DPRD Bengkulu Utara Minta Kantor Pertanahan Lebih Transparan Soal Perizinan Perusahaan

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 01 Mar 2025 - 21:20

BAHAS: Anggota Komisi II DPRD Bengkulu Utara Wakidi saat rapat pembahasan HGU perusahaan.--sandi/rb

dprd bengkulu utara minta kantor pertanahan lebih transparan soal perizinan perusahaan                             arga makmur, koranrb.id – bengkulu utara terus meningkatkan angka investasi di bidang sumber daya alam.
diantaranya adalah investasi di bidang perkebunan kelapa sawit, pabrik crude palm oil dan investasi bidang pertambangan batu bara dan galian c.
namun tingginya angka investasi tersebut kerap menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat. 
konflik tersebut sebagian besar konflik lahan terutama yang berbatasan langsung dengan lahan  masyarakat atau lahan desa. 
baca juga:dewan dukung hut kabupaten bengkulu utara mulai diperingati 
selain itu, konflik tersebut juga terkait dengan perhatian perusahaan dengan masyarakat sekitar.
konflik lahan tersebut kerap membuat masalah di tengah-tengah masyarakat, bahkan menyebabkan konflik tersebut pecah dan memantik bentrok antara perusahaan dengan masyarakat.
anggota komisi ii dprd bengkulu utara wakidi menerangkan jika konflik antara masyarakat dengan perusahaan harus terus ditekan. 
sehingga dprd bengkulu utara berkomitmen untuk ikut serta langsung melakukan percepatan penyelesaian konflik antara perusahaan dengan masyarakat.
baca juga:akhir penyidikan kasus pembebasan lahan, besok, kejari seluma periksa mantan bupati, sekda dan kepala bpn 
“maka komisi ii yang membidangi perkebunan juga mulai mempetakan permasalahan-permasalahan yang muncul di setiap perusahaan dan konflik yang terjadi,” terangnya.
ia menegaskan salah satu konflik yang banyak terkait adalah terkait dengan  lahan perusahaan. 
konflik lahan ini karena tumpang tindih klaim lahan antara lahan yang masuk dalam lahan hak guna usaha (hgu) perusahaan dan lahan  milik masyarakat ataupun lahan milik negara. 
“permasalahn konflik lahan ini sebagian besar karena tidak ada kejelasan lahan perusahaan,” terang wakidi.
baca juga:melawan predator! berikut 5 fakta unik walabi tammar
untuk menghindari terjadinya konflik antara masyarakat dan perusahaan, ia berharap semua jajaran pemerintah untuk lebih terbuka lagi. 
terutama saat perusahaan melakukan pengurusan izin lahan hak guna usaha. 
“masyarakat harus bisa mengakses informasi lahan-lahan yang diajukan oleh perusahaan tersebut, sehingga keterbukaan tersebut bisa mencegah terjadinya konflik,” terangnya.
dengan keterbukaan yang ditunjukan, maka masyarakat bisa melakukan protes jika memang ada lahan yang diklaim milik masyarakat. 
baca juga:suaranya bisa merusak pendengaran! berikut 4 fakta unik burung bare throated bellbird
sehingga pemerintah bisa melakukan penanganan dan pencegahan masalah tersebut muncul. 
“jika masalah tersebut disetujui saat pengajuan izin, maka bisa segera diselesaikan sebelum terbit izin hak guna usaha tersebut,” terangnya. 
dalam penerbitan izin hak guna usaha, kantor pertanahan maupun kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) memegang peran yang besar. 
karena hgu di atas 500 hektare menjadi kewenangan penerbitan izin langsung dari kementerian atr/bpn. 
baca juga:dibalik populernya dinosaurus! berikut 3 teori konspirasi populer tentang dinosaurus
sedangkan nyaris tidak ada kewenangan kantor pertanahan yang ada di daerah-daerah.
ia juga berharap kanwil pertanahan juga lebih terbuka lagi dalam menghadapi keluhan masyarakat. 
sehingga masyarakat juga bisa mengetahui dan berdiskusi langsung dengan pejabat terkait di kementerian atr/bpn jika memang ada keluhan masyarakat terkait dengan perizinan perusahaan di wilayah masyarakat. 
“jika kementerian atr/bpn atau kantor pertanahan bisa lebih terbuka lagi dalam menghadapi masyarakat, maka konflik-konflik yang terjadi bisa dicegah,” terangnya.  
baca juga:walikota dan wawali bengkulu baru diarak keliling kota usai pulang retret
selama ini konflik yang terjadi di bengkulu utara dinilainya karena masyarakat tidak mengetahui titik-titik lahan yang masuk dalam izin hgu perusahaan. 
apalagi perusahaan juga tidak membuat pemasangan patok  batas wilayah perizinan sehingga rawan terjadi konflik. 
“sehingga kantor pertanahan harus lebih terbuka membuka akses bagi masyarakat dalam mendapatkan penjelasan dari izin yang diterbitkan,” pungkas wakidi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 2 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan