Gunakan Skema Outsourcing, Tata Tenaga Non-ASN di Lingkungan Pemrov Bengkulu

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 12 Mar 2025 - 23:13

Dr. H. Herwan Antoni, S.KM, M.Kes, M.Si. RENO/RB--

gunakan skema outsourcing, tata tenaga non-asn di lingkungan pemrov bengkulu                            koranrb.id – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu bakal memperpanjang kontrak kerja tenaga non aparatur sipil negara (asn) yang tidak penuhi kriteria dengan skema outsourcing.
sektretaris daerah (sekda) pemprov bengkulu, dr. h. herwan antoni, s.km, m.kes, m.si menerangkan bahwa telah melakukan pembahasan bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemrov bengkulu untuk membahas nasib tenaga non-asn yang tidak termasuk kriteria yang namun sangat di butuhkan oleh opd.
“inilah yang coba kita bahas, bagaimana untuk mereka yang sudah bekerja lama ini (tidak terdaftar di database bkn, red) dan bekinerja baik serta sangat dibutuhkan oleh opd untuk dilakukan pendataan ulang,” kata herwan.
herwan menyebutkan dalam waktu dekat akan kembali membahas hal tersebut dengan masing-masing opd. 
baca juga:dwp bengkulu diminta tingkatkan kolaborasi, dukung program bantu rakyat
baca juga:kades diprotes bpd, beli hp rp10 juta pakai dana desa
serta diminta untuk mendata tenaga non-asn yang tidak termasuk dalam kriteria namun dibutuhkan, agar diupayakan untuk dilakukan perpanjangan kontrak menggunakan mekanisme lainnya.
“memang betul-betul dibutuhkan, tinggal lagi kita bahas bagaimana yang dibolehkan untuk memperpanjang mereka ini dengan pola lain,” ujarnya.
dengan mencari pola lainnya tersebut. merupakan salah satu upaya pemprov bengkulu untuk memberikan solusi atas hal tersebut, seperti hasil dari pembahasan kemarin bakal mengunakan sistem pihak ketiga alias outsourcing.
“pola ini coba kita bahas dan tentu kita tidak boleh melanggar dari aturan-aturan. pola inilah yang akan kita sampaikan kepada bapak gubernur, helmi hasan,” ujarnya.
baca juga:nasib 2 kades hampir final, ibran kembali menjabat, alma jumianto diberhentikan
baca juga:sampel minyakita dicek, pastikan sesuai takaran, jajanan takjil di bengkulu selatan disidak
ia menyebutkan outsourcing tersebut hanya diperuntukan bagi tenaga non-asn yang berkeja sebagai petugas jaga malam, cleaning servis dan supir. sebab ketiganya sangat dibutuhkan di pemprov bengkulu.
“kita memang memperioritaskan petugas jaga malam, cleaning servis, dan supir. memang itu yang sangat dibutuhkan,” ucapnya.
herwan menyebutkan, petugas jaga malam, cleaning servis, dan supir yang dibutuhkan tersebut tidak masuk dalam kriteria yang layak diperpanjangan kontrak kerja lantaran hanya tamatan slta dan faktor lainnya.
diketahui sebelumnya, pemprov bengkulu mencatat ada sebanyak 500 tenaga non-asn tidak penuhi kriteria perpanjangan kontrak pegawai.
baca juga:perkuat merek lokal berbasis lisensi dan waralaba, ilfex 2025 diluncurkan
baca juga:safari ramadan, wagub sambangi kaur, apresiasi kinerja bupati kaur
hal tersebut diketahui berdasarkan hasil evaluasi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemprov bengkulu pada selasa 11 maret 2025.
pj. sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, dr. h. herwan antoni, s.km, m.kes, m.si menerangkan dari hasil evaluasi tersebut setidaknya ada sekitar 500 tenaga non-asn yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemnpan rb) melalui surat edaran (se) belum lama ini.
“masih kami bahas di tingkat opd dan akan dilaporkan kepada gubernur untuk mencari solusinya,” kata herwan.
herwan membeberkan berdasarkan regulasi dari kemenpan rb, tenaga non-asn yang dapat diperpanjang masa kerjanya ialah tenaga non-asn yang terdaftar di database kepegawaian negara (bkn).
kemudian telah mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap 1 atau seleksi calon pegawai negeri sipil (cpns) tahun 2024 lalu. serta tenaga non-asn yang memiliki masa kerja minimal dua tahun dan telah mengikuti seleksi pppk.
“merekomendasikan kepada setiap pimpinan opd untuk melakukan perpanjangan masa kerja bagi tenaga non-asn yang memenuhi kriteria,” ujarnya.
perpanjangan masa kerja tenaga non-asn tersebut sudah berlaku sejak 1 januari 2025 lalu. sesuai dengan ketentuan dalam pasal 65 dan 66 undang-undang (uu) nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang menyatakan bahwa penataan pegawai non-asn harus diselesaikan paling lambat desember 2024 lalu.
kendati demikian, herwan menyebutkan pemprov bengkulu memberikan perhatian khusus kepada tenaga harian lepas (thl).
seperti petugas kebersihan, pramu saji, dan pekerja taman yang sudah bekerja lebih 2 tahun untuk dilakukan perpajangan kontrak kerja.
“tidak masuk dalam kriteria, tetapi telah bekerja lebih dari 2 tahun dan masih dibutuhkan,” terangnya.
ia juga menegaskan, sejak undang-undang tersebut diberlakukan, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-asn atau sebutan lainnya selain pegawai asn.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 13 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan