi pppk di kabupaten seluma berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
“kami tidak akan tinggal diam. kasus ini akan kami telusuri hingga tuntas. nanti kami akan bahas lebih lanjut dengan ketua komisi i dprd seluma, hendri satrio, untuk menentukan langkah selanjutnya,” pungkasnya.
baca juga:bengkulu tengah dapat tambahan kuota gas elpiji 3 kg 10 ribu tabung
baca juga:baru satu opd ajukan pencairan gaji tenaga honorer, tunggu hasil pergeseran anggaran
ditambahkan wakil ketua i dprd seluma, samsul aswajar, s. sos, para honorer siluman ini berasal dari berbagai sektor, seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, hingga perangkat desa. namun, mayoritas ditemukan di sektor pendidikan dan kesehatan.
“yang paling banyak adalah guru di dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud), lalu tenaga kesehatan, teknis, dan perangkat desa,” jelasnya.
diungkapkan samsul, salah satu celah yang dimanfaatkan oleh honorer siluman, terutama dalam seleksi pppk tahap i ini adalah pemalsuan dokumen administrasi. samsul menyebut, banyak dari mereka yang sebenarnya sudah tidak aktif sebagai honorer, tetapi tetap tercatat dalam database badan kepegawaian negara (bkn).
mereka juga bisa lolos karena melengkapi persyaratan dengan surat pertanggungjawaban mutlak (sptjm), yang seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak.
baca juga:menilik 3 fakta unik aktivitas tektonik bisa menciptakan emas
baca juga:cara menanam dan merawat cabai yang baik
samsul memastikan dprd seluma terus menelusuri kasus ini, terlebih karena pengangkatan resmi pppk diundur hingga maret 2026. dengan waktu yang masih cukup panjang, samsul menegaskan bahwa mereka akan terus mengungkap nama-nama yang terlibat.
dprd berharap pemerintah kabupaten (pemkab) seluma bertindak untuk membersihkan seleksi pppk dari kecurangan, sehingga tenaga honorer yang benar-benar layak mendapatkan hak mereka tanpa tergeser oleh praktik curang.
“kami akan menyerahkan nama-nama honorer siluman ini kepada bupati seluma. pak bupati juga sudah memberikan sinyal tidak akan memproses pengangkatan honorer siluman,” pungkas samsul.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 26 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan