Diteriaki Pungli, Iuran Rp267 Ribu SMPN 19 Kota Bengkulu Batal, Komite dan Kepsek Ngaku Tidak Terlibat

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 25 Jan 2025 - 23:43

DUDUK: Para Wali Siswa SMPN 19 Kota Bengkulu sedang duduk dalam musyawarah kemarin, 25 Januari 2025. WEST JER TOURINDO/RB--

Ketika RB ingin melakukan wawancara kepada Kepsek SMPN 19 Kota Bengkulu tidak diperbolehkan dengan pihak pengurus komite yang bernama Edi.

Edi mengatakan bahwa pihaknya dan pihak sekolah tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa ini jadi tidak ada yang harus diklarifikasi.

Seharusnya media ini menyiarkan hal hal yang baik kalau maunusiy pungli kenapa tempat lain tidak di usut.

“Tidak kalau mau wawancara kami tidak ada hubungan dengan hal ini, kalau mau usut beritakan saja sekolah yang pungli terang-terangan itu," tutup Edi.

Sekadar informasi tambahan, salah satu Wali Siswa, Popi Haryanto menyebutkan bahwa apa yang terjadi di SMPN 19 menurutnya banyak kejanggalan yang terjadi, apa yang disampaikan oleh paguyuban di dalam grup WhatsApp wali siswa tersebut sudah bernada menagih yang menerangkan batas waktu pembayaran.

Tidak hanya itu, panitia dan rincian keperluan sudah terbentuk, yang di mana seharusnya pembentukan seluruh rangkaian tersebut harusnya melibatkan seluruh wali siswa.

“Seharusnya kalau memang mau berbuat yang baik untuk sekolah harus melibatkan seluruh wali siswa, bukan hanya dibahas dengan segilitir orang saja,” ungkap Popi.

Kemudian Popi menyebutkan besaran uang yang diminta tersebut diperuntukan untuk perbaikan plafon musala dan perbaikan halaman depan SMPN 19 Kota Bengkulu.

Dari rincian alokasi yang diterangkan Popi, perbaikan plafon musala membutuhkan uang sebesar Rp39,7 juta meliputi GRC dengan kebutuhan sebanyak 125, dengan alokasi sebesar Rp12.250.000, Reng Kayu ukurang 4 x 6 dengan kebutuhan 312 dengan alokasi sebesar Rp8.736.000. kemudia Paku sebanyak 3 Kg dengan aloksi sebesar Rp60.000 dan Upah Rp18.750.000.

Sementara untuk perbaikan halaman depan meliputi pavin block dengan kebutuhan sebanyak 44.640 dengan harga satuan Rp2.500 dengan total 111.600.000.

Kemudian semen dengan kebutuhan 50 sak dengan harga satuan Rp65.000 dengan total semen sebesar Rp3.250.000, Pasir 5 mobil dengan alokasi Rp1.600.000/mobil denghan total Rp8.000.000 kemudian koral dengan kebutuhan 10 mobil dengan alokasi Rp2.000.000/mobil dengan total Rp20.000.000.

Lalu tanah timbu dengan total 50 dengan rician Rp300.000 dengan total keseluruhan Rp15.000.000 kemudian upah sebesar Rp9.375.000 dan upah sereng sebesar Rp9.300.000.

Diberitakan sebelumnya, Disdik Kota Bengkulu menyebut iuran sebesar Rp267 ribu terhadap siswa di SMPN)19 Kota Bengkulu atas inisiatif komite.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kota Bengkulu, A.Gunawan. S.Sos, usai mendatangi langsung sekolah tersebut pada Rabu, 22 Januari 2025.

Ia mengatakan, untuk memastikan dugaan pungutan liar (pungli) di SMPN 19 Kota Bengkulu yang sedang mencuat, Dinas Pendidikan turun langsung dan memanggil semua pihak yang bersangkutan.

diteriaki pungli, iuran rp267 ribu smpn 19 kota bengkulu batal, komite dan kepsek ngaku tidak terlibat                            koranrb.id – "kalau tidak viral, tidak akan ada pertemuan” begitu teriak salah satu wali siswa smp negeri (smpn) 19 kota bengkulu yang kesal usai kepala sekolah (kepsek) menyampaikan sambutan dalam pertemuan pungutan rp267 ribu.
pertemuan berlangsung sabtu, 25 januari 2025 di musala smpn 19 kota bengkulu dihadiri seperempat wali siswa.
adanya pertemuan tersebut pasca dugaan pungutan liar (pungli) mencuat dengan bocornya pesan whatsapp (wa) grup soal pungutan rp267 ribu untuk renovasi musala dan memasang paving block lapangan.
pembahasan pungutan tersebut berlangsung alot dengan perdebatan antara wali siswa dengan pihak paguyuban, akhirnya pungutan rp267 ribu batal dan pihak sekolah tidak mau memberikan keterangan.
baca juga:peserta pppk rejang lebong mengundurkan diri, diduga perangkat desa
baca juga: perekaman e-ktp warga rejang lebong capai 95 persen
diungkapkan wali siswa kelas 9g, tomi hardianto bahwa dirinya secara pribadi tidak setuju dengan iuran yang dipatok. 
sebab jika dipatok unsur pungli terpenuhi, sedangkan dalam dalam hukum tidak perbolehkan melakukan pungutan.
meski pihak sekolah mengatakan bahwa iuran tersebut bukan pungli, namun iuran tersebut sudah dikatakan pungli sebab iuran tersebut dicantumkan nilai serta ada unsur pemaksaan.
"memang kepsek ataupun komite mengatakan tidak ada pungli, namun jika iuran yang patok sebesar rp267 ribu diumumkan dan ditambah harus dibayar dengan tempo 3 bulan maka itu pungli beda cerita dengan iuran yang sukarela," ungkap tomi.
baca juga:pjs kades pasti dipanggil, kasat reskrim: fokus periksa kegunaan keuangan dugaan penyalahgunaan dd ketenong ii
baca juga: awasi dana desa, kejari bengkulu selatan gunakan aplikasi jaga desa 
lebih lajut ia mengatakan tidak ada larang untuk iuran bahkan untuk infak sedekah.
namun ada aturan yang harus dilihat, apakah hal yang dilakukan tersebut melawan hukum atau tidak, jika itu bertentangan dengan norma hukum maka tidak ada tawar menawar bahwa itu salah.
"tidak ada larangan mau iuran adalah keputusan tersebut dibuat dengan tidak melawan norma hukum yang ada jika norma hukum yang ada sudah dilanggar maka hukum akan bertindak," jelas tomi.
sementara itu salah satu wali siswa silfi mengatakan bahwa masih banyak iuran yang di patok bukan hanya iuran yang dibahas kemarin saja.
ia menyebut ada iuran untuk setiap hari rp1000 dan itu jika disandingkan dengan hukum yang disampaikan tadi itu juga pungli.
baca juga:kerugian negara di desa kota agung rp320 juta dipulihkan, polres seluma tunggu inspektorat 
baca juga:harga tbs di 10 pks mukomuko bertahan di atas rp2.500/kg, di bengkulu utara anjlok, karet meningkat
"sudah banyak pungli pertama rp267 ribu kemudian rp100o setiap hari itu katagori pungli kalau dipatok dan kami hari ini hadir ingin menanyakan hal tersebut mana setiap pungli tidak transparan," terang silfi.
sementara itu, kepsek smpn 19 kota bengkulu lia agraini, s.pd mengatakan dalam sambutannya bahwa pungli itu tidak ada.
sebab para pihak paguyuban melakukan tindakan iuran tersebut dengan mendasari peduli dengan sekolah.
namun untuk iuran rp1000 itu dipergunakan untuk kepedulian siswa jika tidak ada tidak dipaksakan, sekarang jika ada yang tidak setuju maka iuran tersebut tidak diwajibkan lagi.
"pungli itu tidak ada para paguyuban rapat dan mendapatkan hasil untuk iuran, dan itu tidak ada campur tangan pihak komite bahkan pihak sekolah sekalipun," ungkap lia pada sambutanya.
setelah lia sambutan suasa semakin tegang, sebab para wali siswa yang hadir berteriak "pungli".
bahkan ada salah satu wali siswa yang mengatakan dengan keras "kalau tidak viral tidak akan ada pertemuan ini kemaren kami didesak harus bayar, tidak jelas".
setelah itu dilanjutkan dengan musyawarah dengan diikuti para wali siswa saja. dalam pembahasan tersebut melahirkan kesepakatan bahwa iuran mingguan untuk renovasi batal, iuran rp267 ribu juga batal, namun pihak wali siswa sepakat bahwa iuran sukarela untuk pembangunan.
jika belum mencukupi pihak wali siswa akan melakukan permohonan proposal.
setelah rapat selesai kepala sekolah pergi begitu juga dengan pengurus komite juga ikut pergi.
ketika rb ingin melakukan wawancara kepada kepsek smpn 19 kota bengkulu tidak diperbolehkan dengan pihak pengurus komite yang bernama edi.
edi mengatakan bahwa pihaknya dan pihak sekolah tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa ini jadi tidak ada yang harus diklarifikasi.
seharusnya media ini menyiarkan hal hal yang baik kalau maunusiy pungli kenapa tempat lain tidak di usut.
“tidak kalau mau wawancara kami tidak ada hubungan dengan hal ini, kalau mau usut beritakan saja sekolah yang pungli terang-terangan itu," tutup edi. 
sekadar informasi tambahan, salah satu wali siswa, popi haryanto menyebutkan bahwa apa yang terjadi di smpn 19 menurutnya banyak kejanggalan yang terjadi, apa yang disampaikan oleh paguyuban di dalam grup whatsapp wali siswa tersebut sudah bernada menagih yang menerangkan batas waktu pembayaran.
tidak hanya itu, panitia dan rincian keperluan sudah terbentuk, yang di mana seharusnya pembentukan seluruh rangkaian tersebut harusnya melibatkan seluruh wali siswa.
“seharusnya kalau memang mau berbuat yang baik untuk sekolah harus melibatkan seluruh wali siswa, bukan hanya dibahas dengan segilitir orang saja,” ungkap popi.
kemudian popi menyebutkan besaran uang yang diminta tersebut diperuntukan untuk perbaikan plafon musala dan perbaikan halaman depan smpn 19 kota bengkulu.
dari rincian alokasi yang diterangkan popi, perbaikan plafon musala membutuhkan uang sebesar rp39,7 juta meliputi grc dengan kebutuhan sebanyak 125, dengan alokasi sebesar rp12.250.000, reng kayu ukurang 4 x 6 dengan kebutuhan 312 dengan alokasi sebesar rp8.736.000. kemudia paku sebanyak 3 kg dengan aloksi sebesar rp60.000 dan upah rp18.750.000.
sementara untuk perbaikan halaman depan meliputi pavin block dengan kebutuhan sebanyak 44.640 dengan harga satuan rp2.500 dengan total 111.600.000.
kemudian semen dengan kebutuhan 50 sak dengan harga satuan rp65.000 dengan total semen sebesar rp3.250.000, pasir 5 mobil dengan alokasi rp1.600.000/mobil denghan total rp8.000.000 kemudian koral dengan kebutuhan 10 mobil dengan alokasi rp2.000.000/mobil dengan total rp20.000.000. 
lalu tanah timbu dengan total 50 dengan rician rp300.000 dengan total keseluruhan rp15.000.000 kemudian upah sebesar rp9.375.000 dan upah sereng sebesar rp9.300.000. 
diberitakan sebelumnya, disdik kota bengkulu menyebut iuran sebesar rp267 ribu terhadap siswa di smpn)19 kota bengkulu atas inisiatif komite.
hal tersebut diungkapkan kepala dinas (kadis) pendidikan kota bengkulu, a.gunawan. s.sos, usai mendatangi langsung sekolah tersebut pada rabu, 22 januari 2025.
ia mengatakan, untuk memastikan dugaan pungutan liar (pungli) di smpn 19 kota bengkulu yang sedang mencuat, dinas pendidikan turun langsung dan memanggil semua pihak yang bersangkutan.
"kita sudah datangi smp negeri 19 kota bengkulu untuk memastikan dugaan pungli pembangunan gedung dan lapangan itu terjadi atau tidak. setelah ke sana dan memanggil semua pihak, dan memang tidak ada unsur pungli. sebab timbul iuran tersebut atas inisiatif dari pihak komite, bukan dari pihak sekolah," ungkap gunawan.
dari hasil mendatangi langsung sekolah tersebut pula, gunawan menilai komite tidak bijak dengan merencanakan iuran sebesar rp267 ribu terhadap siswa.
"untuk kasus ini kami anggap pihak komite tidak bijak dalam membuat rencana. sebab mereka tidak melihat secara keseluruhan, jika mau iuran maka harus lihat ekonomi yang diambil iuran," jelas gunawan.
gunawan tidak melarang rencana komite untuk membantu sekolah, namun jika dalam rencana bantuan sekolah melibatkan wali siswa apalagi adanya iuran harus diputuskan bersama.
gunawan menegaskan untuk smp lain yang ada di kota bengkulu agar belajar dari kasus yang sedang mencuat di smpn 19. bahwa jika terbukti ada pungli akan ditindak tegas.
sementara, kepala smpn 19 kota bengkulu lia anggraini, s.pd, menepis adanya praktik pungli di sekolah, ia menyebut ada kesalahpahaman.
lia menjelaskan bahwa adanya informasi tetang pungli yang terjadi di smpn 19 merupakan hal yang tidak benar.
“silakan dicek lapangan bahwa tidak ada pungli di smpn 19 kota bengkulu. itu sebenarnya miskomunikasi antara wali siswa dan paguyuban,” ungkapnya.
lia menuturkan kronologis awal pada jumat, 17 januari 2024 lalu, saat memanggil perwakilan paguyuban di smpn 19  kota bengkulu dan komite.
untuk membahas program sekolah seperti anak indonesia hebat dan sosialisasi penutupan gerbang pada pukul 07.20 wib.
“itu yang saya sosialisasikan, kenapa saya tidak undang seluruh wali siswa karena sayakan mau sosialisasi program sekolah itu,” ujarnya.
namun setelah sosialisasi program sekolah tersebut selesai, para paguyuban meminta ruang untuk membahas hal-hal terkait sekolah dan ia mengakui tidak mengikuti jalannya pembahasan tersebut dan meninggalkan ruangan untuk melakukan pekerjaan sekolah.
“untuk proses itu saya tidak terlibat sama sekali, namun saya mendapatkan usul dari mereka kalau ingin memperbaiki halaman supaya tidak banjir dan itu baru rencana,” ungkap lia.
ia menerangkan bahwa penyampaian salah satu paguyuban di dalam grub whatsapp (wa) wali siswa yang kurang tepat sehingga menyebabkan ranggapan bahwa pengusulan itu sudah ditetapkan.
“jadi penyampaian yang kurang tepat. sehingga membuat wali siswa itu merasa itu sudah ditetapkan padahal itukan baru rencana,” sambungnya.
ia menegaskan usulan tersebut murni dari wali siswa melalui paguyuban yang ingin membantu smpn 19 kota bengkulu mendapatkan fasilitas yang baik.
sementara usulan perbaikan tersebut, ia tidak menutup pintu bagi wali siswa yang ingin membantu untuk sekolah menuju arah yang baik.
“saya selaku kepala sekolah kalau ada yang membantu saya terima pak, alhamdulillah nggak kebanjiran lagi,” terangnya.
sementara ketua komite smpn 19 kota bengkulu, barlian menyebutkan usulan murni dari wali siswa itu sendiri, tidak ada ikut campur dari pihak sekolah.
mendapati adanya yang terjadi di grup wa beberapa waktu lalu, ia menyebutkan pada sabtu, 25 januari 2025 mendatang akan mengumpulkan seluruh wali siswa untuk membahas usulan tersebut bersama-sama.
“itukan baru usulan nanti kita akan membahasnya bersama seluruh wali siswa,” ujarnya.
sementara untuk nominal sebesar rp297 ribu tersebut merupakan angka bayangan bukan pungutan secara langsung.
“nantikan timnya dari siswa itu sendiri, ketuanya dari wali murid, bendaharanya dari wali murid juga,” pungkasnya.
kemudian salah satu paguyuban dari kelas 7 a smpn 19 kota bengkulu, mawan menuturkan hal tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman antara penyampaian usulan kepada wali siswa.
“jadi itu kesalahpahaman antara wali siswa dan paguyuban,” jelasnya.
ia juga menerangkan bahwa usulan tersebut murni dari wali siswa tanpa adanya campur tangan pihak sekolah.
sementara itu, salah satu wali siswa, popi haryanto menyampaikan bahwa, sangat mendukung kebaikan anak-anak untuk sekolah, namun seharusnya seluruh rangkaian itu melibatkan seluruh wali siswa.
“yang pertama harusnya seluruh rangkaian usulan pun harus melibatkan seluruh wali siswa bukan segelintir orang saja,” tegasnya.
kemudian keputusan dari usulan tersebut tidak seharusnya langsung diminta kepada wali siswa tanpa sepengetahuan ataupun sosialisasi terlebih dahulu.
sebab penyampaian paguyuban di grub kelas tersebut menerangkan bahwa seakan sudah menagih dengan meletakan besaran yang harus dikeluarkan dan tenggat waktu pembayaran.
“saya mendukung kalau tidak memberatkan, tapi harus melibatkan semuanya,” kata popi.
sementara itu, wakapolresta bengkulu, akbp max mariners, s.ik yang juga sebagai ketua sapu bersih (saber) pungli kota bengkulu menyebut akan menindak tegas siapa saja yang coba-coba melakukan pungli.
bahkan di lingkungan sekolah pun, saber pungli kota bengkulu ke depan akan memantau.
"untuk siapa saja di kota bengkulu yang coba-coba melakukan pungli apapun modusnya dan siapapun orangnya maka kita akan melakukan penindakan secara tegas. bahkan unsur pidana juga akan dilakukan jika itu sudah katagori berat," ungkap max.
di akhir ia menyarankan kepada masyarakat di kota bengkulu yang merasa dirugikan atas tindakan pungli segera melapor.
“kami akan memproses pungli tersebut sesuai aturan yang ada," tutup max.