Dikotomi UU Otonomi Daerah dan UU Kesehatan, Serta Kaitannya dengan Kelangkaan Dokter Spesialis di Daerah

Reporter: M. Rizki Amanda Lubis |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 08 Feb 2025 - 23:35

DOKTER: Dikotomi UU Otonomi Daerah dan UU Kesehatan, Serta Kaitannya dengan Kelangkaan Dokter Spesialis di Daerah. DOK/RB--

Untuk kebutuhan dokter spesialis yang ideal, menurut Bappenas, ialah 0,28 per 1.000 penduduk. Itu berarti dengan penduduk 275 juta jiwa, kita memerlukan sebanyak 77 ribu dokter spesialis.

Masih ada kekurangan sekitar 24 ribu dokter spesialis dari 36 jenis spesialisasi yang ada.

Dengan sistem pendidikan spesialis seperti sekarang ini perlu waktu puluhan tahun untuk memenuhi kekurangan spesialis di berbagai daerah di Tanah Air.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem baru dalam pendidikan spesialis yang memungkinkan untuk dapat menerima lebih banyak peserta didik.

Dengan begitu, diharapkan produksi dokter spesialis akan bertambah.

Sebagai contoh, untuk jumlah spesialis anak (SpA) yang ideal seperti di negara maju, kita masih perlu lebih dari 20 ribu dokter SpA.

Sementara itu, setiap tahun hanya ada sekitar 300-400 SpA yang dihasilkan oleh 15 institusi pendidikan (fakultas kedokteran) di seluruh Indonesia.

Itu artinya perlu waktu puluhan tahun untuk mencapai jumlah SpA yang ideal untuk anak Indonesia.

Lahirnya UU No 17/2023 tentang Kesehatan belum lama ini, yang disusun dengan metode omnibus law, walaupun menimbulkan pro dan kontra, memberikan secercah harapan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di negeri ini.

Rencana ditetapkannya beberapa rumah sakit (RS) pendidikan sebagai penyelenggara utama pendidikan spesialis/subspesialis, diharapkan akan meningkatkan kapasitas jumlah penerimaan peserta pendidikan yang akhirnya akan meningkatkan jumlah lulusan spesialis.

Salah satu pasal dalam UU No 17/2023 tentang Kesehatan (Pasal 187 ayat 4) berbunyi 'Rumah sakit pendidikan dapat menyelenggarakan program spesialis/subspesialis sebagai penyelenggara utama pendidikan dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi'.

Begitu sulit ternyata mencetak spesialis di negeri ini apalagi tenaga subspesialis. B

esar harapan agar di tiap daerah bisa membantu mewujudkan kesehatan yang paripurna bagi warganya.

Kesehatan dijadikan sebagai investasi, termasuk agar lebih memperhatikan nakes terutama dokter spesialis yang ada. Suatu kewajaran bila pemerintah daerah lebih memperhatikan kehidupan nakes dan dokter di daerahnya masing-masing, karena untuk menjadi seorang dokter butuh waktu 18 tahun, spesialis 4 tahun, konsultan 3 tahun (total 25 tahun masa studi).

Memberikan kenyamanan pada tempat kerja dan kemampuan untuk mengayomi dari unsur pimpinan daerah sangat penting bagi mereka semua agar mereka bisa fokus terhadap pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

dikotomi uu otonomi daerah dan uu kesehatan, serta kaitannya dengan kelangkaan dokter spesialis di daerah                            oleh: dr. h. taufik hidayat djais, spog. subsp. onkologi
 
(praktisi kesehatan, dokter spesialis kandungan subspesialis bedah tumor kandungan dan mahasiswa magister hukum)
ringkasan: dengan terbitnya undang-undang (uu) kesehatan nomor 17 tahun 2023 pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana tentang kesehatan. 
aturan pelaksana tersebut, yakni peraturan pemerintah (pp) no. 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
undang-undang (uu) kesehatan ini memberikan memberikan dampak peningkatan produksi dokter hanya saja problem distribusi tetap menjadi kendala yang akan muncul, dimana lulusan baru tentu akan mencari tempat kerja yang nyaman secara kehidupan dan suasana yang mendukung untuk menunjang kefrofesiannya. 
baca juga:skrining 22.765 perempuan usia subur di bengkulu, dinkes dapati penderita kanker tinggi
baca juga:srigala roma siap beraksi di kandang venezia, berikut ini prediksinya 
kalau kita cermati sejak diberlakukannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi pemerintah daerah (kabupaten dan kota), daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sendiri bersadarkan kehendak masyarakat dengan tetap berpatokan pada undang-undang yang berlaku. 
uu otonomi daerah sebenarnya kalau dimanfaat sepenuhnya untuk pembangunan kesehatan secara benar  makan tentu ini akan jadi daya tarik buat terdistribusinya dokter dan dokter spesialis ke daerah serta memberikan dampak yang luas di masyarakat.
namun banyak pengamat mengatakan munculnya "raja-raja" kecil dan tambah menguatnya pengawasan tanpa kendali dari legislatif tanpa disertai dengan tumbuhnya kesadaran  bahwa masalah kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh diganggu oleh kepentingan politik praktis dan tentu ini akan mejadi kredit poin bagi pimpinan daerah.
dan dengan kepedulian yang tulus dari pimpinan daerah terhadap manusia yang masih dianggap langkah yaitu dokter spesialis  tentu ini akan bisa mengatasi problem kurangnya dokter spesialis di daerah.  
baca juga: listrik padam 9 jam, pln kembali dikeluhkan warga mukomuko 
baca juga:bps: perlu upaya luar biasa kejar target pertumbuhan ekonomi bengkulu 7,4 persen
semoga maju bengkulu ku…amanah buat pemimpinnya.
situasi kesehatan masyarakat saat ini tidak sedang baik-baik saja. 
sulitnya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masih menjadi masalah pokok kesehatan. 
dalam pelayanan kesehatan, sebagian masyarakat masih sulit mengakses fasilitas kesehatan, terutama di daerah perifer dan kepulauan, distribusi tenaga kesehatan termasuk dokter tak merata dan sistem pembiayaan kesehatan yang masih banyak masalah. 
angka kematian bayi (akb) dan angka kematian ibu (aki) masih tinggi dibandingkan negara-negara asean dan asia pasifik lain.
belum lagi ada masalah kurang gizi, penyakit-penyakit infeksi, tbc, penyakit jiwa dan berbagai penyakit jantung, baik pada anak maupun orang dewasa, stroke, serta penyakit non-infeksi lain. 
terlebih lagi untuk penanganan kasus kanker yang masih jauh dari kata baik. 
sampai saat ini sudah cukup banyak regulasi tentang kesehatan dan profesi. lahirnya uu kesehatan omnibus law sebagai inisiatif dpr, seakan untuk menjustifikasi bahwa berbagai regulasi yang ada selama ini tak mampu mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada sehingga diperlukan suatu uu omnibus dengan mencabut beberapa uu yang ada. 
baca juga:disnakertrans dorong pekerja informal di bengkulu terdaftar di bpjamsostek
baca juga:dugaan curanmor menguat, ada kunci t di saku pria tanpa identitas yang terkapar di rsud kepahiang
apa yang diharapkan dari uu ini? apakah lahirnya uu ini akan dapat mengatasi kekurangan dokter dan dokter spesialis di seluruh tanah air dan kemudian akan terjadi pemerataan distribusi dokter sampai ke daerah terpencil dan kepulauan. jawabannya: belum tentu! 
semuanya sangat bergantung pada pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan termasuk kebijakkan dari kepala daerah yang terpilih kini. 
dari substansi uu ini terlihat ada sentralisasi pengaturan oleh pemerintah dengan memarjinalkan peran organisasi profesi. 
padahal, dalam program transformasi kesehatan yang sering disampaikan menteri kesehatan, peran tenaga kesehatan dan berbagai organisasi profesi sangat diperlukan sebagai mitra pemerintah. 
sejak diberlakukannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi pemerintah daerah (kabupaten dan kota), daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sendiri bersadarkan kehendak masyarakat dengan tetap berpatokan pada undang-undang yang berlaku. 
uu otonomi daerah memberikan dampak yang luas di masyarakat, banyak pengamat mengatakan munculnya "raja-raja" kecil dan tambah menguatnya pengawasan tanpa kendali dari legislatif tanpa disertai dengan tumbuhnya kesadaran dan perubahan yang berarti. 
kesehatan merupakan salah satu aspek yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah, yang pada awalnya bersifat top-down (dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah) sekarang menjadi bottom-up (dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat). 
otonomi daerah bidang kesehatan memberikan kesempatan yang banyak kepada pemerintah untuk mengeksplorasi kemampuan daerah dari berbagai aspek, mulai dari komitmen pemimpin dan masyarakat untuk membangun kesehatan, sistem kesehatan daerah, manajemen kesehatan daerah, dana, sarana dan prasarana yang memadai, sehingga diharapkan kesehatan masyarakat di daerah menjadi lebih baik dan tinggi. 
belum lagi, permasalahan dalam hal perencanaan oleh tenaga kesehatan di daerah yang biasanya di "drop" dari pusat, harus membuat formulasi baru dan banyak tenaga kesehatan di daerah yang tidak mampu untuk membuatnya. 
apalagi ketika otonomi daerah dikaitkan dengan sistem politik yang ada di indonesia, para bupati/walikota biasanya hanya membuat program jangka pendek, sekitar program 5 (lima) tahunan, karena masa jabatannya lima tahun.
sehingga adakalanya program-program kesehatan hanya bersifat formalitas dan tidak menyentuh kepada masyarakat. 
padahal jika kita telaah lebih jauh, penyelesaian masalah kesehatan memerlukan waktu yang panjang, yaitu sekitar 10 tahun.
walaupun ada program kesehatan jangka panjang yang direncanakan, namun seperti kita lihat pada kenyataannya, ketika pergantian pemimpin daerah, maka program pun berganti, dan jika tidak berganti, pasti hanya namanya saja bukan melanjutkan program yang sudah berjalan. 
secara umum otonomi daerah dalam bidang kesehatan di indonesia kurang begitu berhasil, hal ini dikarenakan karena masih kurang memihaknya pemangku kebijakan untuk membangun kesehatan secara tuntas dan holistik.
walaupun sudah ada daerah yang mampu dan berhasil mengembangkan konsep dan kebijakan yang mengarah kearah pembangunan kesehatan. 
terkadang beberapa kepala daerah menjadikan masalah kesehatan sebagai bahan kampanye untuk mendongkrak popularitas.
parah ini. ini akan menjadi tidak minatnya tenaga ahli dibidang kesehatan untuk kembali ke daerah.
bagaimana peran dokter terutama dokter spesialis di daerah bisa bersenergi di era otonomi daerah ini? dan kenapa keberadaannya masih langkah? 
dari data yang ada, memang masih banyak daerah kekurangan berbagai jenis dokter spesialis, terutama di luar pulau jawa dan indonesia bagian timur. 
saat ini, menurut data yang tercatat di konsil kedokteran indonesia (kki), jumlah dokter di indonesia sebanyak 221.227, yang terdiri atas 51.545 dokter spesialis dan 169.681 dokter (umum). 
untuk kebutuhan dokter spesialis yang ideal, menurut bappenas, ialah 0,28 per 1.000 penduduk. itu berarti dengan penduduk 275 juta jiwa, kita memerlukan sebanyak 77 ribu  dokter spesialis. 
masih ada kekurangan sekitar 24 ribu dokter spesialis dari 36 jenis spesialisasi yang ada. 
dengan sistem pendidikan spesialis seperti sekarang ini perlu waktu puluhan tahun untuk memenuhi kekurangan spesialis di berbagai daerah di tanah air. 
oleh karena itu, diperlukan suatu sistem baru dalam pendidikan spesialis yang memungkinkan untuk dapat menerima lebih banyak peserta didik. 
dengan begitu, diharapkan produksi dokter spesialis akan bertambah. 
sebagai contoh, untuk jumlah spesialis anak (spa) yang ideal seperti di negara maju, kita masih perlu lebih dari 20 ribu dokter spa.
sementara itu, setiap tahun hanya ada sekitar 300-400 spa yang dihasilkan oleh 15 institusi pendidikan (fakultas kedokteran) di seluruh indonesia. 
itu artinya perlu waktu puluhan tahun untuk mencapai jumlah spa yang ideal untuk anak indonesia. 
lahirnya uu no 17/2023 tentang kesehatan belum lama ini, yang disusun dengan metode omnibus law, walaupun menimbulkan pro dan kontra, memberikan secercah harapan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di negeri ini. 
rencana ditetapkannya beberapa rumah sakit (rs) pendidikan sebagai penyelenggara utama pendidikan spesialis/subspesialis, diharapkan akan meningkatkan kapasitas jumlah penerimaan peserta pendidikan yang akhirnya akan meningkatkan jumlah lulusan spesialis.
salah satu pasal dalam uu no 17/2023 tentang kesehatan (pasal 187 ayat 4) berbunyi 'rumah sakit pendidikan dapat menyelenggarakan program spesialis/subspesialis sebagai penyelenggara utama pendidikan dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi'. 
begitu sulit ternyata mencetak spesialis di negeri ini apalagi tenaga subspesialis. b
esar harapan agar di tiap daerah bisa membantu mewujudkan kesehatan yang paripurna bagi warganya. 
kesehatan dijadikan sebagai investasi, termasuk agar lebih memperhatikan nakes terutama dokter spesialis yang ada. suatu kewajaran bila pemerintah daerah lebih memperhatikan kehidupan nakes dan dokter di daerahnya masing-masing, karena untuk menjadi seorang dokter butuh waktu 18 tahun, spesialis 4 tahun, konsultan 3 tahun (total 25 tahun masa studi).  
memberikan kenyamanan pada tempat kerja dan kemampuan untuk mengayomi dari unsur pimpinan daerah sangat penting bagi mereka semua agar mereka bisa fokus terhadap pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. 
ayo kita berkerja secara profesional agar masyarakat yang diamanahkan atas ilmu yang melekat pada kita dan masyarakat yang telah memilih kita  menjadi tanggung jawab kita. (advertorial)
 
sumber:
undang-undang kesehatan no 17 2003
undang-undang otonomi daerah 2019
https://www.kompasiana.com/rizwanhamdi/55002700a333112f7550fb54/otonomi-daerah-dan-pembangunan-kesehatan-di-indonesia
https://umsu.ac.id/berita/ruu-kesehatan-2023-isi-dan-dampaknya-bagi-masyarakat/
https://jdih.kemkes.go.id/dokumen/view?id=3175
dan berbagai sumber

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 9 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan