Sebut Iuran Rp267 Ribu Baru Usulan, Sabtu Wali Siswa Dikumpulkan, Laporkan Pungli, Wakapolresta: Akan Diproses

Reporter: West Jer Tourindo/Reno |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 22 Jan 2025 - 23:51

BARIS: Siswa-siswi di SMP Negeri 19 Kota Bengkulu sedang berbaris masuk ke ruangan kelas beberapa waktu yang lalu. WEST JER TOURINDO/RB--

“Kami akan memproses pungli tersebut sesuai aturan yang ada," tutup Max.

Sekadar mengulas, dugaan pungli Rp267 ribu terhadap siswa di SMPN 19 Kota Bengkulu, mendapatkan sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu.

Dugaan pungli itu mencuat setelah bocornya percakapan di Whatsap Grup paguyuban sekolah yang berada di Kelurahan Padang Serai tersebut.

Bahkan DPRD Kota Bengkulu menilai permintaan urunan Rp267 ribu per siswa untuk memperbaiki musala dan lapangan sekolah merupakan hal yang tidak jelas.

Sebab Ketua Komisi 1 Bidang Pendidikan dan Perekonomian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, Marliadi, SE mengatakan perbaikan musala dan lapangan sekolah tentunya sudah menjadi tugas pemerintah.

“Untuk pihak sekolah berhati-hati dalam pengolahan keuangan. Sebab dalam kondisi seperti ini pembangunan sekolah itukan ada tanggung jawab pemerintah di situ,” tegasnya.

Namun jika hal tersebut dilakukan dengan mandiri oleh wali murid disekolah silakan saja, akan tetapi jika ada andil dari pihak sekolah maka hal tersebut akan ditelusuri kembali.

Marliadi menyebutkan agar sekolah-sekolah lainnnya di Kota Bengkulu tidak memberlakukan hal yang sama, berkenaan dengan pungutan-pungutan di luar kewajiban siswa di sekolah tersebut.

“Jangan mengambil pungutan-pungutan di luar kewajiban murid dan memberatkan wali murid,” ujarnya.

Ia juga menerangkan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan diri dalam penerapan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bengkulu, dengan adanya hal tersebut tentunya menodai keseriusan dari pelaksanaan tersebut.

“Jangan dinodai dengan hal tidak jelas seperti itu, dengan adanya pungutan yang memberatkan wali murid,” tandasnya.

Di sisi lain, Marliadi menyebutkan DPRD Kota Bengkulu berharap pihak sekolah konsentrasi untuk mendidik anak bangsa.

Perihal pembangunan dan perbaikan bangunan sekolah silakan diberikan kepada pemerintah yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Sebab dalam waktu dekat, DPRD Kota Bengkulu akan melakukan pendataan sekolah-sekolah yang diperlukan untuk renovasi.

Untuk itu dewan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bengkulu sehingga pembangunan lebih terarah dan tentunya tidak membebani wali murid.

sebut iuran rp267 ribu baru usulan, sabtu wali siswa dikumpulkan, laporkan pungli, wakapolresta: akan diproses                            koranrb.id – dinas pendidikan (disdik) kota bengkulu menyebut iuran sebesar rp267 ribu terhadap siswa di smp negeri (smpn) 19 kota bengkulu atas inisiatif komite.
hal tersebut diungkapkan kepala dinas (kadis) pendidikan kota bengkulu, a.gunawan. s.sos, usai mendatangi langsung sekolah tersebut pada rabu, 22 januari 2025.
ia mengatakan, untuk memastikan dugaan pungutan liar (pungli) di smpn 19 kota bengkulu yang sedang mencuat, dinas pendidikan turun langsung dan memanggil semua pihak yang bersangkutan.
"kita sudah datangi smp negeri 19 kota bengkulu untuk memastikan dugaan pungli pembangunan gedung dan lapangan itu terjadi atau tidak. setelah ke sana dan memanggil semua pihak, dan memang tidak ada unsur pungli. sebab timbul iuran tersebut atas inisiatif dari pihak komite, bukan dari pihak sekolah," ungkap gunawan.
baca juga:jalan usaha tani senilai rp850 juta mulai rusak, proyek dinas tphp provinsi bengkulu 
baca juga: pemkab mukomuko siapkan rp4,2 miliar bangun jembatan selandak
dari hasil mendatangi langsung sekolah tersebut pula, gunawan menilai komite tidak bijak dengan merencanakan iuran sebesar rp267 ribu terhadap siswa.
"untuk kasus ini kami anggap pihak komite tidak bijak dalam membuat rencana. sebab mereka tidak melihat secara keseluruhan, jika mau iuran maka harus lihat ekonomi yang diambil iuran," jelas gunawan.
gunawan tidak melarang rencana komite untuk membantu sekolah, namun jika dalam rencana bantuan sekolah melibatkan wali siswa apalagi adanya iuran harus diputuskan bersama.
gunawan menegaskan untuk smp lain yang ada di kota bengkulu agar belajar dari kasus yang sedang mencuat di smpn 19. bahwa jika terbukti ada pungli akan ditindak tegas.
baca juga:bphtb gratis di kota bengkulu, bapenda: insyaallah senin 27 januari 2025 bisa mulai
baca juga: program mbg dimulai 3 februari 2025 mendatang, ini lokasinya di kota bengkulu 
sementara, kepala smpn 19 kota bengkulu lia anggraini, s.pd, menepis adanya praktik pungli di sekolah, ia menyebut ada kesalahpahaman.
lia menjelaskan bahwa adanya informasi tetang pungli yang terjadi di smpn 19 merupakan hal yang tidak benar.
“silakan dicek lapangan bahwa tidak ada pungli di smpn 19 kota bengkulu. itu sebenarnya miskomunikasi antara wali siswa dan paguyuban,” ungkapnya.
lia menuturkan kronologis awal pada jumat, 17 januari 2024 lalu, saat memanggil perwakilan paguyuban di smpn 19  kota bengkulu dan komite.
untuk membahas program sekolah seperti anak indonesia hebat dan sosialisasi penutupan gerbang pada pukul 07.20 wib.
baca juga:herlian muchrim resmi jadi plt bupati kaur, sekda: bukan kali pertama, tidak ada kendala 
baca juga:sepanjang 2024, tangkapan nelayan kaur tembus 27 ton, ini jenis ikan paling banyak
“itu yang saya sosialisasikan, kenapa saya tidak undang seluruh wali siswa karena sayakan mau sosialisasi program sekolah itu,” ujarnya.
namun setelah sosialisasi program sekolah tersebut selesai, para paguyuban meminta ruang untuk membahas hal-hal terkait sekolah dan ia mengakui tidak mengikuti jalannya pembahasan tersebut dan meninggalkan ruangan untuk melakukan pekerjaan sekolah.
“untuk proses itu saya tidak terlibat sama sekali, namun saya mendapatkan usul dari mereka kalau ingin memperbaiki halaman supaya tidak banjir dan itu baru rencana,” ungkap lia.
ia menerangkan bahwa penyampaian salah satu paguyuban di dalam grub whatsapp (wa) wali siswa yang kurang tepat sehingga menyebabkan ranggapan bahwa pengusulan itu sudah ditetapkan.
“jadi penyampaian yang kurang tepat. sehingga membuat wali siswa itu merasa itu sudah ditetapkan padahal itukan baru rencana,” sambungnya.
ia menegaskan usulan tersebut murni dari wali siswa melalui paguyuban yang ingin membantu smpn 19 kota bengkulu mendapatkan fasilitas yang baik.
sementara usulan perbaikan tersebut, ia tidak menutup pintu bagi wali siswa yang ingin membantu untuk sekolah menuju arah yang baik.
“saya selaku kepala sekolah kalau ada yang membantu saya terima pak, alhamdulillah nggak kebanjiran lagi,” terangnya.
sementara ketua komite smpn 19 kota bengkulu, barlian menyebutkan usulan murni dari wali siswa itu sendiri, tidak ada ikut campur dari pihak sekolah.
mendapati adanya kesalahpahaman yang terjadi di grup wa beberapa waktu lalu, ia menyebutkan pada sabtu, 25 januari 2025 mendatang akan mengumpulkan seluruh wali siswa untuk membahas usulan tersebut bersama-sama.
“itukan baru usulan nanti kita akan membahasnya bersama seluruh wali siswa,” ujarnya.
sementara untuk nominal sebesar rp297 ribu tersebut merupakan angka bayangan bukan pungutan secara langsung.
“nantikan timnya dari siswa itu sendiri, ketuanya dari wali murid, bendaharanya dari wali murid juga,” pungkasnya.
kemudian salah satu paguyuban dari kelas 7 a smpn 19 kota bengkulu, mawan menuturkan hal tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman antara penyampaian usulan kepada wali siswa.
“jadi itu kesalahpahaman antara wali siswa dan paguyuban,” jelasnya.
ia juga menerangkan bahwa usulan tersebut murni dari wali siswa tanpa adanya campur tangan pihak sekolah.
sementara itu, salah satu wali siswa, popi haryanto menyampaikan bahwa, sangat mendukung kebaikan anak-anak untuk sekolah, namun seharusnya seluruh rangkaian itu melibatkan seluruh wali siswa.
“yang pertama harusnya seluruh rangkaian usulan pun harus melibatkan seluruh wali siswa bukan segelintir orang saja,” tegasnya.
kemudian keputusan dari usulan tersebut tidak seharusnya langsung diminta kepada wali siswa tanpa sepengetahuan ataupun sosialisasi terlebih dahulu.
sebab penyampaian paguyuban di grub kelas tersebut menerangkan bahwa seakan sudah menagih dengan meletakan besaran yang harus dikeluarkan dan tenggat waktu pembayaran.
“saya mendukung kalau tidak memberatkan, tapi harus melibatkan semuanya,” kata popi.
sementara itu, wakapolresta bengkulu, akbp max mariners, s.ik yang juga sebagai ketua sapu bersih (saber) pungli kota bengkulu menyebut akan menindak tegas siapa saja yang coba-coba melakukan pungli.
bahkan di lingkungan sekolah pun, saber pungli kota bengkulu ke depan akan memantau.
"untuk siapa saja di kota bengkulu yang coba-coba melakukan pungli apapun modusnya dan siapapun orangnya maka kita akan melakukan penindakan secara tegas. bahkan unsur pidana juga akan dilakukan jika itu sudah katagori berat," ungkap max.
di akhir ia menyarankan kepada masyarakat di kota bengkulu yang merasa dirugikan atas tindakan pungli segera melapor.
“kami akan memproses pungli tersebut sesuai aturan yang ada," tutup max.
sekadar mengulas, dugaan pungli rp267 ribu terhadap siswa di smpn 19 kota bengkulu, mendapatkan sorotan tajam dari dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota bengkulu.
dugaan pungli itu mencuat setelah bocornya percakapan di whatsap grup paguyuban sekolah yang berada di kelurahan padang serai tersebut.
bahkan dprd kota bengkulu menilai permintaan urunan rp267 ribu per siswa untuk memperbaiki musala dan lapangan sekolah merupakan hal yang tidak jelas.
sebab ketua komisi 1 bidang pendidikan dan perekonomian, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota bengkulu, marliadi, se mengatakan perbaikan musala dan lapangan sekolah tentunya sudah menjadi tugas pemerintah.
“untuk pihak sekolah berhati-hati dalam pengolahan keuangan. sebab dalam kondisi seperti ini pembangunan sekolah itukan ada tanggung jawab pemerintah di situ,” tegasnya.
namun jika hal tersebut dilakukan dengan mandiri oleh wali murid disekolah silakan saja, akan tetapi jika ada andil dari pihak sekolah maka hal tersebut akan ditelusuri kembali.
marliadi menyebutkan agar sekolah-sekolah lainnnya di kota bengkulu tidak memberlakukan hal yang sama, berkenaan dengan pungutan-pungutan di luar kewajiban siswa di sekolah tersebut.
“jangan mengambil pungutan-pungutan di luar kewajiban murid dan memberatkan wali murid,” ujarnya.
ia juga menerangkan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan diri dalam penerapan makan bergizi gratis (mbg) di sekolah-sekolah yang ada di kota bengkulu, dengan adanya hal tersebut tentunya menodai keseriusan dari pelaksanaan tersebut.
“jangan dinodai dengan hal tidak jelas seperti itu, dengan adanya pungutan yang memberatkan wali murid,” tandasnya.
di sisi lain, marliadi menyebutkan dprd kota bengkulu berharap pihak sekolah konsentrasi untuk mendidik anak bangsa.
perihal pembangunan dan perbaikan bangunan sekolah silakan diberikan kepada pemerintah yang sudah menjadi tanggung jawabnya.
sebab dalam waktu dekat, dprd kota bengkulu akan melakukan pendataan sekolah-sekolah yang diperlukan untuk renovasi.
untuk itu dewan berkoordinasi dengan dinas pendidikan (disdik) kota bengkulu sehingga pembangunan lebih terarah dan tentunya tidak membebani wali murid.
“jadi nanti kita akan lakukan pendataan sekolah mana saja yang diperlukan untuk direnovasi. berkoordinasi dengan disdik dan supaya terarah agar tidak lagi membebani wali murid,” demikian marliadi.
di tempat terpisah, salah satu wali siswa smpn 19 kota bengkulu yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa pungutan yang dilakukan oleh pihak komite bukan langsung tiba-tiba ada, namun memang melewati rapat terlebih dahulu.
rapat yang dihadiri segelintir orang tua siswa mendapat hasil seluruh siswa mengumpulkan uang rp267 ribu per orang guna melakukan renovasi beberapa bangun.
"pada 17 agustus memang ada rapat. dalam rapat tersebut turut dihadiri pihak sekolah dan pengurus komite sekolah. kesimpulan dalam rapat tersebut ingin merenovasi bangunan sekolah. bukankah sebenarnya merenovasi sekolah bukanlah tugas para siswa?," ungkapnya.
lebih lanjut ia mengatakan bahwa jauh dari peristiwa iuran, beberapa hari terakhir mencuat juga perna ada iuran yang diminta pihak sekolah yaitu iuran untuk membeli sampul raport bagi siswa kelas 7.
pembelian sampul raport tersebut dilakukan beberapa tahun yang lalu, per siswa dipinta rp50 hingga rp60 ribu.
"sebelum yang iuran rp267 ribu sebelumnya memang sudah ada pungutan namun bukan untuk gedung tetapi untuk sampul raport," terangnya.