Rp250 Miliar untuk Sekolah Rakyat di Lebong

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 27 Apr 2025 - 22:30

Plt. Kepala Disdikbud Lebong, Hj. Yuswati,SH., MH.--FIKI/RB

rp250 miliar untuk sekolah rakyat di lebong                            lebong, koranrb.id - kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) lebong, hj. yuswati mengatakan, anggaran untuk pembangunan sekolah rakyat di lebong rp250 miliar.
anggaran itu, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) republik indonesia.
“informasi yang kami terima anggarannya rp250 miliar,” kata yuswati.
terangnya, anggaran itu unuk membangun gedung sekolah, asrama dan fasolitas pendidikan serta operasional sekolah rakyat di lebong.
baca juga:pemkab lebong tunda seleksi pppk tahap ii, evaluasi pppk tahap i 
“sekolah rakyat dibangun, dengan tujuan untuk menampung anak-anak putus sekolah yang ada di kabupaten lebong.
terutama bagi anak berasal dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.
sehingga, anak-anak di kabupaten lebong dapat melanjutkan sekolah hingga jenjang sma.
sekolah rakyat tidak dipungut biaya apapun kepada siswa.
baca juga:deteksi dini hiv/aids, dinkes mukomuko target periksa 4.344 warga
bahkan, siswa juga diwajibkan untuk tinggal di asrama selama menempuh pendidikan.
“semua fasilitas, termasuk makan dan biaya pendidikan sudah disiapkan oleh pemerintah,” tuturnya.
untuk sekolah rakyat di kabupaten lebong, rencananya akan dibangun di lahan seluas 10 hektare yang berada di desa sukau kayo, kecamatan lebong atas.
lahan 10 hektare itu, rencanan akan dibangun gedung sekolah beserta asrama sebanyak 36 ruangan.
baca juga:pemkab lebong kebagian rp14,6 miliar dak kesehatan 
gedung dan asrama yang akan dibangun untuk jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. 
“kita di kabupaten lebong sudah menindak lanjuti program tersebut (sekolah rakyat, red),” tuturnya.
terang yuswati, tanah seluas 10 hektare itu, baru ada 2,2 hektare yang sudah memiliki sertifikat atas pemerintah kabupaten lebong, sedangkan 7,8 hektare saat ini masih proses penerbitan sertifikat di badan pertanahan nasional (bpn).
“nanti sisa tanah yang bersertifikat itu, akan kita urus (penerbitan sertifikat, red),” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 28 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan