Murman Hadirkan 2 Ahli Meringankan, Ulas Tukar Guling Lahan Pemkab Seluma Masuk Perdata atau Pidana

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 07 Feb 2025 - 23:46

TERDAKWA: Terdakwa mantan Bupati Seluma Murman Efendi saat meninggalkan ruangan sidang. WEST JER TOURINDO/RB--

murman hadirkan 2 ahli meringankan, ulas tukar guling lahan pemkab seluma masuk perdata atau pidana                             koranrb.id - penasihat hukum (ph) terdakwa murman efendi, erwin sagitarius, sh, mh hadirkan saksi ahli meringankan kliennya yang terseret dalam perkara tukar guling lahan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma.
para saksi tersebut dihadirkan untuk memberikan keterangan meringankan untuk empat terdakwa mantan bupati seluma, murman effendi, mantan ketua dprd seluma, rosnaini abidin, mantan sekda seluma mulkan tajudin dan mantan kepala bpn seluma djasran harahap.
keempat terdakwa ini atas tindakannya telah merugikan negara hingga rp19,5 miliar.
deretan saksi ahli yang dihadirkan meliputi akademisi bidang hukum administrasi negara universitas bina nusantara dr. ratna ningsi, sh, mh dan akademis bidang hukum pidana dr. sofyan, sh, mh.
baca juga:januari 2025, dukcapil kota bengkulu cetak 69.949 kia, tahun ini target sasar 117.005 anak
baca juga:hnsi soroti pencemaran di pantai berkas dan pring raya, ali: dapat bukan ikan, tapi batu bara di jaring
dalam keterangan ahli memuat pemaparan hukum administrasi negara (han) mengenai analisis perkara dan pengujian perkara apakah masuk dalam pidana atau tidak. jika sudah masuk maka secara hukum  bisa dilanjutkan.
sedangkan untuk ahli pidana hanya membahas mengenai mensrea dalam perkara ini.
para saksi dihadirkan pada persidangan yang digelar di pengadilan negeri tipikor bengkulu 7 februari 2025 dan hakim yang memimpin persidangan adalah paisol, sh.
disampaikan ahli dr. ratna ningsi, sh, mh bahwa dalam perkara ini memang harus didudukan dulu secara rinci masuk dalam pidana atau tidak.
cara untuk mendudukan perkara ini dengan rinci maka seharusnya harus diawali dengan apalah perkara tukar guling ini perdata atau bukan.
jika ini masuk perkara pidana maka bisa dilanjutkan dengan melakukan perhitungan kerugian negara jika ini belum katagori pidana maka harus disidangkan dulu secara perdata.
baca juga:kebutuhan ramadan dan idulfitri meningkat sebesar 3,3 persen, bi bengkulu siapkan uang kartal rp2,48 triliun
baca juga:guru asn gagal naik pangkat, sanksi tegas bila melanggar ini
"kita harus lihat dulu dengan cermat apakah perkara pidana yang diajukan aparat penegak hukum itu masuk ke pidana atau tidak, jika tidak kita tidak bisa memaksakan kehendak untuk pidana," ungkap ratna.
untuk melakukan pengujian perkara maka memang harus diambil penguji dari bidang pidana dan juga bidang perdata sehingga titik temu bisa dapat.
"menguji unsur hukum apakah masuk pidana atau tidak harus dengan ahli yang ada di bidang itu," terang ratna.
sementara itu ahli sofyan mengatakan bahwa dalam perkara ini yang disoroti adalah pikiran dari para terdakwa untuk melakukan tindakan.
jika ini sudah runut perbuatan mereka ini melawan hukum dengan sengaja baru bisa dijatuhi hukuman dan bisa diproses secara hukum.
tapi memang harus dicari dulu apakah perbuatan keempat terdakwa ini memenuhi unsur hukum atau tidak.
baca juga:guru asn gagal naik pangkat, sanksi tegas bila melanggar ini
baca juga:meningkat 1.496 mt dari 2024, tahun ini kuota lpg 3 kg bengkulu capai 56.167 mt
"kita hanya fokus pada perbuatan terdakwa dan juga rencana perbuatan melawan hukum terdakwa apakah ini masuk dalam katagori melawan hukum atau tidak," terang sofyan.
sementara itu penasihat hukum terdakwa murman efendi, erwin sagitarius, sh, mh mengatakan bahwa dalam keterangan saksi sudah jelas.
sebelum mengambil langka hukum pidana perkara ini harus di uji terlebih dahulu masuk atau tidak dengan katagori hukum pidana jika tidak maka berhentikan dulu,  dan fokus pada perdata terlebih dahulu.
jika pada perdata perkara ini bicara malasan untung rugi siapa yang untung dan rugi jika nilai tukar ini tidak seimbang jadi berdasarkan analisa ph perkara ini harus disidangkan secara perdata dulu jika ini memang benar tanah negara maka ini baru bisa masuk pidana.
"saksi sudah jelaskan pemahaman hukumnya mengenai perkara ini, menurut kami perkara ini lebih ke perdata maka harus diselesaikan secara perdata dulu," jelas erwin.
erwin kembali menegaskan bahwa kalau pidana mungkin sudah jelas bahwa dasar terdakwa tukar guling ini adalah membuat komplek perkantoran dan itu memang sudah dirancang.
jadi tidak ada perbuatan melawan hukum sebelumnya sebab tidak ada rencana untuk melakukan pidana.
"jpu kami minta untuk menganalisa mengenai perkara ini secara teliti saksi yang kami hadirkan kami anggap memperkuat bahwa perkara ini masih samar," jelas erwin.
sementara itu jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaaan negeri (kejari) seluma, ahmad gufroni, sh, mh mengatakan jika saksi yang dihadirkan memberikan keterangan yang benar secara hukum.
untuk apa yang dijelaskan para saksi ini juga menjadi dasar dalam berkas dakwaan jpu mulai dari mensrea hingga pengujian hukum dan itu sudah dianalisa terlebih dahulu.
"untuk saksi yang dihadirkan terdakwa melalui ph itu sudah jelas adalah materi kami muat dalam dakwaan," tutup ahmad gufroni.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 8 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan