Terdakwa Korupsi Kades Suro Bali dan Bendahara Nyatakan Tak Sanggup Kembalikan Kerugian Negara Rp496 Juta

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 19 Apr 2025 - 21:50

PERNYATAAN: Terdakwa yang terlibat perkara Tipikor ADD dan DD Desa Suro Bali sedang berikan pernyataan terkait perkara yang sedang mereka jalani. WEST JER TOURINDO/RB--

terdakwa korupsi kades suro bali dan bendahara nyatakan tak sanggup kembalikan kerugian negara rp496 juta                            koranrb.id – terdakwa kepala desa (kades) suro bali, ketut dana putra dan bendahara desa, dio ade saputro nonaktif menyatakan tidak sanggup mengembalikan uang kerugian negara (kn) sebesar rp496 juta.
kn rp496 juta berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kepahiang atas perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pada pengelolaan dana desa (dd) dan alokasi dana desa (add) tahun anggaran 2023 serta dana silpa tahun anggaran 2022 yang menyeret ketut dana putra dan dio ade saputro sebagai terdakwa.
ketidaksanggupan mengambalikan kn rp496 juta tersebut disampaikan kedua terdakwa melalui penasihat hukum (ph)-nya, etty, sh.
disampaikan etty bahwa kliennya mengaku bersalah dan telah melakukan tipikor yang menyebabkan keuangan negara rugi rp496 juta.
baca juga:perkim mukomuko upayakan relokasi 365 rumah sepadan sungai: rawan banjir dan longsor 
baca juga:ukom pejabat eselon ii masuk tahap verifikasi rekam jejak, pengisian jabatan, pj sekda: tunggu arahan gubernur
dengan sudah mengakunya terdakwa maka terdakwa seharusnya mengembalikan kn yang disebabkan oleh perbuatannya. namun kedua terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak akan pulihkan kn.
"klien kita sudah akui dia bersalah dan juga dia juga menyatakan bahwa dirinya tidak sanggup pulihkan kn yang terdapat dari hasil perbuatannya," ungkap etty pada rb, 19 april 2025.
terdakwa juga pasrah untuk menjalani hukuman yang divonis majelis hakim nantinya baik terhitung dari pidana tambahan ataudenda.
sebab kedua terdakwa sudah menyatakan tidak ada lagi harta yang dimiliki selain rumah yang mereka tempati.
baca juga:soal adanya penolakan tambang emas, pemprov bengkulu buka ruang dengar pendapat masyarakat 
baca juga:subhan alkosari jabat plt sekwan provinsi bengkulu, erlangga difungsionalkan ke kesbangpol
"mereka pasra mengenai hukuman penjara yang akan diberikan. sebab untuk memulihkan kn meraka sudah tidak memiliki harta lagi, mereka cuman memiliki harta tidak bergerak yakni rumah yang ditempati keluarganya saat ini," terang etty.
lebih lanjut etty juga menyinggung mengenai  agenda  sidang sebelumnya bahwa para terdakwa sudah mengakui bersalah.
maka dari itu terdakwa meminta kepada majelis hakim serta jpu kejari kepahiang mempertimbangkan hal tersebut.
"terlepas dari terdakwa tidak mampu pulihkan kn juga terdakwa sampaikan bahwa mereka minta untuk pertimbangan bahwa mereka mengakui bahwa mereka salah menjadi pertimbangan jpu dalam menuntut mereka, termasuk saat majelis hakim memvonis mereka," tutup etty.
baca juga:kasus dugaan pungli ppg kemenag seluma, raup hingga rp120 juta, operator akui bermain tunggal
baca juga:mukomuko belum miliki anggaran khusus untuk perawatan jalan inpres
diberitakan sebelumnya, tim penelusuran aset atau asset tracing dari kejari kepahiang telah melacak harta kekayaan kades suro bali, kecamatan ujan mas, kabupaten kepahiang, ketut dana putra dan bendahara desa dio ade saputro.
keduanya merupakan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi dana desa.
penelusuran aset ke 2 terdakwa ini untuk memulihkan kerugian negara yang mencapai rp495 juta.
hasil penelusuran aset tidak menemukan harta kekayaan keduanya, entah itu sudah habis atau bagaimana.
saat ini tim asset tracing terus berupaya melacak harta 2 terdakwa tersebut. jika tidak juga ditemukan, maka tindakan selanjutkan akan ditentukan usai perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap.
disampaikan kepala kejari kepahiang asvera primadona, sh, mh melalui kasi pidsus kejari kepahiang, febrianto ali akbar sh, kn dd suro bali tahun anggaran 2023 senilai rp495 juta memang belum ada pengembalian.
sehingga pihaknya melakukan asset tracing. namun tim memang tidak menemukan lagi harta kedua terdakwa. mereka hanya memiliki masing-masing satu unit rumah untuk tempat tinggal keluarga mereka.
 “kita sudah menelusuri aset dua terdakwa untuk upaya pengembalian kn namun memang tidak ditemukan harta keduanya selain rumah yang mereka tempati,” ungkap febrinto.
memang ada dua cara untuk upayah pengembalian kn. pertama jika tidak bisa mengembalikan kn maka harta dari terpidana akan disita negara, untuk dilakukan pelelangan dan hasinya akan diserahkan ke negara.
kedua dengan cara terdakwa mengembalikan uang kn yang dititip ke jaksa, selanjutnya jaksa akan menyetor ke bidang pemulihan kn.
"untuk upaya pemulihan kn itu biasanya ada dua jika kedua cara yang digunakan itu sudah dilakukan maka tidak ada jalan lain hukuman subsidair dari pidana tambahan akan dijalankan," terang febrinto.
jadi ketika sampai vonis, terdakwa memang tidak mampu untuk mengembalikan kn dan tim penelusuran aset tidak menemukan aset terdakwa lagi maka hukuman alternatip harus dijalankan.
“berdasarkan sistemnya ketika tidak bisa ditemukan hasil dari tim penelusuran aset maka terdakwa harus menjalani subsidair hukuman jika vonis bersalah itu jatuh pada mereka,” tutup febrianto.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 20 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan