Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Masih Tunggu PP

pengangkatan pppk paruh waktu masih tunggu pp koranrb.id – badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu tengah menunggu peraturan pelaksanaan tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu. kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos, m.ap melalui kepala bidang (kabid) pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian (ppik), sri hartika menjelaskan pengangkatan pppk paruh waktu masih menunggu peraturan pemerinta (pp) pusat. “untuk sistem dan teknisnya kita sampai saat ini masih menunggu pp,” terangnya. sri menerangkan, melalui keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) republik indonesia (ri) nomor 6 tahun 2025 menyatakan bahwa bagi peseta seleksi pppk yang tidak dapat memenuhi formasi maka dinyatakan sebagai pppk paruh waktu. baca juga:lindungi karya seni, lagu lenggang serawai mendapat sertifikat haki baca juga:pasar murah sediakan beras sphp, pemprov koordinasi dengan ppi soal suplai daging beku “secara garis besarnya, mereka yang tidak memenuhi formasi itu diiumbau untuk tetap dipekerjakan seperti semula dengan gaji dengan besaran seperti sebelumnya,” terang sri. ia menerangkan bahwa para tenaga non aparatur sipil negara (asn) yang sebelumnya tidak lolos mengikuti seleksi pppk tahap i secara garis besar akan tetap dipekerjakan dan mendapatkan gaji seperti sebelumnya. sementara untuk penerimaan status sebagai pppk paruh waktu masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat, untuk itu sri berharap agar para tenaga non-asn yang sebelumnya tidak lolos agar bersabar menunggu ketetapan tentang mekanisme dari pelaksanaannya. “kita berharap agar tenaga non-asn yang kemaren tidak dapat memenuhi formasi pada pppk tahap i untuk bersambar sembari menunggu pppk tahap ii yang saat ini masih bergulir,” terangnya.  baca juga:bank bengkulu bintuhan fasilitasi pedagang takjil jadi merchant qris baca juga:penyisiran anggaran di opd pemprov bengkulu, usin: tetap penting mengevaluasi program baru diberitakan sebelumnya, sejumlah guru honorer datangi kantor dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) provinsi bengkulu menuntut kejelasan insentif dan surat keterangan (sk). ketua aliansi honorer r2r4 provinsi bengkulu, eflin suryadi mengatakan hingga saat ini insentif desember 2024 lalu belum dibayarkan oleh disdikbud provinsi bengkulu. “ada beberapa hal yang ingin disampaikan. pertama menanyakan tentang dana insentif bulan desember yang belum dibayarkan sampai sekarang (kemarin, red),” kata eflin. eflin menerangkan setidaknya ada sekitar 1.200 honorer tersebar di beberapa daerah. baca juga:bahas warisan utang, efisiensi hingga mutasi, bupati seluma temui wamendagri baca juga:pastikan penyaluran bbm sesuai standar, hpmpi kunjungi tbbm pulau baai di antaranya honorer di kota bengkulu, kabupaten bengkulu utara, bengkulu selatan dan kabupaten kaur yang belum menerima insentif desember 2024 tersebut. “insentif yang diterima per orang ini sebesar rp1 juta, sehingga totalnya mencapai rp1,2 miliar,” sebut eflin. ia menerangkan sebelumnya diberitahukan akan dibayarkan selambat-lambatnya pada kamis, 20 februari 2025 kemarin.  namun kenyataanya hingga kemarin, insentif tersebut belum juga dibayarkan, sehingga hal tersebut patut untuk dipertanyakan.  tidak hanya soal insentif, eflin juga menjelaskan saat ini sejumlah honorer yang tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap i mempertanyakan status perpanjangan kontrak. sebab sejumlah tenaga guru honorer tersebut belum mengantongi surat keterangan (sk) apakah dimasukan ke dalam kategori pppk paruh waktu atau pppk penuh waktu. “kemudian tentang kejelasan sk mulai januari 2025 yang saat ini kami masih menunggu lulus pppk belum sk dari dinas juga belum,” ujarnya sementara itu kepala disdikbud provinsi bengkulu, saidirman, se, m.si menerangkan bahwa dalam waktu dekat, insentif desember 2024 bagi tenaga honorer akan segera dibayarkan. “insyaallah 1 atau 2 hari ke depan itu sudah proses pencarian ke rekening masing-masing,” kata saidirman. ia menjelaskan adanya keterlambatan tersebut disebabkan proses verifikasi data baru dapat diselesaikan, sehingga pencairan pada 20 februari 2025 kemarin tertunda. “masih adanya proses verifikasi data. namun saat ini proses verifikasi sudah selesai, sehingga dipastikan akan dibayarkan dalam beberapa hari ke depan,” pungkasnya. sementara utnuk sk tersebut, saidirman menerangkan masih menunggu intruksi dari gubernur terlebih dahulu, mengingat saat ini tengah menjalani rangkaian retret yang berlangsung di akademi militer (akmil) malang. “dan untuk sk di 2025 ini, kami masih menunggu instruksi lebih lanjut dari bapak gubernur,” tutup saidirman. 

Tag

• # badan kepegawaian
• # masih tunggu pp
• # pppk paruh waktu
• # peraturan pemerintah
• # pengangkatan pppk

Share

• 
• 
• 
• 
•