JPU Hadirkan 9 Saksi Tipikor Puskeswan Benteng, Ada Aliran Fee Rp38 Juta, PH: Patut Jadi Tersangka

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 22 Jan 2025 - 23:48

PAKAI: Para terdakwa sedang bersiap meninggalkan ruang sidang terlihat para terdakwa sedang memakai rompi. WEST JER TOURINDO/RB--

Para terdakwa didakwa JPU telah merugikan negara hingga Rp2,3 miliar atas 7 pembangunan proyek Puskswan Benteng dan telah anggaran keseluruhan Rp4 miliar.

Keterangan dari saksi Supawan, dia yang mengusulkan ke Kementerian Pertanian proyek pembangunan Puskeswan tahun 2021 lalu.

Tetapi setelah proyek tersebut disetujui, Supawan tidak lagi menjabat Kadis Pertanian Benteng.

Setelah tidak menjabat, Supawan tidak tahu menahu lagi seperti apa pengelolaanya.

Kemudian tiga saksi konsultan perencana adalah pihak yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa mengerjakan proyek di Dinas Pertanian Benteng.

Setelah itu, ada fakta menarik terkait pemberikan fee dari para terdakwa kepada Pokja.

Aliran fee proyek semuanya dikoordinir oleh terdakwa Mus Mulyanto. Hanya saja, lima orang anggota Pokja mengaku tidak mendapatkan fee yang dimaksud.

Namun Saksi Yuman Azhari mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima fee dari terdakwa Musmulyanto, namun ada beberapa orang memberikanya uang bukan untuk fee.

Tetapi uang transport atau sekadar uang untuk membeli rokok senilai Rp3 juta dan nilai tersebut diberikan oleh terdakwa Joni Walker.

“Saya tidak terima fee yang mulia. Kalau uang untuk rokok sekadarnya itu ada Rp3 juta yang mulia,” Jelas Yuman.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tugas Pokja dalam proyek tersebut adalah memilih penyedia, melakukan evaluasi sekaligus menetapkan tender proyek.

"Tugas kami mengevaluasi dan menetapkan pemenang," ujar Yusman saat ditanya hakim.

Pada penetapan pemenang memang ditetapkan berdasarkan ketetapan yang ada namun untuk orang- orang yang ada dalam CV atau PT itu tidak didikenal.

jpu hadirkan 9 saksi tipikor puskeswan benteng, ada aliran fee rp38 juta, ph: patut jadi tersangka                            koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu mendatangkan 9 saksi dalam sidang lanjutan perkara perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pusat kesehatan hewan (puskeswan) dan gedung balai penyuluhan pertanian (bpp) tahun anggaran 2022 pada dinas pertanian kabupaten bengkulu tengah (benteng).
sebanyak 9 saksi yakni mantan kepala dinas pertanian bengkulu tengah, supawan said.
kemudian tiga saksi konsultan perencana yang dipinjam oleh rahmad hidayat, dan anggota budi prasojo dan eko setyawan. 
terakhir lima saksi pokja, yakni yusman azhari, depi susanti, burhanudin, ahmad riki eka dan hatta wijaya putra. 
baca juga:terbukti korupsi dana bos rp1,2 miliar, mantan kepala dan bendahara smpn 17 divonis berbeda
baca juga:masih tunggu persetujuan, rekomendasi lelang kadaluwarsa maret 
dalam keterangan para saksi di persidangan yang digelar, rabu, 22 januari 2025 di pn tipikor bengkulu terkuak ada peminjaman perusahan.
bahkan juga dalam persidangan terkuak ada saksi yang menerima aliran dana sebesar rp38 juta, namun tidak menjadi terdakwa. hal tersebut terungkap saat mejelis hakim mececar para saksi yang dihadirkan jpu.
pengungkapan fakta tersebut terbuka setelah hakim menanyakan aliran dana, dari para saksi yang mereka ketahui dan saksi memberikan keterangan bahwa ada aliran ke kontraktor yang menjadi saksi pada sidang berikunya.
perkara ini menyeret 10 terdakwa, mereka adalah mantan kepala dinas (kadis) pertanian kabupaten bengkulu tengah, endang sumantri, kabid peternakan sekaligus pptk watler, gilbert tampubolon.
baca juga:over target investasi 2024, sektor pertambangan batu bara masih unggulan di bengkulu utara
baca juga:sertijab jumat, kasat reskrim sujud ke polresta bengkulu
kemudian kabid penyuluhan edi pelita  dan pns pemkot bengkulu, mus mulyanto, sekaligus sebagai broker proyek.
untuk terdakwa dari kontraktor meliputi wakil direktur cv. elsafira jaya dannitias subarja, direktur cv. bita konsultan nana setiana. kontraktor dari cv.lavender kurniasih, pelaksana pekerjaan dari cv.air kertau joni woker.
para terdakwa didakwa jpu telah merugikan negara hingga rp2,3 miliar atas 7 pembangunan proyek puskswan benteng dan telah anggaran keseluruhan rp4 miliar.
keterangan dari saksi supawan, dia yang mengusulkan ke kementerian pertanian proyek pembangunan puskeswan tahun 2021 lalu. 
baca juga:16 ekor ternak di kampung melayu kota bengkulu terjangkit, henny: tidak hanya pmk, ada 2 penyakit berbahaya
baca juga:1.035 petani di kota bengkulu masuk rdkk, bulan depan bisa tebus pupuk subsidi
tetapi setelah proyek tersebut disetujui, supawan tidak lagi menjabat kadis pertanian benteng. 
setelah tidak menjabat, supawan tidak tahu menahu lagi seperti apa pengelolaanya.
kemudian tiga saksi konsultan perencana adalah pihak yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa mengerjakan proyek di dinas pertanian benteng. 
setelah itu, ada fakta menarik terkait pemberikan fee dari para terdakwa kepada pokja. 
aliran fee proyek semuanya dikoordinir oleh terdakwa mus mulyanto. hanya saja, lima orang anggota pokja mengaku tidak mendapatkan fee yang dimaksud. 
namun saksi yuman azhari mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima fee dari terdakwa musmulyanto, namun ada beberapa orang memberikanya uang bukan untuk fee.
tetapi uang transport atau sekadar uang untuk membeli rokok senilai rp3 juta dan nilai tersebut diberikan oleh terdakwa joni walker.
“saya tidak terima fee yang mulia. kalau uang untuk rokok sekadarnya itu ada rp3 juta yang mulia,” jelas yuman.
lebih lanjut ia mengatakan bahwa tugas pokja dalam proyek tersebut adalah memilih penyedia, melakukan evaluasi sekaligus menetapkan tender proyek. 
"tugas kami mengevaluasi dan menetapkan pemenang," ujar yusman saat ditanya hakim.
pada penetapan pemenang memang ditetapkan berdasarkan ketetapan yang ada namun untuk orang- orang yang ada dalam cv atau pt itu tidak didikenal.
“kami tidak kenal dengan orang-orang yang ikut lelang jadi masalah peminjaman perusahan kami tidak tahu,” jelas yusman. 
sementara itu setelah selesai persidangan jpu kejati bengkulu, dewi kemalasari sh mh. menepis aliran fee pada persidangan ini terkuak.
bahkan saat dikonfirmasi pada pokja mereka tidak terima fee dari terdakwa musmulyanto jadi untuk pembuktian fee nanti akan dihadirkan saksi yang memperkuat bahwa ada pengaturan fee oleh terdakwa musmulyanto.
"aliran fee itu semuanya yang mengatur terdakwa mus mulyanto, tadi dalam persidangan saksi dari pokja mengaku tidak mendapatkan fee," jelas dewi.
lebih lanjut ia mengatakan bahwa untuk pihak yang tidak ditetapkan tersangka itu bukanlah urusan jpu kejati. sebab pihaknya menerima limpahan dari ditreskrimsus polda bengkulu,
untuk kontraktor yang terima uang rp38 juta pihakanya tidak tahu masalah itu.
“kalau masalah pihak yang terima uang tidak ditetapkan tersanga bukan urusan kami itu penyidik ditreskrimsus punya andil,” jelas dewi.
terpisah penasihat hukum (ph) terdakwa dannitas subarja, made sukiade, sh menilai, keterlibatan pihak lain pada kasus korupsi di dinas pertanian benteng merupakan kewenangan dari penyidik. 
memang tidak semua yang terlibat dijadikan tersangka, biasanya yang menjadi tersangka adalah pihak yang punya peran paling besar. tetapi jika terbukti dan terkait dengan pasal 55, patut dijadikan tersangka.
"kalau ada terkait dengan pasal 55 patut dijadikan tersangka," tutup made

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 23 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan