Kontrak Kerja 1.429 Tenaga Honorer Pemprov Bengkulu Bakal Diperpanjang

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 08 Mar 2025 - 22:22

MENDATA: Terlihat tenaga Non-ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Bengkulu sedang bekerja.--RENO/RB

Sementara itu setidaknya ada 216 orang yang gagal lolos tahap pemberkasan seleksi PPPK tahap II lantaran tidak masuk kriteria 2 tahun bekerja dan tidak terdata di database BKN.

Ketetapan tersebut berdasarkan Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan bahwa “Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024.

Kemudian merunut pada UU 20 Tahun 2023 tersebut juga menegaskan setiap Instansi Pemerintahan dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN.

Ditambahkan Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (PPIK), Sri Hartika menerangkan besaran gaji pegawai non-ASN yang diperpanjang tersebut memiliki besaran yang sama pada sebelumnya.

“Mereka yang tidak dapat memenuhi formasi PPPK tahap II tetap dipekerjakan dengan besaran gaji seperti sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, M. Ali Saftaini, SE menekankan untuk setiap OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk tidak lagi merekrut pegawai non-ASN.

“Dengan adanya ketentuan yang berlaku itu, sudah jelas masing-masing OPD tidak lagi diperbolehkan untuk menambah tenaga honorer yang baru,” kata Ali..

Menurut Ali mekanisme pengangkatan pegawai di lingkungan Pemprov Bengkulu sudah memiliki skema yang jelas, baik melalui proses seleksi PPPK maupun CPNS.

kontrak kerja 1.429 tenaga honorer pemprov bengkulu bakal diperpanjang                            bengkulu, koranrb.id – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu merekomendasikan 1.429 tenaga non-asn atau honorer untuk diperpanjang kontrak kerjanya tahun ini.
namun tenaga honorer bekerja di bawah 2 tahun tidak mendapatkan rekomendasi perpanjangan kontrak kerja tersebut.
ini berkenaan dengan surat edaran (se) sekretaris daerah (sekda) pemprov bengkulu, perihal perpanjangan masa kerja tenaga non-asn hasil evaluasi tenaga non--asn dari masing-masing organisasi perangkat daerah (opd).
dalam surat edaran itu menerangkan 2 poin penting, diantaranya.
baca juga:bisa melompat dari akuarium! berikut 5 fakta menarik wrasse bergaris enam
pertama tenaga non-asn atau honorer yang terdata dalam pangkalan database badan kepegawaian nasional ikut seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (pppk) tahap i, serta yang ikut seleksi calon pegawai negeri sipil (cpns) 2024 untuk dapat direkomendasi perpanjangan masa kerjanya.
kedua, tenaga non-asn atau honorer baik yang masuk dalam pangkalan database bkn ikut seleki pppk tahap ii dan tenaga non-asn yang masa kerjanya minimal 2 tahun ikut seleksi pppk direkomendasi untuk perpanjangan masa kerjanya.
atas adanya se dari sekda pemprov bengkulu tersebut, kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos, m.ap menerangkan 2 poin penting tersebut menujukan kategori tenaga non-asn yang bakal diperpanjang masa kerjanya.
baca juga:ababil penyelamat ka’bah! berikut 4 mitologi burung berbagai kepercayaan
“mereka inilah yang masuk dalam rekomendasi perpanjangan masa kerjanya,” terangnya.
sementara untuk yang sudah bekerja di lingkungan pemprov bengkulu dengan masa kerja di bawah 2 tahun dan tidak terdaftar dalam database bkn, maka tidak masuk dalam kategori tenaga non-asn yang diperpanjang masa kerjanya.
“artinya kalau bekerja di bawah 2 tahun tidak masuk kelompok  yang direkomendasi untuk perpanjangan masa kerjanya,” pungkasnya.
ia menyebutkan untuk tenaga non-asn atau honorer yang sudah bekerja minimal 2 tahun di tiap opd di lingkungan pemprov bengkulu sebanyak 1.429 orang. sesuai dengan jumlah peserta seleksi pppk tahap ii.
baca juga:tegaskan komitmen bersama untuk bantu rakyat, bupati: camat dan lurah diminta bergeser apabila tak sanggup
sementara itu setidaknya ada 216 orang yang gagal lolos tahap pemberkasan seleksi pppk tahap ii lantaran tidak masuk kriteria 2 tahun bekerja dan tidak terdata di database bkn.
ketetapan tersebut berdasarkan pasal 65 dan 66 undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn yang menyatakan bahwa “pegawai non-asn atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat desember 2024.
kemudian merunut pada uu 20 tahun 2023 tersebut juga menegaskan setiap instansi pemerintahan dilarang mengangkat pegawai non-asn atau nama lainnya selain pegawai asn. 
ditambahkan kepala bidang (kabid) pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian (ppik), sri hartika menerangkan besaran gaji pegawai non-asn yang diperpanjang tersebut memiliki besaran yang sama pada sebelumnya.
“mereka yang tidak dapat memenuhi formasi pppk tahap ii tetap dipekerjakan dengan besaran gaji seperti sebelumnya,” ujarnya.
sementara itu, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, m. ali saftaini, se  menekankan untuk setiap opd di lingkungan pemprov bengkulu untuk tidak lagi merekrut pegawai non-asn.
“dengan adanya ketentuan yang berlaku itu, sudah jelas masing-masing opd tidak lagi diperbolehkan untuk menambah tenaga honorer yang baru,” kata ali..
menurut ali mekanisme pengangkatan pegawai di lingkungan pemprov bengkulu sudah memiliki skema yang jelas, baik melalui proses seleksi pppk maupun cpns.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 9 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan