Sanksi Buat 7 ASN Kepahiang Langgar Netralitas Menggantung

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 24 Mar 2025 - 21:37

Jajaran Bawaslu saat menjalankan apel pagi beberapa waktu lalu--Heru/RB

Namun tetap saja berkas yang dikirimkan hanya menyertakan LHP 6 oknum ASN. Tak ada LHP, oknum ASN yang saat ini berstatus sebagai Kabag Umum di Setkab Kepahiang.

Oknum Kabag Umum ini sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh Panwaslu Kecamatan Kepahiang, terkait dengan dugaan mendukung Calon Bupati nomor urut 2 Windra Purnawan - Ramli di Pilkada lalu.

Dugaan tidak netralnya Oknum pejabat eselon 3 ini mencuat, setelah beredarnya video pendek sekelompok orang tengah berkumpul di dalam ruangan sembari mengkampanye dukungan untuk Paslon nomor urut dua.

Dalam tindak lanjut penanganan, Bawaslu sebelumnya secara tegas menyampaikan telah melayangkan seluruh hasil pemeriksaan ke BKN.

Namun, faktanya belakangan hanya ada 6 ASN yang direkomendasikan BKN agar dijatuhkan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati Kepahiang.

Padahalnya, sebelumnya dalam pemeriksaan ada 7 orang oknum ASN tidak netral yang menjalani proses pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

Menjawab hal ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang, Mirzan Pranoto Hidayat S.Sos sebelumnya meyakinkan sudah melayangkan ke 7 berkas ASN tak netral ke BKN. Khusus untuk berkas Kabag Umum, menurutnya saat penginputan terjadi sistem yang eror.

"Kita juga tidak tahu, kenapa seperti kebetulan. Saat penginputan, berkas Ek ini mengalami kegagalan. Tapi, berkasnya sudah dikirim kembali," bela Mirzan.

Diketahui, dari 7 ASN yang ditangani Bawaslu terkait netralitas, memberikan dukungan kepada Paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3.

Sementara itu, Sekda Kepahiang DR. Hartono menegaskan, akan menindaklanjuti semua rekomendasi BKN terkait pelanggaran netralitas selama Pilkada 2024 lalu. Dalam rekomendasi BKN pula secara jelas menyebutkan, penindakan dilakukan kepala daerah kepada ASN yang dianggap telah melanggar netralitas.

sanksi buat 7 asn kepahiang langgar netralitas menggantung                            koranrb.id - hingga berita ini diturunkan, apa sanksi yang diberlakukan buat 7 asn di lingkungan pemkab kepahiang langgar netralitas di pilkada 2024 lalu, masih menggantung.
ini lantaran, bkn baru mengeluarkan rekomendasi terhadap 6 orang asn saja sesuai rekomendasi dari bawaslu kepahiang.
sedangkan, proses yang dilakukan bawaslu sebanyak 7 asn. karena hal ini pula, pemkab kepahiang belum memberi putusan terkait sanksi yang akan diberikan ketujuh asn. 
yakni, 1 asn dengan memegang jabatan kepala bagian (kabag), 2 kepala bidang (kabid) di salah satu opd kepahiang dan 1 asn lagi merupakan sekcam dan sisanya merupakan staf di kecamatan dan di berbagai opd.  
baca juga:batas akhir lhkpn pejabat rejang lebong tinggal 6 hari lagi, terlambat bisa kena sanksi
baca juga:pastikan tindak tegas aksi premanisme terhadap penanam modal, ini kata kepala dpmptsp dan pengamat 
lolosnya 1 asn yang ditangani bawaslu tak tercantum dalam pendataan bkn, tentu saja menimbulkan banyak tanda tanya. 
asn yang dimaksud, merupakan kabag umum di sekretariat daerah (setda) kabupaten kepahiang, ek. diketahui, data yang bersangkutan tidak muncul di badan kepegawaian negara (bkn). 
mempertanyakan kondisi di atas, pemkab kepahiang melalui badan kepegawaian daerah pengembangan sumber daya manusia (bkdpsdm) sudah dua kali menyurati bawaslu kabupaten kepahiang agar memberikan data terkait lhp 7 oknum asn tidak netral dalam pilkada lalu. 
surat pertama dilayangkan bkdpsdm tertanggal 18 november 2024 lalu, namun tidak mendapatkan jawaban.
baca juga:bupati benteng larang asn gunakan mobnas untuk mudi, ketahuan sanksi menanti
baca juga:hati-hati, loka pom rejang lebong temukan bahan pewarna pakaian di takjil
kemudian pada tanggal 2 januari 2025 bkdpsdm kabupaten kepahiang kembali melayangkan surat permohonan yang sama kepada bawaslu kepahiang. 
pada surat kedua bkdpsdm ini mendapatkan balasan dari bawaslu kabupaten kepahiang, tertanggal 14 januari 2025. 
namun tetap saja berkas yang dikirimkan hanya menyertakan lhp 6 oknum asn. tak ada lhp, oknum asn yang saat ini berstatus sebagai kabag umum di setkab kepahiang. 
oknum kabag umum ini sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh panwaslu kecamatan kepahiang, terkait dengan dugaan mendukung calon bupati nomor urut 2 windra purnawan - ramli di pilkada lalu.
baca juga:6 titik rawan longsor di liku sembilan, pengendara jangan dulu lewat saat turun hujan
baca juga:bantuan atensi tahap i disalurkan, ini 5 kategori penerimanya 
dugaan tidak netralnya oknum pejabat eselon 3 ini mencuat, setelah beredarnya video pendek sekelompok orang tengah berkumpul di dalam ruangan sembari mengkampanye dukungan untuk paslon nomor urut dua. 
dalam tindak lanjut penanganan, bawaslu sebelumnya secara tegas menyampaikan telah melayangkan seluruh hasil pemeriksaan ke bkn.
namun, faktanya belakangan hanya ada 6 asn yang direkomendasikan bkn agar dijatuhkan sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) dalam hal ini bupati kepahiang.
padahalnya, sebelumnya dalam pemeriksaan ada 7 orang oknum asn tidak netral yang menjalani proses pemeriksaan di bawaslu kabupaten kepahiang. 
baca juga:tim pansus dprd bengkulu selatan panggil pt jatropha solution dan pt abs 
baca juga:bantuan atensi tahap i disalurkan, ini 5 kategori penerimanya 
menjawab hal ini, ketua bawaslu kabupaten kepahiang, mirzan pranoto hidayat s.sos sebelumnya meyakinkan sudah melayangkan ke 7 berkas asn tak netral ke bkn. khusus untuk berkas kabag umum, menurutnya saat penginputan terjadi sistem yang eror. 
"kita juga tidak tahu, kenapa seperti kebetulan. saat penginputan, berkas ek ini mengalami kegagalan. tapi, berkasnya sudah dikirim kembali," bela mirzan. 
diketahui, dari 7 asn yang ditangani bawaslu terkait netralitas, memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. 
sementara itu, sekda kepahiang dr. hartono menegaskan, akan menindaklanjuti semua rekomendasi bkn terkait pelanggaran netralitas selama pilkada 2024 lalu. dalam rekomendasi bkn pula secara jelas menyebutkan, penindakan dilakukan kepala daerah kepada asn yang dianggap telah melanggar netralitas. 
baca juga:pemkab bengkulu tengah terapkan sistem kerja wfo, wfh dan wfa 
baca juga:terima keluhan guru pppk, pemprov bengkulu godok skema penyetaraan hak 
terkait sanksi yang diberikan, menurut sekda, pihaknya mesti berpedoman kepada  laporan hasil pemeriksaan (lhp) terhadap asn yang sebelumnya telah dijalani bawaslu.
"kita siap menjatuhkan sanksi tegas kepada asn yang dianggap telah melanggar netralitas selama pilkada," ujar sekda. 
persoalannya, di dalam aplikasi bkn ternyata hanya 6 asn terdata sesuai tindak lanjut yang dilakukan bawaslu kabupaten kepahiang. padahal sebelumnya, ada 7 asn yang dianggap telah menyalahi aturan netralitas.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 25 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan