Dana BOS Tak Kunjung Cair, Pembayaran Listrik Hingga WiFi Nunggak

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 11 Mar 2025 - 23:53

BELAJAR : Proses belajar mengjar di SMP Negeri 1 Lebong, Selasa, 11 Maret 2025--Foto: Fiki Susadi.Koranrb.id

dana bos tak kunjung cair, pembayaran listrik hingga wifi nunggak                             lebong,koranrb.id – kepala sekolah menengah pertama (smp) negeri 1 lebong, rizon tomi, s.pd merasakan dampak yang cukup luar biasa akibat dana bantuan oprasional sekolah (bos) di kabupaten lebong tak kunjung cair.
diakui rizon, akibat dana bos belum cair, ia kebingungan mencari pembayar listrik dan wifi di smp negeri 1 lebong yang hingga saat ini masih menunggak. 
saat ini, tidak hanya taguhan listrik dan wifi yang belum dibayar, pembayaran air ke pdam juga menunggak karena belum ada anggaran untuk membayar semua itu. 
“terpaksa menunggak sampai dana bos cair,” ujar rizon dikonfirmasi rb selasa, 11 maret 2025. 
bahkan, pada bulan-bulan sebelumnya, rizon harus mencari pinjaman untuk membayar tunggakan tersebut, agar listrik dan wifi serta air tidak diputuskan.
baca juga:tahun 2025 hanya 490 sertifikat kuota ptsl bengkulu selatan, ini penyebabnya
baca juga:perketat pengawasan pangan, ini yang dilakukan pemkab 
“terpaksa gali lubang tutup lubang untuk biaya operasional sekolah,” ucapnya. 
sebenarnya, kabupaten lebong tahun ini mendapatkan alokasi dana bantuan operasional sekolah (bos) sejumlah rp14,6 miliar untuk 120 sekolah dasar (sd), dan sekolah menengah pertama (smp).
namun, hingga maret 2025, dana bos itu belum juga bisa dicairkan pihak sekolah. sebab, manajer bos sudah mengundurkan diri sejak desember 2024 lalu. 
manajer bos yang mengundurkan diri adalah mantan kepala bidang pendidikan, dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) lebong, habibi, s.pd. 
berdasarkan data yang diterima rb, dari direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) bengkulu, untuk dana bos di kabupaten lebong sudah disalurkan ke kas daerah (kasda) sebesar rp7,3 miliar dari rp14,6 miliar total dana bos yang akan diterima.
menanggapi persoalan ini, plt. kepala disdikbud lebong, hj. yuswati, skm, m.ap, mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan bupati lebong, h. azhari, sh., mh untuk membahas pengangkatan manajer bos yang baru. 
“baru mau kita bahas sama pak bupati. kalau sudah dibahas, dan pak bupati sudah menerbitkan surat keputusan (sk) manajer bos, baru dana bos ini bisa dicairkan,” terang yusawati.
yuswati memastikan, tenggang waktu yang tidak begitu lama lagi, dipastikan manajer bos sudah ada yang menjabat.
sehingga, dana bos segera bisa dicairkan dan dapat dimanfaatkan oleh 120 sd dan smp yang ada di kabupaten lebong. “kami upayakan secepat mungkin,” katanya.
baca juga:larikan motor sepupu, warga tanjung baru diringkus
baca juga:ramadan, kunjungan wisatawan ke rumah pengasingan soekarno menurun
disinggung masalah pengunduran diri manjer bos sebelumnya, yuswati mengaku tidak mengetahui apa yang mendasarinya. 
pengunduran diri manajer bos, tidak lama setelah yuswati dipercaya menjabat sebagai plt. disdikbud lebong.
selain mengundurkan diri sebagai manjer bos, habibi juga mengudurkan diri sebagai kepala bidang pendidikan disdikbud lebong. 
dari informasi yang diterima, yuswati, saat ini habibi kembali sebagai guru di salah satu sekolah dasar yang ada di kabupaten lebong.
“tidak tahu alasannya (mengundurkan diri). sudah saya panggil, tapi yang bersangkutan tidak menemui saya,” ujarnya. 
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si sebelum sempat menanggapi persoalan ini. 
mustarani mengaku kalau habibi sudah mengantongi surat izin pindah tugas. sehingga yang bersangkutan harus mengundurkan sebagai manajer bos. 
“artinya kita harus menerbitkan sk baru untuk manajer bos. karena bos ini memiliki struktur tersendiri,” kata sekda. 
surat keputusan (sk) bupati terkait manajemen bos ini, bukan hanya pengangkatan manajer bos, melainkan, membentuk semua struktur organisasi bos di kabupaten lebong, termasuk bendahara, sekretaris dan lainnya. 
“karena ketika belum diterbitkan sk manajemen bos yang baru, maka dana bos di kabupaten lebong tidak boleh dikeluarkan,” terangnya.
untuk pembentukan manajemen bos, merupakan kebijakan mutlak ditangan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten lebong.
pembentukan manajemen bos kabupaten lebong, dapat dilaksanakan di internal dinas pendidikan dan kebudayaan lebong dengan cara musyawarah dan mufakat. 
“bupati hanya mengeluarkan sk manajemen bos itu,” tutupnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 12 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan