Pembiaran Hutan jadi Kebun Sawit Ilegal di Mukomuko, Muslim: Jangan Sampai Negara Kalah dengan Cukong

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 17 Jan 2025 - 22:14

Alat berat terlihat beroperasi di kawasan Hutan Produki (HP) Air Teramang.--ist/rb

Untuk HP ada 3 dengan rincian HP Air Rami total luasan 5.068 Ha, HP Air Teramang dengan total luasan 4.780 Ha, HP Air Dikit dengan luasan 2.260.

Kemudian 3 HPT dengan rincian HPT Air Ipuh l dengan total luasan 22.260 Ha, dan HPT Air Ipuh II dengan luasan 16.748 Ha, HPT Air Manjunto dengan luasan 25.970 Ha.

Terakhir ada 1 HPK Air Manjunto dengan luasan 2.891 Ha.

Untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di Mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai.

Adapun pejabat dan mantan pejabat di Mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis di atas 50 ha.

BS miliki kebun di HP Air Rami. Kemudian di HPT Air Ipuh l ada WH, AG, dan RHD.

Beralih ke HPT Air Ipuh ll ada ZHR, RSD, dan KR.

Selanjutnya di HP Air Teramang ada WR, SDN, dan NM.

Kemudian di HPT Air Manjunto ada AMH.

pembiaran hutan jadi kebun sawit ilegal di mukomuko, muslim: jangan sampai negara kalah dengan cukong                            mukomuko, koranrb.id – kerusakan hutan negara yang dilakukan dengan terang-terangan, dan disulap menjadi kebun sawit secara ilegal di mukomuko, harus ditindak lanjuti.
sebab pembabatan hutan untuk dijadikan sawit ilegal yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat dan oknum pejabat di kabupaten mukomuko, merupakan kejahatan serius bagi lingkungan hidup. 
jangan sampai akibat pembiaran pembalakan hutan untuk perkebunan sawit secara ilegal ini, menimbulkan opini, jika negara kalah melawan cukong atau pemilik modal besar yang membabat hutan.
jangan sampai juga para pelanggar hukum perusakan kawasan hutan di mukomuko ini merasa nyaman melakukan pelanggaran hukum. 
baca juga:ditemukan oleh nelayan, penyu besar ini langsung dilepas lagi, ada apa ? 
apa lagi negara sudah memiliki segala instrument penegakan hukum, yang tidak boleh kalah dengan pelanggar hukum.
“jika perkara pembukaan kebun sawit di kawasan hutan negara di mukomuko tidak dilakukan penindakan oleh aph, secara otomatis negara ini kalah dengan aktor-aktor besar pemilik kebun sawit ilegal tersebut,” kata praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh.
muslim mengatakan, aktor-aktor besar pemodal perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan negara di mukomuko ini sudah terkatagorikan mafia, atau musuh besar negara. 
sebab pejabat dan mantan pejabat ini bisa merubah fungsi kawasan hutan secara terang-terangan, dengan melibatkan banyak pihak tanpa tersentuh instansi oleh yang menaungi hingga aph, tentu sangat kokoh jaringan mafia tersebut.
baca juga:punya sisik yang halus! berikut 5 fakta unik ular sanca zaitun, bisa memangsa buaya
“saat ini tentu publik sudah bertanya-tanya, kenapa terjadi pembiaraan, dan kenapa instrument hukum yang dimiliki negara.
lemah dengan pelaku kejahatan kehutanan di mukomuko.
apakah karena adanya keterlibatan banyak pihak yang sangat besar, atau memang negara sudah lemah,” terangnya.
muslim juga menegaskan, jika negara tidak mampu menindak pelaku kejahatan kehutanan di mukomuko dan siapapun yang terlibat di dalamnya, ini sesuatu yang memalukan sebagai negara hukum. 
baca juga:peduli kesehatan, satgas yonif 144/jy membersamai kegiatan posyandu di daerah perbatasan ri-png
sebab kepercayaan publik bisa menurun bahkan hilang dengan komitmen aph dalam menindak perkara-perkara yang besar.
“kenapa kita bilang kejahatan kehutanan di mukomuko ini adalah perkara besar atau kejahatan tingkat tinggi yang tidak boleh ditoleransi.
sebab dampak yang dirasa tidak hanya pada masyarakat sekitar melainkan seluruh makhluk hidup. dalam jangka waktu yang sangat panjang,” sampainya.
lanjutnya, penanganan kejahatan kehutanan di mukomuko ini tidak mesti ada delik aduan atau laporan. 
baca juga:honorer kategori r2 dan r3 otomatis jadi pppk paruh waktu, ini penjelasan bkd
penegak hukum bisa langsung masuk menangani perkara tersebut, karena jelas ini merugikan negara, dan telah mengorbankan warga lokal. 
tentunya aph harus mengusut terlebih dahulu, untuk mengetahui bagaimana peristiwa pembukaan kawasan secara ilegal di kawasan hutan yang dilakukan secara terang-terangan, bisa berlangsung aman.
“kami berharap siapa pun itu yang terlibat dapat dimintai pertanggung jawaban.
sehingga mukomuko bisa terhindar dari bencana yang lebih besar, dan bisa datang kapan saja.
baca juga:kapan isra mikraj tahun 2025? berikut 3 informasi lengkapnya!
yang dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa lebih banyak,” harapnya.
sementara itu, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho, s.hut membenarkan terdapat 80.22 ha kawasan hutan negara yang menjadi wilayah kerja kphp mukomuko. 
tidak dapat dipungkiri dari total luasan tersebut, saat ini sebagai besar kawasan hutan sudah dibuka menjadi lahan perkebunan kepala sawit yang dimiliki perorangan.
meskipun secara ekologis kawasan hutan ini berfungsi sebagai penyangga sumber penghidupan bagi masyarakat.
baca juga:ucapkan selamat kepada azhari-bambang, ini pesan bupati lebong kopli ansori
serta menjadi hulu dari sungai besar yang ada di mukomuko, yang terbagi menjadi beberapa daerah aliran sungai (das), mulai dari das teramang, das retak, das ipuh, dan das air rami. 
kemudian juga kawasan hutan ini menjadi habitat satwa kharismatik seperti gajah sumatera dan harimau sumatera serta menjadi habitat bunga rafflesia yang menjadi ikon provinsi bengkulu.
“karena keterbatasan anggaran kami memang belum memiliki data pasti berapa ha di masing-masing kawasan hutan tersebut yang telah dibuka.
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
baca juga:hentikan kekerasan kenakalan remaja sekolah, ini saran dari wakapolres bengkulu selatan
namun dapat kami pastikan setiap kawasan hutan yang ada di mukomuko telah dirambah lebih dari setengahnya,” tandasnya.
terkait kerusakan hutan yang terjadi secara masif di mukomuko, wakil bupati mukomuko wasri, meminta seluruh instansi yang menaungi, segera mengambil sikap tegas atas kerusakan kawasan hutan yang disulap menjadi kebun sawit ilegal secara terang-terangan.
untuk kawasan hutan negara di mukomuko, bukan wewenang kabupaten, pengawasan dan perlindungan menjadi tanggung jawab provinsi.
sehingga adanya aktivitas yang berhubungan dengan kerusakan ekosistem yang merugikan daerah, harus diakhiri oleh instansi terkait.
baca juga:jangan salah pilih! berikut 5 perbedaan rasa nyaman dan cinta sejati
“tentu kita prihatin dengan keadaan hutan di mukomuko yang dirambah menjadi perkebunan sawit.
maka dari itu harapan kami sebagai pemerintah daerah, tindakan ilegal tersebut dapat diakhiri.
sebab hutan sangat besar manfaatnya bagi kehidupan,”harapnya.
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk).
baca juga:aktivis hmi soroti remaja marak ke warem, minta pemerintah segera tutup
untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260. 
kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha.
terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha.
untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai.
baca juga:sertijab, kapolres kepahiang yang baru tekankan hal ini ke anak buahnya
adapun pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis di atas 50 ha.
bs miliki kebun di hp air rami. kemudian di hpt air ipuh l ada wh, ag, dan rhd.
beralih ke hpt air ipuh ll ada zhr, rsd, dan kr.
selanjutnya di hp air teramang ada wr, sdn, dan nm.
kemudian di hpt air manjunto ada amh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 18 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan