Proyek Fisik Tidak Sesuai Standar di Rejang Lebong, Sanksi Menanti Rekanan

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 25 Apr 2025 - 21:35

RUSAK: Tampak Jalan S Sukowati, Curup yang rencananya dilaunching Mei 2025 mendatang. ABDI/RB--

KORANRB.ID – Tegas!, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong menegaskan pemberian sanksi kepada rekanan atau kontraktor pelaksana proyek fisik yang terbukti melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu bentuk sanksi yang akan diterapkan adalah pemotongan dana pada termin akhir pembayaran proyek.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Rejang Lebong, H. M. Fikri, SE, MAP.

Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan mentolerir pekerjaan yang asal-asalan dan merugikan masyarakat.

“Kami ingin seluruh proyek fisik yang dikerjakan menggunakan anggaran daerah benar-benar berkualitas dan bermanfaat. Jika ada pelanggaran atau pekerjaan yang tidak sesuai standar, tentu akan dikenakan sanksi. Bisa berupa pemotongan dana di termin terakhir,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati Fikri memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan pengawasan secara ketat pada setiap tahapan atau termin pengerjaan proyek.

Pengawasan ini diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini, sehingga kualitas pekerjaan dapat terjamin hingga tuntas.

“Setiap OPD yang memiliki kegiatan fisik harus ikut bertanggung jawab. Lakukan pengawasan secara berkala di setiap termin, jangan hanya menunggu laporan akhir,” ujar Fikri.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan proyek.

Diharapkan dengan pengawasan ketat dan sanksi yang tegas, para rekanan dapat bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab.

proyek fisik tidak sesuai standar di rejang lebong, sanksi menanti rekanan                             koranrb.id – tegas!, pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong menegaskan pemberian sanksi kepada rekanan atau kontraktor pelaksana proyek fisik yang terbukti melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
salah satu bentuk sanksi yang akan diterapkan adalah pemotongan dana pada termin akhir pembayaran proyek.
hal ini disampaikan langsung oleh bupati rejang lebong, h. m. fikri, se, map. 
ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan mentolerir pekerjaan yang asal-asalan dan merugikan masyarakat. 
baca juga:soal demo psu bengkulu selatan, ini tanggapan praktisi hukum a.tarmizi gumay
baca juga:sama-sama dipimpin paus! berikut 3 perbedaan vatikan dan gereja katolik roma
“kami ingin seluruh proyek fisik yang dikerjakan menggunakan anggaran daerah benar-benar berkualitas dan bermanfaat. jika ada pelanggaran atau pekerjaan yang tidak sesuai standar, tentu akan dikenakan sanksi. bisa berupa pemotongan dana di termin terakhir,” tegas bupati.
lebih lanjut, bupati fikri memerintahkan organisasi perangkat daerah (opd) terkait untuk melakukan pengawasan secara ketat pada setiap tahapan atau termin pengerjaan proyek. 
pengawasan ini diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini, sehingga kualitas pekerjaan dapat terjamin hingga tuntas.
“setiap opd yang memiliki kegiatan fisik harus ikut bertanggung jawab. lakukan pengawasan secara berkala di setiap termin, jangan hanya menunggu laporan akhir,” ujar fikri.
baca juga:tabrakan dua pengendara motor di rejang lebong, satu pengendara tewas
baca juga:ybm bri bo manna salurkan 615 kg beras untuk santri kurang mampu di pesantren ar-raudhah seluma
langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan proyek. 
diharapkan dengan pengawasan ketat dan sanksi yang tegas, para rekanan dapat bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab.
pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong berharap proyek-proyek fisik yang sedang dan akan dikerjakan mampu memberikan dampak positif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
diketahui, pengerjaan proyek fisik 100 hari kerja bupati fikri dan wabup dr. h hendri praja sstp, msi akan dimulai pada mei 2025. 
baca juga:efisiensi apbd mukomuko picu kekecewaan dewan, aceng: pokir saya dinolkan, punya kawan-kawan masih aman
baca juga:menilik 4 dampak negatif pemanfaatan energi geothermal terhadap lingkungan
sehingga, pengawasan berkala terhadap seluruh rekanan atau pihak ketiga yang mengerjakan proyek-proyek pembangunan. 
bupati fikri menekankan keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang, tetapi juga pelaksanaan yang diawasi dengan baik. 
ia juga menambahkan keterlambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek fisik harus segera ditindaklanjuti agar tidak merugikan masyarakat.
selain itu, bupati juga mengingatkan kepada pihak rekanan untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
pemerintah daerah tidak akan segan memberikan sanksi tegas terhadap pihak ketiga yang tidak menjalankan pekerjaannya sesuai ketentuan.
proyek-proyek fisik yang akan dimulai pada mei 2025 ini mencakup pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta perbaikan fasilitas publik lainnya yang dibiayai dari apbd dan dana bantuan pusat.
dengan adanya pengawasan ketat dan evaluasi berkala, diharapkan pelaksanaan proyek-proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat rejang lebong.
"ini akan diawasi opd terkait, badan setiap terminnya," tegas bupati fikri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 26 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan