BKPSDM Rejang Lebong Sebut Belum Terima Laporan dari Dinas PMD, Soal Pilihan 61 Pejabat Desa Lolos PPPK

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 16 Mar 2025 - 10:40

Kepala BKPSDM Rejang Lebong, Wahyu Destiawan--

"Untuk batas akhir kapannya, yakni saat pengangkatan. Apabila pejabat desa itu belum menentukan pilihan maka akan dicopot status PPPK nya," ungkap Wahyu.

Sementara itu, Kepala PMD Kabupaten Rejang Lebong Suradi belum dapat membeberkan jumlah pejabat desa yang telah menentukan pilihan, setelah mereka lolos Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I.

Dimana, hingga saat ini pihaknya belum melakukan pengecekan dan penghitungan tembusan yang diterima Dinas PMD Rejang Lebong.

"Belum dicek berapa yang sudah ada tembusannya dengan kami PMD," sampai Suradi.

Lebih lanjut, Suradi mengatakan, adanya tembusan ke PMD Rejang Lebong lantaran yang memberikan Surat Keputusan (SK) perangkat desa merupakan Kepala Desa (Kades) itu sendiri.

"Karena perangkat desa itu SK nya dari Kades bukan bupati," terang Suradi.

bkpsdm rejang lebong sebut belum terima laporan dari dinas pmd, soal pilihan 61 pejabat desa lolos pppk                            koranrb.id — hingga pertengahan maret 2025, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten rejang lebong (rl)
belum menerima laporan resmi dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) terkait 61 pejabat desa yang hingga kini belum menentukan pilihan status kepegawaiannya.
sebagaimana diketahui, 61 pejabat desa tersebut sebelumnya berjumlah 64 orang yang dinyatakan lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap i tahun 2024, namun 3 orang telah mengundurkan diri. 
namun, sesuai ketentuan dari badan kepegawaian negara (bkn), para pejabat desa ini wajib memilih salah satu posisi, apakah tetap menjabat sebagai perangkat desa atau menerima pengangkatan sebagai pppk.
baca juga:usulan pemberhentian asn disnakertrans bengkulu tengah terlibat korupsi tka tunggu tanda tangan bupati
baca juga:punya bibir! berikut 7 fakta unik blue duck, bebek selandia baru
kepala bkpsdm rejang lebong, wahyu, destiawan mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima data atau keputusan dari pmd terkait sikap resmi 61 pejabat desa tersebut.
"kami masih menunggu laporan resmi dari dinas pmd. sampai hari ini, belum ada informasi apakah para pejabat desa tersebut akan tetap di desa atau memilih menjadi pppk," ujar wahyu, sabtu, 15 maret 2025.
ia menegaskan, ketentuan memilih salah satu jabatan tersebut sudah sesuai aturan dari bkn, yang tidak membolehkan seseorang merangkap jabatan sebagai pppk dan perangkat desa sekaligus.
"karena ini menyangkut administrasi kepegawaian dan potensi konflik kepentingan, maka harus ada kejelasan. kami harap pmd segera melaporkan hasil klarifikasi atau pilihan dari para pejabat desa itu," tambah wahyu.
baca juga:razia 8 warung tuak di jalan citandui, polisi temukan wanita layani pengunjung hingga musnahkan 200 liter tuak
baca juga:maksimalkan pelayanan, rsud manna tambah vendor: respon protes pasien hemodialisa
saat ini kejelasan nasib 61 pejabat desa tersebut, agar tidak mengganggu jalannya pelayanan pemerintahan desa maupun proses pengangkatan pppk.
diharapkan dalam waktu dekat, keputusan final segera ditetapkan demi menjaga efektivitas pemerintahan desa dan kepastian hukum bagi pejabat yang bersangkutan.
"untuk batas akhir kapannya, yakni saat pengangkatan. apabila pejabat desa itu belum menentukan pilihan maka akan dicopot status pppk nya," ungkap wahyu.
sementara itu, kepala pmd kabupaten rejang lebong suradi belum dapat membeberkan jumlah pejabat desa yang telah menentukan pilihan, setelah mereka lolos pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap i.
baca juga:dugaan penyalahgunaan dd bungin 2023, inspektorat temukan kn rp329 juta
baca juga:jaksa bakal tuntut berat eks direktur rsud hd manna, jpu catat hal-hal memberatkan
dimana, hingga saat ini pihaknya belum melakukan pengecekan dan penghitungan tembusan yang diterima dinas pmd rejang lebong.
"belum dicek berapa yang sudah ada tembusannya dengan kami pmd," sampai suradi.
lebih lanjut, suradi mengatakan, adanya tembusan ke pmd rejang lebong lantaran yang memberikan surat keputusan (sk) perangkat desa merupakan kepala desa (kades) itu sendiri.
"karena perangkat desa itu sk nya dari kades bukan bupati," terang suradi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 16 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan