500 Tenaga Non-ASN Tidak Penuhi Kriteria Perpanjangan Kontrak

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 11 Mar 2025 - 23:26

RAPAT: Suasana rapat pembahasan perpanjangan tenaga non-ASN dilingkungan Pemprov Bengkulu, selasa 11 Maret 2025.--RENO/RB

500 tenaga non-asn tidak penuhi kriteria perpanjangan kontrak                            bengkulu, koranrb.id – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu mencatat ada sebanyak 500 tenaga non aparatur sipil negara (asn) tidak penuhi kriteria perpanjangan kontrak pegawai.
hal tersebut diketahui berdasarkan hasil evaluasi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemprov bengkulu pada selasa 11 maret 2025.
pj. sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, dr. h. herwan antoni, s.km, m.kes, m.si menerangkan dari hasil evaluasi tersebut setidaknya ada sekitar 500 tenaga non-asn yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemnpan rb) melalui surat edaran (se) belum lama ini.
“masih kami bahas di tingkat opd dan akan dilaporkan kepada gubernur untuk mencari solusinya,” kata herwan.
baca juga:pastikan pemudik nyaman lintasi jalan provinsi bengkulu
herwan membeberkan berdasarkan regulasi dari kemenpan rb, tenaga non-asn yang dapat diperpanjang masa kerjanya ialah tenaga non-asn yang terdaftar di database kepegawaian negara (bkn).
kemudian telah mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap 1 atau seleksi calon pegawai negeri sipil (cpns) tahun 2024 lalu.
serta tenaga non-asn yang memiliki masa kerja minimal dua tahun dan telah mengikuti seleksi pppk.
“merekomendasikan kepada setiap pimpinan opd untuk melakukan perpanjangan masa kerja bagi tenaga non-asn yang memenuhi kriteria,” ujarnya.
baca juga:silaturahmi dengan kepala bpk, gub helmi sampaikan komitmen bantu rakyat
perpanjangan masa kerja tenaga non-asn tersebut sudah berlaku sejak 1 januari 2025 lalu.
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 65 dan 66 undang-undang (uu) nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang menyatakan bahwa penataan pegawai non-asn harus diselesaikan paling lambat desember 2024 kemarin.
kendati demikian, herwan menyebutkan pemprov bengkulu memberikan perhatian khusus kepada tenaga harian lepas (thl).
seperti petugas kebersihan, pramu saji, dan pekerja taman yang sudah bekerja lebih 2 tahun untuk dilakukan perpajangan kontrak kerja.
baca juga:usulan penanaman jagung mukomuko mencapai 314 hektare, program 1 juta hektare jagung
“tidak masuk dalam kriteria, tetapi telah bekerja lebih dari 2 tahun dan masih dibutuhkan,” terangnya.
ia juga menegaskan, sejak undang-undang tersebut diberlakukan, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-asn atau sebutan lainnya selain pegawai asn.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 12 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan