DPRD Bengkulu Selatan Bentuk Pansus Polemik PT ABS, PT BSL dan PT SBS Juga Dipanggil

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 19 Jan 2025 - 22:26

Komisi II DPRD Bengkulu Selatan saat rapat dengan pihak DPMPTSP dan BPN membahas masalah PT ABS. --rio agustian/rb

dprd bengkulu selatan bentuk pansus polemik pt abs, pt bsl dan pt sbs juga dipanggil                            koranrb.id – dprd bengkulu selatan mempersiapkan panitia khusus (pansus) untuk menuntaskan polemik pt agro bengkulu selatan (abs) yang beroperasi di kecamatan pino raya.
beberapa poin permasalahan perusahaan perkenunan kelapa sawit ini diantaranya soal perizinan dan sengketa lahan.
komisi ii dprd bengkulu selatan telah memanggil beberapa pihak terkait membahas polemic pt abs.
diantaranya dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (dpmptsp) dan badan pertanahan nasional (bpn) bengkulu selatan. 
baca juga: dari total 1.275 pendaftar pppk tahap ii di mukomuko, masih ada yang belum submit
baca juga:laporan khusus: teror saluran listrik tengangan tinggi 
hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait tersebut, komisi ii dprd bengkulu selatan akan melakuakn koordinsi dengan bpn provinsi bengkulu hingga kementrian atr bpn.
anggota komisi ii dprd bengkulu selatan yaumil hajil akbar mengatakan, hasil koordinasi dengan dpmptsp dan bpn bengkulu selatan terungkap bahwa hak guna usaha (hgu) pt abs belum terbit.
sehingga dengan belum terbitnya hgu perusahaan tersebut, komisi ii dprd bengkulu selatan meminta pemda bengkulu selatan untuk membekukan aktifitas perusahaan. 
pihak dewan menilai apabila hgu belum terbit maka perusahaan tersebut tidak memberikan kontribusi bagi daerah. “penjelasan bpn dan dpmptsp hgu pt abs belum terbit, maka pemda harus ambil langkah tegas,” kata yaumil.
baca juga: asn pemkab seluma tersangka begal payudara segera disidangkan
baca juga:pencairan tpp dan add tambahan untuk 32 desa di seluma, tunggu dpa rampung
pt abs masih kata yaumil tidak boleh beroperasi selama izin hgu belum diterbitkan oleh pemerintah daerah. sebab apabila masih beroperasi maka akan terjadi kebocoran pendapatan negara dan berpotensi masuk dalam korupsi.
agar fokus pada permasalahan dan tuntas, komisi ii menurut yaumil akan membuat pansus. dengan demikian dewan akan fokus dan mengambil sikap tegas bersama pihak terkait.
“kita rencanakan buat pansus,” ujar yaumil.
sementara itu kepala dpmptsp kabupaten bengkulu selatan edwien permana mengatakan, sampai saat ini pemohon pt abs baru mendapatkan izin pkkpr perizinan konfirmasi kegiatan penata ruangnya. 
hanya saja terkait hgu dan lainnya bukan lagi kewenangan dari pemerintah daerah bengkulu selatan. 
baca juga:pln tais sebut tidak ada tunggakan listrik selama 2024, salah satu faktornya pelanggan beralih ke pra bayar
baca juga:masyarakat minta kejari lebong segera tuntaskan penyelidikan pasar ajai siang 
“ppkpr ini sebagai bahan pt abs untuk meningkatkan izin berikutnya yaitu hgu, hgu itu adalah kewenangan bpn provinsi bengkulu, sebatas itu kalau kita,” kata edwien. 
sebelumnya komisi ii dprd bengkulu selatan juga memanggil dua perusahaan kelapa sawit (pks) di bengkulu selatan yakni pt sinas bengkulu selatan (sbs) dan pt bengkulu selatan letari (bsl). 
beberapa hal penting yang disampaikan komisi ii diantaranya, terkait kewajiban perusahaan menyalurkan csr atau tanggungjawab sosial perusahaan. kemudian kewajiban pks memiliki kebun inti.
ketua komisi ii dprd bengkulu selatan nissan deni purnama s.ip mengatakan, tugas komisi ii dprd bengkulu selatan akan mengawasi mitra kerjanya.
baca juga:tak kunjung ditangkap, aktor kebun sawit ilegal di hutan mukomuko makin meresahkan 
baca juga:dinas sosial bengkulu tengah satukan 3 data kemiskinan 
salah satu mitra kerja komisi adalah perusahaan-perusahaan di bengkulu selatan. dan belum lama ini pihaknya memanggil pt sbs dan pt bsl. 
komisi ii mendukung kesejahteraan masyarakat bengkulu selatan, salah satunya feedback yang dilakukan perusahaan untuk masyarakat bengkulu selatan. 
program csr oleh pt sbs dan pt bsl harus jelas, sasaran pemberian kemana saja. oleh sebab itu komisi ii meminta hitungan yang lebih nyata terkait penyaluran csr. perusahaan wajib memberikan keuntungan 2 persen dari labah bersih perusahaan.
selanjutnya masih kata deni terkait persoalan harga tbs yang dibeli perusahaan terhadap para petani bengkulu selatan.
baca juga:tahun ini, rumah adat bengkulu tengah mulai dibangun
baca juga:43 peserta tak lulus pppk tahap i tetap dilantik 
selama ini harga tbs kelapa sawit belum stabil, sehingga kondisi ini dinilai dprd bengkulu selatan merugikan masyarakat petani.
oleh sebab itu komisi ii dprd bengkulu selatan ingin mencari kendala yang dialami perusahaan agar tidak terjadi lagi harga tbs dibawah standar atau minimal sama dengan harga daerah lain.
berikutnya perusahana kelapa sawit di bengkulu selatan menurut deni harus tetap mengutamakan tenaga kerja lokal bengkulu selatan. terakhir proses pengelolaan limbah pabrik harus benar-benar sesuai aturan dan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat daerah.
“kita akan awasi semua perusahaan khususnya pt abs, pt bsl dan pt sbs. semua sudah kita panggil dan tidak ada yang boleh main-main,” ujar deni.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 20 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan