Berkenaan dengan pelaksanaan rotasi dan mutasi pejabat, Herwan menyebutkan akan menunggu arahan dari Gubernur Bengkulu.
BACA JUGA:Jalan Lintas Depan Kantor Bupati Dibiarkan Gelap Gulita, Tanpa Lampu Jalan
“Kita tunggu arahan dari bapak Gubernur,” terangnya.
Sebelumnya tujuh Pajabat Eselon II eksternal Pemprov Bengkulu ikuti Ukom.
Pj Sekda Dr. H. Herwan Antoni, S. KM, M.Kes, M.Si menerangkan Uji Kompetensi tersebut dalam rangka mengevaluasi kinerja ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu.
“Uji kompetensi ini merupakan salah satu langkah mengevaluasi kinerja dari Pejabat ASN Eselon II di lingkungan Pemprov Bengkulu agar nantinya dapat menyelaraskan dengan Visi-Misi Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan, SE,” terangnya.
Herwan menyebutkan pelaksanaan uji kompetensi tersebut sudah berjalan selama 3 hari.
Dimulai sejak Senin, 13 April 2025 hingga Rabu, 16 April 2025 menjadi hari ke 3 pelaksanaan Job Fit alias uji kompetensi tersebut.
Ia menjelaskan pada hari ke 3 pelaksanaan uji kompetensi, diikuti sebanyak 7 pejabat ASN Eselon II yang berasal dari eksternal Pemprov Bengkulu.
Herwan menyebutkan hal tersebut bukanlah hal yang dilarang sebab ke-7 pejabat tersebut dipanggil oleh Gubernur untuk mengikuti uji kompetensi tersebut.
“Tentu Job Fit inikan dipanggil, berbeda dengan Selter (seleksi terbuka, red) kalau itukan bisa diumumkan siapapun beloh ikut asalkan memenuhi syarat,” terangnya.
Adapun ketujuh Pejabat ASN Eselon II ekternal Pemprov Bengkulu yang mengkuti uji kompetensi tersebut yakni Sekda Kabupaten Lebong Mustarani Abidin, SH, M.Si, Sekda Kabupaten Seluma H. Hadianto, SE, MM, M.Si, Sekda Kota Bengkulu Ir. Arif Gunadi, M.Si.
Kemudian Kepala Dishub Kota Bengkulu, Hendri Kurniawan, SE, MM, Kepala Disdik Kota Bengkulu A. Gunawan, Sos, Kepala DPMPTSP Kota Bengkulu Irsan setiawan, SH, MM dan Kepala DLHK Kabupaten Kepahiang, Swifanedi Yusda, S.Hut.
“Ya ini memang salah satunya bekenaan dengan adanya jabatan yang kosong,” sebut Herwan.
Saat ini Pemprov Bengkulu, memiliki 6 jabatan yang kosong dan dijabat oleh pelaksana tugas (PLT) yakni Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Kepala Biro Umum, Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan.