Cabe Asal Jambi Masuk ke Bengkulu Utara, Harga Cabe Anjlok

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bengkulu Utara, Sabani, SH menerangkan jika saat ini pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga pasar, termasuk cabe. 

Cabe memang menjadi salah satu komoditas bahan pokok penting karena jumlah permintaannya akan meningkat apalagi saat mendekati Idul Fitri mendatang.

“Maka cabe ini memang menjadi salah satu bahan pokok penting yang juga kita jual dalam kegiatan pasar murah,” terangnya. 

BACA JUGA:Balap Liar di Ruas Jalan Lintas Talo-Manna Jelang Magrib Resahkan Warga, Polsek Talo Lakukan Ini

BACA JUGA: RSUD Tais Sudah Punya Dokter Obgyn dan USG 4D, Catat Jadwalnya

Namun jika memang harga sudah stabil dan terjangkau maka Pemda Bengkulu Utara tidak akan melakukan Pasar Murah untuk cabe. 

Hal ini untuk menjaga harga agar tidak terlalu rendah bisa membuat pedagang atau petani merugi. 

“Semua harga juga akan kita pantau bersama Dinas Perdagangan, terutama bahan pokok seperti beras, bawang dan minyak goreng. Jika dibutuhkan kita juga bekerjasama dengan Bulog untuk meminta tambahan daging beku,” pungkas Sabani. 

Sebagai informasi tambahan, Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, SE, M.Ap, Jumat, 14 Maret 2025  membuka pasar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan.

Pasar Murah yang dipusatkan di Kota Arga Makmur ini dalam upaya memastikan ketersediaan dan harga sembako di Bengkulu Utara tetap terjangkau dengan daya beli masyarakat.

Bupati Arie menerangkan, pasar murah ini juga untuk menjaga stabilitas ekonomi di Bengkulu Utara, terutama yang bisa berdampak cepat dari kenaikan harga pangan. 

“Harga pangan paling berpengaruh pada daya beli masyarakat, saat kenaikan harga bahan pokok atau sembako terjadi melampaui daya beli masyarakat. Angka kemiskinan bisa meningkat dengan cepat,” terangnya. 

Arie memastikan Pemkab Bengkulu Utara sudah menyusun langkah untuk melakukan stabilitas harga bahan pokok terutama saat nanti mendekati hari raya Idul Fitri.

Pemkab Bengkulu Utara akan melakukan pasar murah serentak setidaknya di 10 kecamatan. Terutama daerah-daerah yang mulai terjadi kenaikan harga atau kekurangan ketersediaan sembako. 

“Kita harus mengambil langkah untuk menjaga daya beli masyarakat, menekan angka inflasi. Sehingga meskipun  ada kenaikann harga pangan merupakan kenaikan yang wajar, bukan kenaikan yang terlalu tinggi hingga bisa menyulitkan ekonomi masyarakat,” terangnya.