BINTUHAN, KORANRB.ID - Sudah masuk penghujung bulan April di tahun 2025, namun sampai saat ini belum ada kepastian terkait dengan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang lingkup Pemkab Kaur.
Terbaru, saat ini pengajuan pembayaran TPP masih dalam proses verifikasi di Biro Organisasi Tata Laksana (Ortala) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebelum persetujuan dari Kemendagri keluar, maka pembayaran TPP di ruang lingkup Pemkab Kaur belum bisa dilakukan.
Kepala Bagian (Kabag) Ortala Setda Kaur, Hari MK Laksana, ST menyampaikan untuk saat ini belum ada jadwal atau tanggal pasti pembayaran TPP.
BACA JUGA:PKL Kawasan Wisata Kebun Teh Kabawetan Sepi Pembeli
Sebab masih dalam proses Verifikasi oleh Kemendagri, apabila sudah selesai maka akan keluar persetujuan pembayaran sehingga proses di tingkat kabupaten bisa dilakukan.
"Untuk pembayaran TPP masih dalam proses verifikasi Biro Ortala Kemendagri," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaur Yulisman SE, saat dikonfirmasi mengungkapkan, sampai dengan saat ini memang belum ada perintah resmi untuk melakukan pembayaran TPP.
Salah satu kendalanya adanya peralihan anggaran yang memang baru selesai pada penghujung bulan Mei yang lalu.
BACA JUGA:Paskibra Kepahiang Jalan-jalan ke Yogyakarta Naik Bus, Reward 2024
Sehingga juga berdampak pada mekanisme pembayaran TPP, sebab anggaran pembayaran TPP itu juga akan berhubungan langsung dengan pembayaran kegiatan lain yang masih ada peralihan.
"Belum ada petunjuk, kita masih menunggu perintah. Informasi terakhir masih di Biro Ortala," beber Yulis.
Dijelaskannya, setiap tahun Pemkab Kaur harus mengeluarkan Rp3,5 miliar untuk membayar TPP para ASN di ruang lingkup Pemkab Kaur.
Di tahun 2024 yang lalu, sebelum pergantian tahun Pemkab Kaur telah menyelesaikan pembayaran TPP.
BACA JUGA:Ngeri, Begini Kondisi Terkini Jalan Putus di Karang Endah Kepahiang