Temui Dewan, Tenaga Honorer Nondatabase Minta Diakomodir jadi PPPK Paruh Waktu

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 28 Apr 2025 - 22:19

BAHAS : Tenaga Honorer Non Database BKN saat menggelar audiensi bersama DPRD Provinsi Bengkulu, Senin, 28 April 2025.--RENO/RB

Kami akan terus dorong agar ada kejelasan," ujarnya.

Zainal menegaskan terkait gaji yang belum dibayarkan tersebut, menurutnya Pemerintah Daerah (Pemda) wajib memenuhi kewajibannya.

Sebab dengan membiarkan tenaga kerja bekerja tanpa upah merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang ketenagakerjaan.

"Kalau kita sudah mempekerjakan orang, maka harus dibayar.

Itu sudah diatur dalam perundang-undangan. Tidak membayar gaji adalah pelanggaran besar," tandasnya.

Ia berjanji akan membawa permasalahan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk melalui forum resmi DPRD Provinsi Bengkulu untuk mendesak Pemprov Bengkulu mempercepat penyelesaian masalah tersebut.

temui dewan, tenaga honorer nondatabase minta diakomodir jadi pppk paruh waktu                            bengkulu, koranrb.id – karena nasib mereka yang masih terombang-ambing, honorer nondatabase bkn, kemarin menemui dprd provinsi bengkulu.
dalam audiensi bersama anggota komisi i dprd provinsi bengkulu itu, puluhan tenaga honorer nondatabase bkn minta diakomodir menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu. 
ketua aliansi tenaga honorer nondatabase bkn, mutiara mengungkapkan rasa kecewaannya atas keputusan diambil secara sepihak oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu yang merumahkan mereka tanpa kejelasan status. 
"awalnya kami mengikuti seleksi cpns bersamaan dengan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap i.
baca juga: disidak panja dprd seluma, pt lps tahun ini bantu pad rp2,5 miliar
namun kami tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai alur tersebut," kata mutiara.
ia menerangkan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat bahwa tenaga non aparatur sipil negara (asn) tidak diperkenankan untuk dirumahkan. 
"kami datang meminta kejelasan status.
kami ini sudah mengabdi bertahun-tahun, bahkan ada yang lebih dari 2 tahun.
baca juga:indikasi unprosedural pembangunan merah putih walk semakin terkuak
pemerintah pusat saja tidak pernah mengarahkan untuk merumahkan non-asn, kenapa kami malah dirumahkan begitu saja," pungkasnya. 
mutiara mendesak dprd provinsi bengkulu untuk memperjuangkan agar nama-nama tenaga honorer nondatabase bkn yang telah mengabdi minimal 2 tahun, dapat diakomodir menjadi pppk paruh waktu, sebagaimana tenaga non-asn yang masuk dalam database bkn.
"kami berharap ada keadilan.
jangan hanya karena tidak masuk database, lalu kami dianggap tidak ada.
baca juga:ketersediaan blanko e-ktp mukomuko diprediksi bertahan hingga juli 2025
kami sama-sama mengabdi," katanya.
selain soal status kepegawaian, masalah gaji juga menjadi sorotan.
menurut mutiara, hingga saat ini masih banyak tenaga honorer nondatabase bkn yang belum menerima gaji sejak januari 2025 lalu. 
"sudah hampir 5 bulan kami belum digaji.
baca juga:harga cabai merah naik, cuaca hingga bbm jadi pemicu
kami minta hak kami dibayarkan, kami sudah bekerja, tapi tidak menerima upah, ini sangat tidak manusiawi," tegasnya.
sementara itu, ketua komisi i dprd provinsi bengkulu, h. zainal s.sos, m.si menyatakan dukungannya terhadap para honorer tersebut.
ia mengapresiasi langkah para tenaga honorer yang memilih menempuh jalur audiensi untuk menyampaikan keluhan.
"saya sangat mengapresiasi rekan-rekan semua yang datang untuk berdialog.
baca juga:dugaan pt alno rusak hutan mukomuko, aktivis desak tindakan tegas
ini harus terus diperjuangkan, jangan bosan-bosan menuntut hak," kata zainal.
menurut zainal, permasalahan honorer nondatabase bkn tersebut memang menjadi keresahan bersama.
ia mengungkapkan, badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu sebenarnya telah mengajukan permohonan khusus ke panitia seleksi nasional (panselnas) terkait nasib para honorer tersebut.
"bkd sudah mengajukan ke panselnas, namun sampai hari ini belum ada jawaban resmi.
baca juga:pemkab mukomuko sediakan alat bantu penyandang disabilitas
kami akan terus dorong agar ada kejelasan," ujarnya.
zainal menegaskan terkait gaji yang belum dibayarkan tersebut, menurutnya pemerintah daerah (pemda) wajib memenuhi kewajibannya.
sebab dengan membiarkan tenaga kerja bekerja tanpa upah merupakan pelanggaran berat terhadap undang-undang ketenagakerjaan.
"kalau kita sudah mempekerjakan orang, maka harus dibayar.
baca juga:pemberangkatan cjh mukomuko dimatangkan, lokasi penjemputan dibagi 2 
itu sudah diatur dalam perundang-undangan. tidak membayar gaji adalah pelanggaran besar," tandasnya.
ia berjanji akan membawa permasalahan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk melalui forum resmi dprd provinsi bengkulu untuk mendesak pemprov bengkulu mempercepat penyelesaian masalah tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 29 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan