Pemeliharaan Fiktif Jalan dan Jembatan, Kejari Lebong Segera Tetapkan Tersangka

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 09 Feb 2025 - 22:32

Kejari Lebong melakukan penggeledahan di Dinas PUPR-P Lebong dan BKD Lebong belum lama ini. --fiki/rb

Pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan penyidik Pidsus, untuk mencari pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kasus ini.

“Jika semua bukti sudah cukup, kita akan segera menetapkan tersangka,” tutupnya.

Dalam kasus ini diduga banyak pihak terlibat. Selain memanipulasi kegiata dan membuat Laporan Pertanggungjawaba (LPj) fiktif yang menjadi permainan oknum pejabat di lingkungan Bina Marga Dinar PUPR-P Lebong, diduga ada pihak lain yang berperan memuluskan pencairan anggaran Rp1,1 miliar untuk kegiatan fiktif tersebut.

“Kita menduga ada peran pihak lain ikut bermain dalam kasus ini (Dugaan Korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan, red). Secara logika, jika kegiatan itu fiktif mana mungkin pencairan anggaran bisa semulus itu, tanpa peran pihak lain,” ujar tokoh pemuda Lebong, sekaligus Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu, Anjar Wahyu Wijaya, S.Pd.

Anjar berharap, Kejari Lebong tidak hanya berfokus oknum pejabat di Dinas PUPR-P Lebong. Ia meminata, pihak Kejari Lebong juga mendalami pihak lain, yang berpotensi ikut adil dalam kasus ini.

“Kita harap, semua pihak terlibat bisa dikejar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” singkatnya.

Praktisi Hukum, sekaligus Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Dr. Zico Junius Fernando, SH., MH ikut menyorti kasus dugaan korupsi perawatan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-P) Lebong Tahun Anggaran (TA) 2023.

Terang Zioco, kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR-P Lebong, yang diduga merugikan negara sebesar Rp1,1 miliar, masih dalam tahap penyidikan.

Oleh karena itu, prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus dijunjung tinggi, di mana setiap pihak yang diduga terlibat tetap memiliki hak untuk membela diri hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jika dalam proses hukum ditemukan bukti kuat bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pemeliharaan fiktif jalan dan jembatan, kejari lebong segera tetapkan tersangka                             koranrb.id - dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan di dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (pupr-p) lebong menggegerkan publik.
kasus ini, sudah naik ke penyidikan. diduga banyak pemeliharaan fiktif, baik jalan dan jembatan. sementara anggaran rp1,1 miliar dicairkan. berikut laporan khusus minggu ini. 
kajari lebong, evi hasibuan, sh, mh, melalui kasi pidana khusus (pidsus), robby rahditio dharma, sh, mh memastikan akan menyeret semua pihak yang terlibat dalam kasus ini jika benar-benar terbukti.
setelah semua bukti-bukti sudah terkupul, kejari lebong akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini.
baca juga:jaksa kembali panggil saksi gedung pengadilan agama mukomuko mangkrak 
baca juga:gegerkan masyarakat, ini kronologis lengkap laka maut desa air latak
namun, sampai saat ini, robby masih enggan menyebutkan berapa calon tersangka yang akan diseret dalam kasus ini.
“kita masih mendalami kasus ini. tidak menutup kemungkinan tersangkanya nati satu orang dan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu orang,” ujarnya.
robby memastikan, kasus ini juga tidak menutup kemungkinan berpotensi ada keterlibatan pihak dari organisasi perangkat daerah (opd) lain, selain dinas pupr-p lebong.
“semua itu bisa saja terjadi. karena semua pihak sedang kita dalami,” ucapnya.
baca juga:dinsos telusuri asal odgj, banyak dari luar seluma, minta warga segera melapor
baca juga:program 100 hari kerja bupati bengkulu utara terpilih arie septia adinata 
sejak penyelidikan hingga kasus ini naik ke penyidikan, sudah lebih dari 20 orang saksi diperiksa oleh penyidik pidsus kejari lebong.
“sejauh ini sudah 20 saksi kita periksa,” sampainya.
pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan penyidik pidsus, untuk mencari pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kasus ini.
“jika semua bukti sudah cukup, kita akan segera menetapkan tersangka,” tutupnya.
baca juga:dinsos telusuri asal odgj, banyak dari luar seluma, minta warga segera melapor
baca juga:program 100 hari kerja bupati bengkulu utara terpilih arie septia adinata 
dalam kasus ini diduga banyak pihak terlibat. selain memanipulasi kegiata dan membuat laporan pertanggungjawaba (lpj) fiktif yang menjadi permainan oknum pejabat di lingkungan bina marga dinar pupr-p lebong, diduga ada pihak lain yang berperan memuluskan pencairan anggaran rp1,1 miliar untuk kegiatan fiktif tersebut. 
“kita menduga ada peran pihak lain ikut bermain dalam kasus ini (dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan, red). secara logika, jika kegiatan itu fiktif mana mungkin pencairan anggaran bisa semulus itu, tanpa peran pihak lain,” ujar tokoh pemuda lebong, sekaligus ketua umum himpunan mahasiswa islam (hmi) cabang bengkulu, anjar wahyu wijaya, s.pd.
anjar berharap, kejari lebong tidak hanya berfokus oknum pejabat di dinas pupr-p lebong. ia meminata, pihak kejari lebong juga mendalami pihak lain, yang berpotensi ikut adil dalam kasus ini. 
“kita harap, semua pihak terlibat bisa dikejar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” singkatnya.
baca juga:asn tersangka begal payudara besok sidang perdana, dijerat 2 pasal, ini ancaman hukumannya
baca juga:hari ini layanan samsat mukomuko kembali dibuka, program pemutihan belum ada petunjuk
praktisi hukum, sekaligus dosen di fakultas hukum universitas bengkulu, dr. zico junius fernando, sh., mh ikut menyorti kasus dugaan korupsi perawatan jalan dan jembatan di dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (pupr-p) lebong tahun anggaran (ta) 2023.
terang zioco, kasus dugaan korupsi di dinas pupr-p lebong, yang diduga merugikan negara sebesar rp1,1 miliar, masih dalam tahap penyidikan. 
oleh karena itu, prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus dijunjung tinggi, di mana setiap pihak yang diduga terlibat tetap memiliki hak untuk membela diri hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
jika dalam proses hukum ditemukan bukti kuat bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
baca juga:medical check up gratis sesuai tanggal lahir mulai digelar pemkab mukomuko
baca juga:anggaran hut mukomuko rp2,4 miliar dipangkas jadi rp400 juta, sekda: sesuai arahan pusat
apabila perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama, maka pasal 55 ayat (1) kuhp tentang penyertaan dalam tindak pidana juga dapat diterapkan.
“dari sudut pandang hukum administrasi, dugaan penyimpangan anggaran ini, jika terbukti, juga akan melanggar prinsip “good governance” sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, khususnya dalam aspek kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas,” terang zico, jumat, 7 februari 2025. 
sebagai pejabat publik, pengelola anggaran negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan sebagaimana mestinya. jika penyalahgunaan anggaran dalam proyek pemeliharaan jembatan dan jalan terbukti, maka perbuatan ini bertentangan dengan asas “salus populi suprema lex esto” (kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi). 
“hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran negara, kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama,” ujarnya. 
dari sudut pandang filsafat hukum, dugaan tindak pidana ini bertentangan dengan asas keadilan (ius est ars boni et aequi), yang menegaskan bahwa hukum harus mencerminkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. 
jika dalam proses hukum terbukti bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga nilai-nilai keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat publik.
“dalam konteks penegakan hukum, prinsip “fiat justitia ruat caelum” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh) harus menjadi landasan agar tidak ada impunitas bagi pihak yang terbukti bersalah,” katanya. 
lanjutnya, prinsip “dura lex sed lex” (hukum itu keras, tetapi harus tetap ditegakkan) juga harus dipegang teguh agar hukum diberlakukan secara adil tanpa pandang bulu, memberikan efek jera, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
namun, dalam setiap proses hukum, asas “audi et alteram partem” (mendengar kedua belah pihak) juga harus dihormati. 
setiap tersangka atau pihak yang diduga terlibat harus diberikan hak untuk membela diri dalam proses peradilan yang adil dan transparan. “aparat penegak hukum harus memastikan bahwa penyelidikan dan persidangan berjalan secara profesional, bebas dari intervensi politik, serta sesuai dengan standar hukum yang berlaku,” tegasnya. 
di luar aspek penegakan hukum, kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara harus terus diperkuat. 
langkah-langkah strategis seperti digitalisasi sistem anggaran daerah, peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proyek pemerintah menjadi krusial dalam mencegah penyimpangan di masa depan. 
“pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga tentang membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel,” ucapnya. 
oleh karena itu, kita harus tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, serta menunggu hasil penyelidikan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan transparansi
sementara itu, kepala bidang bina marga dinas pupr-p lebong, bustari, st mengaku tidak mengetahui kasus yang sedang didalami pihak kejari lebong. “apa kasusnya saya tidak tahu. kemarin (selasa, red) memang kantor kami digeledah, dan kami kooperatif apa yang dibutuhkan kami siapkan,” ujar bustari.
bustari mengatakan, bahwa dirinya menjabat kepala bidang bina marga dinas pupr-p lebong dimulai 2024 hingga sekarang.
“saya ini peraliha, saya masuk di bina marga itu 2024. saya tidak tahu dan pernah diberi tahu terkait kegiatan 2023 itu. saat sertijab saja pejabat sebelumnya tidak hadir,” singkatnya.
plt. kepala badan keuangan daerah (bkd) lebong, riswan effendi, mm mengakui kejaksaan negeri (kejari) lebong menyita surat perintah pencairan dana (sp2d) perwatan jalan dan jembatan tahun anggaran (ta) 2023.
penyitaan itu, terjadi saat penggeledahan yang dilakukan penyidik pidsus kejari lebong di kantor bkd lebong, 4 februari 2025 lalu. “jadi memang ada dokumen yang ambil saat penggeledahan itu. dokumen sp2d, kemungkin sp2d itu belum di ambil oleh pupr-p,” ujar riswan.
setelah penggeledahan itu, pihak bkd lebong belum pernah dipanggil oleh kejari lebong. “sejauh ini belum ada pemangilan. tidak menutup memungkinkan bakal ada pemanggilan,” singkatnya.
sebelumnya, kejari lebong sedang mendalami dugaan korupsi anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan dipusaran laporan pertanggungjawaban (lpj) fiktif.
anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang diduga dikorupsi rp1,1 miliar. 
seharusnya anggaran ini, digunakan untuk pemiliharaan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan ringan, termasuk untuk tebas bayang dan tambal sulam. diduga anggaran itu dikorupsi dengan modus penerbitan lpj fiktif. 
informasi diterima rb, dalam penggunaan anggaran rp1,1 miliar untuk pemeliharaan jalan dan jembatan di kabupaten lebong.
dalam realisasi di lapangan ternyata kegiatan itu tidak benar-benar dilaksanakan. namun, anggaran rp1,1 miliar itu dicairkan. pencairan anggaran rp1,1 miliar itu dilakukan dengan cara pembuatan lpj fiktif oleh oknum pejabat di bagian bina marga dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (pupr-p) kabupaten lebong.
dengan modus lpj fiktif ini, pengajuan pencairan anggaran di badan keuangan daerah (bkd) lebong bisa dilakukan. 
saat ini pihak penyidik pidsus kejari lebong sudah mengantongi semua dokumen kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan ta 2023 itu.
termasuk dokumen pencairan anggaran yang dilakukan oleh bkd lebong. dokumen ini didapatkan penyidik pidsus kejari lebong dari hasil penggeledahan ruangan bina marga dinas pupr-p lebong dan kantor bkd lebong, selasa 4 februari 2025. 
dari penggeledahan itu, penyidik pidsus berhasil menyita tiga boks besar dan satu koper berisikan dokumen yang berkaitan dengan kasus ini. 
pengeledahan pertama kali berlangsung di ruangan bidang bina marga dinas pupr-p lebong, berlansung sejak pukul 10.00 wib hingga pukul 13.23 wib. dari penggeledahan itu, penyidik pidsus berhasil mengamankan dua boks besar, dan satu koper berisikan dokumen kegiatan pemeliharan jalan dan jembatan ta 2023.
kemudian, sekitar pukul 13.30 wib, penyidik pidsus dikawal pihak kepolisian melanjutan penggeledahan di kantor bkd lebong berlangsung sejak pukul 13.30 wib hingga pukul 15.30 wib.
dari penggeledahan yang dilakukan di kantor bkd lebong, penyidik pidsus kejari lebong berhasil mengamankan 1 boks besar dokumen yang diduga lpj fiktif dan surat pertanggungjawaban (spj) pembayaran kegiatan yang dilaksanakan.
sebelum berlangsung penggeledahan, penyidik pidsus kejari lebong sudah memeriksa 20 orang saksi untuk dimintai keterangan, setelah keterangan saksi sudah didapatkan dilanjutkan pengumpulan data-data dan alat bukti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 10 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan