Pemeriksaan BPK, Bupati Rejang Lebong Minta Seluruh OPD Kooperatif

pemeriksaan bpk, bupati rejang lebong minta seluruh opd kooperatif koranrb.id - bupati rejang lebong h. m. fikri thobari, se, map menyambut baik pemeriksaan interim lkpd 2024 oleh bpk ri perwakilan provinsi bengkulu. bupati meminta opd di jajaran pemkab rejang lebong kooperatif. hal itu disampaikan bupati saat menghadiri entry meeting bersama bpk ri, selasa, 4 maret 2025. entry meeting interim bpk ri ini dihadiri wabup dr. hendri, s.stp, m.si, ketua dprd juliansyah yayan, sekdakab yusran fauzi, st, dan kepala opd. tim bpk ri dipimpin ramzuhri selaku penanggungjawab, pengendali teknis elian susanti, ketua tim novan waidi, serta 5 anggota yakni, aga aditya rahmat, nur irana amaliyah, moh. relfy alghafani dan anggi dwiana. “pemeriksaan interim selama 40 hari, mulai 6 februari - 17 maret 2025. saya harap opd yang dipanggil bpk tolong segera memenuhinya. lalu, berikan data yang diperlukan. kalau tidak siap bergeserlah,’’ tegas fikri. baca juga:11 opd usulkan proposal dak tahun anggaran 2026 rp1,4 triliun baca juga:penerbitan nomor induk pppk tahap 1 tunggu verifikasi bkn fikri menerangkan pemeriksaan bpk ri ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan roda kepemerintahan di rejang lebong. "pemeriksaan ini sangat baik, karena untuk melihat sejauh mana kepatuhan kita," terang fikri. senada dengan bupati rejang lebong, ketua dprd rejang lebong, juliansyah yayan menyatakan, pihaknya mendukung penuh pemeriksaan bpk yang bakal berlangsung di pemkab rejang lebong. “kami dari dprd mendukung penuh kinerja bpk. kami membuka ruang seluas-luasnya. kami berharap rejang lebong kembali meraih opini wtp,’’ ujar juliansyah. penanggungjawab tim pemeriksa bpk, ramzuhri menjelaskan tujuan pemeriksaan ini adalah memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun- tahun sebelumnya, menilai efektivitas spi dalam penyusunan laporan keuangan, menilai kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, serta pengujian substantif yang dilakukan secara terbatas pada transaksi/saldo akun-akun tertentu. baca juga:mantan gubernur bengkulu ridwan mukti ditahan lagi! dugaan penerbitan usaha perkebunan secara ilegal baca juga:dampak rasionalisasi anggaran, tahun ini disperkim hanya perbaiki 2 rtlh dikatakan ramzuhri, pengujian substantive terbatas pada akun kas, aset tetap, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, bansos dan btt serta pad yang signifikan. alasan pemeriksaan interim atas lkpd 2024 dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan. diantaranya, pemeriksaan lkpd berbasis risiko. untuk itu, pemeriksaan akan dilakukan pada area area berisiko tinggi.  “dalam semester ini, pemkab rejang lebong telah melakukan tindak lanjut atas pemeriksaan tahun sebelumnya mencapai 86 persen. ini sudah berada di atas rata-rata bpk yang 80 persen. jadi, kami minta dalam 1-2 hari ini, tolong serahkan data-data yang diperlukan. kalau tidak nanti akan jadi temuan,’’ tutur ramzuhri. dikatakan, tahun 2021, 2022 dan 2023, pemkab rejang lebong telah meraih opini wtp. kalau ada 1 opd yang kurang patuh, maka akan mengganggu penilaian opini. "iya kalau ada opd yang tidak patuh, maka akan menjadi penilaian buruk," terang ramzuhri.

Tag

• # pemeriksaan
• # opd
• # bupati
• # bpk

Share

• 
• 
• 
• 
•