Sudah Cicil KN, 7 Terdakwa Tipikor Pasar Inpres Bintuhan Minta Keringanan, JPU Tetap Pada Tuntutan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 06 Feb 2025 - 23:08

BERSIAP: Para terdakwa perkara Tipikor Pasar inpres Bintuhan nampak bersiap mengenakan rompi tahanan meninggalkan ruangan sidang, kemarin, 6 Februari 2025. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID - Tujuh terdakwa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek pembangunan Pasar Inpres Bintuhan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 minta keringanan hukuman.

Hal tersebut terungkap pada sidang dengan agenda pembelaan para terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu 6 Februari 2025 dan hakim yang memimpin persidangan, Agus Hamzah, SH, MH.

Pada pembelaan dasar tujuh terdakwa meminta keringanan hukuman lantaran sudah mencicil kerugian negara (KN).

Ketujuh terdakwa yang menyampaikan pembelaan meliputi Kadis Perindagkop Kaur tahun 2022 juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Agusman Efendi.

Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pandariadmo, Direktur CV. SYB Melden Efendi selaku peminjam perusahaan CV. SYB, Soudarmadi Agus.

Selanjutnya anggota Pokja UKPBJ Kaur, Thavib Setiawan, Peminjam Perusahaan CV. TJK, Indrayoto dan Wakil Direktur CV. TP selaku Konsultan Perencana, Rustam Effendi.

Dalam perbuatanya ketujuh terdakwa sudah merugikan negara hingga Rp2,6 miliar atas perbuatannya dituntut Pasal 3 Undang-Undang Pemberantas Tipikor.

Untuk tuntutan lainya mereka dituntut hukuman penjara serata pidana tambahan baik denda maupun pengembalian kerugian negara.

"Kami hari ini (kemarin, red) sampaikan pembelaan dan terdakwa juga sudah menyampaikan pembelaan nya secara pribadi di muka Persidangan," ungkap Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Deden Abdul Hakim, SH.

Selain itu juga dimasukan dalam berkas pleidoi bahwa mereka sudah beritikad baik untuk mengembalikan KN.

sudah cicil kn, 7 terdakwa tipikor pasar inpres bintuhan minta keringanan, jpu tetap pada tuntutan                             koranrb.id -  tujuh terdakwa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pembangunan pasar inpres bintuhan kabupaten kaur tahun anggaran 2022 minta keringanan hukuman.
hal tersebut terungkap pada sidang dengan agenda pembelaan para terdakwa di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu 6 februari 2025 dan hakim yang memimpin persidangan, agus hamzah, sh, mh.
pada pembelaan dasar tujuh terdakwa meminta keringanan hukuman lantaran sudah mencicil kerugian negara (kn).
ketujuh terdakwa yang menyampaikan pembelaan meliputi kadis  perindagkop kaur tahun 2022 juga sebagai kuasa pengguna anggaran (kpa), agusman efendi. 
baca juga:uang dugaan korupsi dana desa buat berobat istri kades, dua tersangka ditahan di rutan malabero
baca juga:2 mantan pejabat disnakertrans benteng didakwa rugikan negara rp1,7 miliar
kemudian pejabat pembuat komitmen (ppk), pandariadmo, direktur cv. syb  melden efendi selaku peminjam perusahaan cv. syb, soudarmadi agus. 
selanjutnya anggota pokja ukpbj kaur, thavib setiawan, peminjam perusahaan cv. tjk, indrayoto dan wakil direktur cv. tp selaku konsultan perencana, rustam effendi.
dalam perbuatanya ketujuh terdakwa sudah merugikan negara hingga rp2,6 miliar atas perbuatannya dituntut pasal 3 undang-undang pemberantas tipikor.
untuk tuntutan lainya mereka dituntut hukuman penjara serata pidana tambahan baik denda maupun pengembalian kerugian negara.
baca juga:masih banyak yang belum tahu: ini cara jadi agen brilink 
baca juga:pasca penertiban pkl, pemilik toko dan pembeli di pasar minggu merasa lega
"kami hari ini (kemarin, red) sampaikan pembelaan dan terdakwa juga sudah menyampaikan pembelaan nya secara pribadi di muka persidangan," ungkap penasihat hukum (ph) terdakwa, deden abdul hakim, sh.
selain itu juga dimasukan dalam berkas pleidoi bahwa mereka sudah beritikad baik untuk mengembalikan kn.
selain itu mereka juga sudah mengakui perbuatannya dan bahkan sudah meminta maaf atas semua perbuatannya.
"kalau pertimbangan kami jelas ya, terdakwa sudah mencicil kn terdakwa sudah minta maaf dan terdakwa sudah menyesali perbuatannya jadi kami minta untuk diringankan" terang deden.
sementara itu jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur, bobbi muhamad ali akbar, sh, mh mengatakan untuk jawaban disampaikan secara lisan.
jika mendengar pembelaan dari para terdakwa yang meminta untuk diringankan maka jpu tetap pada tuntutan yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. “kami tetap pada tuntutan,” tutup bobbi. 
baca juga:januari 2025, 8 gelandangan dipulangkan, dinsos: keluarga lengkap, ingin hidup bebas
baca juga:pemberangkatan 90 cjh benteng awal dan pertengahan mei 2025
sekadar informasi, jpu kejari kaur bobbi muhammad ali akbar, sh, mh menyebut bahwa tujuh terdakwa dengan sah dan meyakinkan bersalah.
"atas tindakan terdakwa maka terdakwa dituntut dengan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana," ungkap bobbi di muka persidangan.
berdasarkan pasal tersebut tujuh terdakwa dituntut sebagai berikut.
terdakwa agusman efendi dituntut dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun denda rp100 juta subsidair 3 bulan. serta dibebankan uang pengganti sebesar rp473 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara 
selanjutnya pandariadmo dituntut dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun denda rp100 juta subsidair 3 bulan. 
serta dibebankan uang pengganti sebesar rp581 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara. 
kemudian melden efendi dituntut dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun denda rp100 juta subsidair 3 bulan. 
serta dibebankan uang pengganti sebesar rp444 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara.
selanjunya soudarmadi agus cik dituntut dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun denda rp100 juta subsidair 3 bulan. 
serta dibebankan uang pengganti sebesar rp556 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara. 
kemudian thavib setiawan dituntut dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun denda rp100 juta subsidair 3 bulan. 
serta dibebankan uang pengganti sebesar r.41 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara 
jpu juga menuntut indrayoto dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun denda rp 100 juta subsidair 3 bulan. 
serta dibebankan uang pengganti sebesar rp.138 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara.
sementara rustam effendi hanya dituntu pidana penjara 1,5 tahun denda rp100 juta subsidair 3 bulan dan dibebankan uang pengganti sebesar rp22 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara.
“dengan sah dan meyakinkan masing masing terdakwa dihukum dengan kurungan penjara dan denda berikut juga dibebankan uang pengganti secara berbeda,” jelas bobbi.
"jika para terdakwa tidak memiliki uang untuk mengganti. maka aset akan disita juga belum juga mencukupi maka up (uang pengganti, red) mereka akan diganti dengan kurungan penjara," terang  bobbi.
besaran uang pengganti dalam tuntutan jpu kata bobbi sesuai dengan perbuatan para terdakwa hingga menimbulkan kerugian negara berdasarkan penyidikan kejari kaur.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 7 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan