Dugaan Korupsi Jalan dan Jembatan Rp1,1 Miliar, Zico: Tidak Ada Impunitas Bagi yang Bersalah

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 07 Feb 2025 - 22:15

Dr. Zico Junius Fernando, SH., MH.--IST/RB

dugaan korupsi jalan dan jembatan rp1,1 miliar, zico: tidak ada impunitas bagi yang bersalah                            lebong, koranrb.id – praktisi hukum, sekaligus dosen fakultas hukum universitas bengkulu, dr. zico junius fernando, sh., mh ikut menyorti kasus dugaan korupsi perawatan jalan dan jembatan di dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (pupr-p) lebong tahun anggaran (ta) 2023.
kasus dugaan korupsi di dinas pupr-p lebong, yang diduga merugikan negara sebesar rp1,1 miliar, masih dalam tahap penyidikan. 
oleh karena itu, prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus dijunjung tinggi, di mana setiap pihak yang diduga terlibat tetap memiliki hak untuk membela diri hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
jika dalam proses hukum ditemukan bukti kuat bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
baca juga:pernah bertugas di bengkulu, ini profil hakim agung prof. yanto, dikenal jago dalang dan membuat lagu
sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
apabila perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama, maka pasal 55 ayat (1) kuhp tentang penyertaan dalam tindak pidana juga dapat diterapkan.
“dari sudut pandang hukum administrasi, dugaan penyimpangan anggaran ini, jika terbukti, juga akan melanggar prinsip “good governance” sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, khususnya dalam aspek kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas,” terang zico, jumat, 7 februari 2025. 
sebagai pejabat publik, pengelola anggaran negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan sebagaimana mestinya. 
baca juga:ini dia resep bola-bola ubi goreng, cuma membutuhkan 4 bahan aja
jika penyalahgunaan anggaran dalam proyek pemeliharaan jembatan dan jalan terbukti, maka perbuatan ini bertentangan dengan asas “salus populi suprema lex esto” (kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi). 
“hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran negara, kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama,” ujarnya. 
dari sudut pandang filsafat hukum, dugaan tindak pidana ini bertentangan dengan asas keadilan (ius est ars boni et aequi), yang menegaskan bahwa hukum harus mencerminkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. 
jika dalam proses hukum terbukti bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga nilai-nilai keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat publik.
baca juga:resep pisang goreng keju cokelat super praktis dijamin enaknya 
“dalam konteks penegakan hukum, prinsip “fiat justitia ruat caelum” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh) harus menjadi landasan agar tidak ada impunitas bagi pihak yang terbukti bersalah,” katanya. 
lanjutnya, prinsip “dura lex sed lex” (hukum itu keras, tetapi harus tetap ditegakkan) juga harus dipegang teguh agar hukum diberlakukan secara adil tanpa pandang bulu, memberikan efek jera, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
namun, dalam setiap proses hukum, asas “audi et alteram partem” (mendengar kedua belah pihak) juga harus dihormati. 
setiap tersangka atau pihak yang diduga terlibat harus diberikan hak untuk membela diri dalam proses peradilan yang adil dan transparan. 
baca juga:tunggu kebijakan terbaru, disperindagkop minta masyarakat beli lpg di pangkalan
“aparat penegak hukum harus memastikan bahwa penyelidikan dan persidangan berjalan secara profesional, bebas dari intervensi politik, serta sesuai dengan standar hukum yang berlaku,” tegasnya. 
di luar aspek penegakan hukum, kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara harus terus diperkuat. 
langkah-langkah strategis seperti digitalisasi sistem anggaran daerah, peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proyek pemerintah menjadi krusial dalam mencegah penyimpangan di masa depan. 
“pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga tentang membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel,” ucapnya. 
baca juga:dampak refocusing, rp 9,8 miliar dak di dinas perikanan seluma dihapus
oleh karena itu, kita harus tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, serta menunggu hasil penyelidikan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan transparansi.
sementara itu, dalam kasus ini diduga banyak pihak terlibat.
selain dugaan memanipulasi kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban (lpj) fiktif, diduga ada pihak lain yang berperan memuluskan pencairan anggaran rp1,1 miliar untuk kegiatan fiktif tersebut. 
“kita menduga ada peran pihak lain ikut bermain dalam kasus ini (dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan, red).
baca juga:pengembalian kerugian negara korupsi dana desa suro bali kepahiang masih nol rupiah 
secara logika, jika kegiatan itu fiktif mana mungkin pencairan anggaran bisa semulus itu, tanpa peran pihak lain,” ujar tokoh pemuda lebong, sekaligus ketua umum himpunan mahasiswa islam (hmi) cabang bengkulu, anjar wahyu wijaya, kamis, 6 februari 2025. 
anjar berharap, kejaksaan negeri (kejari) lebong tidak hanya berfokus oknum pejabat di dinas pupr-p lebong.
ia meminta, pihak kejari lebong juga mendalami pihak lain, yang berpotensi ikut adil dalam kasus ini. 
“kita harap, semua pihak terlibat bisa dikejar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” singkatnya.
baca juga:hati-hati! berikut 5 cara menghindari gigitan ular di air saat banjir
sementara itu, kajari lebong, evi hasibuan, sh., mh, melalui kasi pidana khusus (pidsus), robby rahditio dharma, sh., mh memastikan, akan menyeret semua pihak yang terlibat dalam kasus ini jika benar-benar terbukti.
namun, sampai saat ini, robby masih enggan menyebutkan berapa calon tersangka yang akan diseret dalam kasus ini.
“kita masih mendalami kasus ini. tidak menutup kemungkinan tersangkanya nati satu orang dan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu orang,” ujarnya.
robby memastikan, kasus ini juga tidak menutup kemungkinan, berpotensi ada keterlibatan pihak dari organisasi perangkat daerah (opd) lain, selain dinas pupr-p lebong.
baca juga:apakah pesawat supersonik itu? berikut 3 penjelasannya
“semua itu bisa saja terjadi. karena semua pihak sedang kita dalami,” ucapnya.
sejak penyelidikan hingga kasus ini naik ke penyidikan, sudah lebih dari 20 orang saksi diperiksa oleh penyidik pidsus kejari lebong.
“sejauh ini sudah 20 saksi kita periksa,” sampainya.
pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan penyidik pidsus, untuk mencari pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kasus ini.
baca juga:jelang pelantikan bupati terpilih, 529 asn kaur dimutasi 
“jika semua bukti sudah cukup, kita akan segera menetapkan tersangka,” tutupnya.
sebelumnya, (kejari) lebong sedang mendalami dugaan korupsi anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan dipusaran laporan pertanggungjawaban (lpj) fiktif.
anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang diduga dikorupsi rp1,1 miliar. 
seharusnya anggaran ini, digunakan untuk pemiliharaan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan ringan, termasuk untuk tebas bayang dan tambal sulam. 
baca juga:apakah kecerdasan anak diwariskan dari ibu? berikut 3 jawaban ilmuwan
diduga anggaran itu dikorupsi dengan modus penerbitan lpj fiktif. 
informasi diterima rb, penggunaan anggaran rp1,1 miliar untuk pemeliharaan jalan dan jembatan di kabupaten lebong, dalam realisasi dilapangan, ternyata kegiatan itu diduga tidak dilaksanakan.
namun, anggaran rp1,1 miliar itu dicairkan.
pencairan anggaran rp1,1 miliar itu diduga dilakukan dengan cara pembuatan lpj fiktif oleh oknum pejabat di bagian bina marga dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (pupr-p) kabupaten lebong.
baca juga:biaya replanting kelapa sawit bengkulu selatan di 2025 naik menjadi rp 60 juta 
dengan modus lpj fiktif ini, pengajuan pencairan anggaran di badan keuangan daerah (bkd) lebong bisa dilakukan. 
“anggaran rp1,1 miliar itu dicaikrana.
dalam realisasinya kita dugaan kegiatan tersebut banyak fiktif,” kata robby rahditio dharma.
saat ini pihak penyidik pidsus kejari lebong sudah mengantongi semua dokumen kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan ta 2023 itu.
termasuk dokumen pencairan anggaran yang dilakukan oleh bkd lebong. 
baca juga:ini dia resep bola-bola ubi goreng, cuma membutuhkan 4 bahan aja
dokumen ini didapatkan penyidik pidsus kejari lebong dari hasil penggeledahan ruangan bina marga dinas pupr-p lebong dan kantor bkd lebong, selasa 4 februari 2025. 
dari penggeledahan itu, penyidik pidsus berhasil menyita tiga boks besar dan satu koper berisikan dokumen yang berkaitan dengan kasus ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 8 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan