Jaksa Bakal Tuntut Berat Eks Direktur RSUD HD Manna, JPU Catat Hal-hal Memberatkan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 15 Mar 2025 - 23:05

DENGARKAN: Para terdakwa Tipikor makan minum pasien RSUD Hasanuddin Damrah (HD) Manna Bengkulu Selatan saat menjalani persidangan beberapa waktu lalu. WEST JER TOURINDO/RB--

Namun setelah JPU menuntut terdakwa, Budi selaku PH akan menyampaikan pembelaan dalam persidangan.

“Tinggi atau tidak tuntutan bukan urusan kami, jika mereka menyatakan tuntutan untuk klien kita akan tinggi maka kita akan siapkan pembelaan tunggu saja itu,” tutup Budi.

Seperti diketahui, Debi menghadirkan ahli meringankan dengan dalih penetapan tersangka batal demi hukum.

Hal tersebut terungkap pada sidang yang digelar Rabu, 13 Maret 2025 di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu dengan Ketua Majelis Hakim, Paisol, SH, MH.

Sidang lanjutan tersebut, terdakwa Debi melalui Penasihat Hukum (PH)-nya mendatangkan ahli meringankan Akademisi Bidang Hukum Pidana dari Universitas Widya Mataram Dr. Hasrul Buamona SH, MH.

Selain Debi, perkara Tipikor dana makan minum pasien RSUD Hasanuddin Damrah (HD) Manna Bengkulu Selatan tahun anggaran 2023 turut menyeret pihak Perantara pengadaan makan dan minum pasien, Yuniarti, S.Pd dan pihak ketiga yang turut terseret adalah Vina Fitri Yani. Ketiganya dalam perbuatanya telah merugikan negara hingga Rp330 juta.

Di muka persidangan, ahli tersebut membeberkan jika penetapan tersangka sebelum hasil KN keluar maka harus dianalisa.

Kemudian dalam persidangan juga para terdakwa ikut diambil keterangannya, namun terdakwa Debi membantah dengan dirinya terlibat.

Di luar persidangan, PH terdakwa Debi, Budi Ansyahri, SH mengatakan penetapan tersangka harus cukup bukti.

Termasuk bukti hasil perhitungan KN. Jika tidak ada hal tersebut maka penetapan tersangka harus dianalisa kembali jika diteruskan maka sebenarnya batal demi hukum.

"Ahli membeberkan bahwa penetapan tersangka harus dianalisa terlebih dahulu. Sebab penetapan tersangka yang tidak lengkap perhitungan KN itu adalah batal demi hukum," ungkap Budi.

Lebih lanjut Budi mengatakan, penetapan tersangka harus lengkap secara bukti baik itu saksi hingga dokumen.

"Penetapan tersangka harus cukup bukti sebab itu sudah diatur dalam undang-undang dan kita harus menaati itu," terang Budi.

jaksa bakal tuntut berat eks direktur rsud hd manna, jpu catat hal-hal memberatkan                            koranrb.id  -  jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan menyiapkan tuntutan berat terhadap mantan direktur rsud hasanuddin damrah (hd) manna bengkulu selatan, dr. debi purnomo, m.km.
hal tersebut dibenarkan jpu kejari bengkulu selatan, andi setiawan, sh, mh saat diwawancarai rb.
ia mengatakan hingga persidangan ke-9 perkara tipikor dana makan minum pasien rsud hasanuddin damrah (hd) manna bengkulu selatan tahun anggaran 2023, terdakwa debi belum mengakui kesalahan.
sementara dalam dakwaan jpu, uraian perbuatan keterlibatan terdakwa debi sudah dibuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi. sehingga jpu akan mempertimbangan tuntutan berat kepada debi.
baca juga:tanpa sosialisasi perbup kaur, pengajuan pencairan dd sudah bisa 
baca juga:8 orang diamankan kpk di baturaja, anggota dewan, kepala dinas hingga kontraktor
selain belum mengakui kesalahan, jpu mencatat pula poin memberatkan dalam tuntutan debi nantinya, yakni belum mengembalikan kerugian negara (kn) sebesar rp126 juta.
“memang terdakwa ini belum ada pengembalian kn, belum ada pernyataan bahwa dirinya bersalah. maka kami akan masukkan hal itu menjadi poin memberatkan untuk terdakwa,” ungkap andi.
 “tentu untuk terdakwa debi akan kita siapkan tuntutan berat rujukannya sudah jelas adalah hal memberatkan,” jelas andi.
namun berbeda dengan 2 terdakwa lainnya yang telah mengembalikan kerugian negara dan mengakui bahwa dia telah melakukan upaya tipikor.
baca juga:pemprov persiapkan tenaga non-asn masuk kriteria jadi pppk paruh waktu
baca juga:disnaker mukomuko buka posko pengaduan thr, laporan bisa online atau offline
“kalau untuk dua terdakwa mereka sudah kembalikan kerugian negara jadi ada hal yang meringankan keduanya,” terang andi.
sementara itum, penasihat hukum (ph) terdakwa debi, budi asyahri, sh mengatakan soal tuntutan yang merumuskan adalah jpu, jadi hal tersebut sepenuhnya hak jpu.
namun setelah jpu menuntut terdakwa, budi selaku ph akan menyampaikan pembelaan dalam persidangan.
“tinggi atau tidak tuntutan bukan urusan kami, jika mereka menyatakan tuntutan untuk klien kita akan tinggi maka kita akan siapkan pembelaan tunggu saja itu,” tutup budi. 
seperti diketahui, debi menghadirkan ahli meringankan dengan dalih penetapan tersangka batal demi hukum.
hal tersebut terungkap pada sidang yang digelar rabu, 13 maret 2025 di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu dengan ketua majelis hakim, paisol, sh, mh.
sidang lanjutan tersebut, terdakwa debi melalui penasihat hukum (ph)-nya mendatangkan ahli meringankan akademisi bidang hukum pidana dari universitas widya mataram dr. hasrul buamona sh, mh.
baca juga:refocusing anggaran tuntas, total rp55 miliar pupr paling terdampak
baca juga:152 cjh bengkulu belum lakukan pelunasan bpih tahap i
selain debi, perkara tipikor dana makan minum pasien rsud hasanuddin damrah (hd) manna bengkulu selatan tahun anggaran 2023 turut menyeret pihak perantara pengadaan makan dan minum pasien, yuniarti, s.pd dan pihak ketiga yang turut terseret adalah vina fitri yani. ketiganya dalam perbuatanya telah merugikan negara hingga rp330 juta.
di muka persidangan, ahli tersebut membeberkan jika penetapan tersangka sebelum hasil kn keluar maka harus dianalisa.
kemudian dalam persidangan juga para terdakwa ikut diambil keterangannya, namun terdakwa debi membantah dengan dirinya terlibat.
di luar persidangan, ph terdakwa debi, budi ansyahri, sh mengatakan penetapan tersangka harus cukup bukti.
termasuk bukti hasil perhitungan kn. jika tidak ada hal tersebut maka penetapan tersangka harus dianalisa kembali jika diteruskan maka sebenarnya batal demi hukum.
"ahli membeberkan bahwa penetapan tersangka harus dianalisa terlebih dahulu. sebab penetapan tersangka yang tidak lengkap perhitungan kn itu adalah batal demi hukum," ungkap budi.
lebih lanjut budi mengatakan, penetapan tersangka harus lengkap secara bukti baik itu saksi hingga dokumen.
"penetapan tersangka harus cukup bukti sebab itu sudah diatur dalam undang-undang dan kita harus menaati itu," terang budi.
kemudian terdakwa debi utomo dalam persidangan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah bertemu terdakwa yuni untuk mengatur tender apalagi diberikan uang.
"saya tidak pernah bertemu terdakwa yuni untuk mengatur tipikor yang didakwakan jaksa kepada saya, apalagi dakwaan yang dikatakan bahwa saya menikmati uang, saya membantah hal itu," tungkap debi.
di tempat terpisah, jpu kejari bengkulu selatan, andi setiawan, sh, mh mengatakan apapun yang dikatakan terdakwa itu adalah hak terdakwa.
andi menegaskan jpu memiliki bukti dan sudah dikuatkan saksi bahwa terdakwa debi terlibat dalam perkara ini.
"mengaku atau tidak itu adalah hak terdakwa yang jelas kami tetap pada dakwaan kami dan dakwaan kami sudah diperkuat dengan saksi serta bukti yang ada," ungkap andi.
kemudian untuk keterangan ahli yang dihadirkan ph yang menyatakan bahwa penetapan tersangka itu batal demi hukum sangat tidak berdasar.
ahli tidak menganalisa perkara ini sejak awal maka dari itu ahli tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa penetapan ini batal demi hukum dan ahli juga tidak bisa memberikan ungkapan bahwa perkara ini hanya administrasi bukan tindak pidana.
"keterangan ahli yang diberikan tidak berdasarkan pendapat seorang ahli hukum yang profesional. namun ini murni pesanan terdakwa melalui ph," tutup andi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 16 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan