Negara Rugi Rp495 Juta, Terdakwa Kades dan Bendahara Gunakan DD Suro Bali untuk Kepentingan Pribadi

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 10 Apr 2025 - 22:13

JELASKAN: Kasi Pidsus Kejari Kepahiang, Febrianto Ali Akbar SH didampingi Kasubsi Penyidikan, Rezeki Akbar Fernando, SH menjelaskan perkara Tipikor DD Suro Bali. WEST JER TOURINDO/RB--

negara rugi rp495 juta, terdakwa kades dan bendahara gunakan dd suro bali untuk kepentingan pribadi                            koranrb.id - terdakwa mantan kepala desa (kades) suro bali, kecamatan ujan mas, kabupaten kepahiang, ketut dana putra dan bendahara desa dio ade saputro gunakan hasil tindak pidana korupsi (tipikor) untuk kepentingan pribadi.
hal tersebut diungkapkan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kepahiang.
disampaikan kepala kejari kepahiang asvera primadona, sh, mh melalui kasi pidsus kejari kepahiang, febrianto ali akbar sh, aliran dana dd suro bali tahun anggaran 2023 yang digunakan untuk keperluan pribadi seperti terdakwa kades gunakan untuk berobat istri yang mengidap kangker.
sedangkan untuk terdakwa bendahara untuk kehidupan sehari-hari.
baca juga:rp9,4 miliar pad sudah masuk, target bapenda di atas rp35 miliar 
baca juga:buntut pengerukan alur pelabuhan pulau baai tidak optimal: pengusaha merugi, ekonomi terganggu 
keduanya didakwa jpu bersalah melakukan pidana korupsi dd senilai rp495 juta.
“iya salah satunya digunakan untuk berobat istri dari terdakwa ketut. tetapi secara umum, kedua terdakwa sama-sama menikmati uang hasil korupsi. total kerugian yang ditimbulkan sekitar rp400 juta lebih," ungkap febrianto.
dari kerugian negara (kn) rp435 juta hingga perkara ini disidangkan di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu kedua terdakwa belum melakukan pemulihan sama sekali.
"sepanjang pengakuan kedua terdakwa dan pemeriksaan saksi-saksi tidak ditemukan barang atau lainnya. paling banyak digunakan untuk kebutuhan pribadi," imbuh kasi pidsus.
baca juga:dugaan pt alno estate air ikan garap kawasan hutan tak kunjung diproses
baca juga:cuaca ekstrem, waspada bencana banjir dan longsor
sekedar mengulas berita sebelumnya bahwa jpu kejari kepahiang hadirkan 5 saksi pada sidang lanjutan perkara ini.
pada persidangan berbagai tindakan untuk menikmati uang negara yang diturunkan untuk desa suro bali dilancarkan seperti mark up lampu jalan dibongkar oleh saksi.
keduanya disidangkan pada 9 april 2025 di pengadilan negeri tipikor bengkulu diketua majelis hakim, agus hamzah, sh, mh.
deretan saksi yang dihadirkan jpu meliputi pengawas desa suro bali, heri irawan, ponri dan nursa.
kemudian ada kaur pemerintahan desa rudi, dan terakhir ada ketua badan permusyawaratan desa (bpd) suro bali herman.
baca juga:tpp pns dinkes seluma belum dicairkan, menunggu puskesmas rgm lengkapi berkas
baca juga:belum ada kepastian pembayaran tpp asn lebong, penjelasan sekda 
disampaikan heri irawan, sejumlah pekerjaan tidak dilaksanakan tetapi anggaran tetap dicairkan. 
beberapa pekerjaan bermasalah bahkan tidak dikerjakan di antaranya rabat beton, jalan lingkungan dan lampu jalan tenaga surya.
"jalan lingkungan tidak terealisasi, kemudian lampu jalan tenaga surya ada juga pekerjaan lain tidak selesai," jelasnya.
lebih lanjut heri menjelaskan, khusus untuk lampu jalan, dianggarkan untuk 30 unit. 
tetapi setelah dicek ke lapangan, hanya terpasang 16 tiang dan yang terpasang lampu hanya 3 unit. 
sebagai pendamping desa, heri dan rekan lain sudah mengingatkan kepala desa terkait pelanggaran tersebut.
hanya saja tidak ada respon dari kepala desa untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah tersebut.
"sudah kami ingatkan tapi tidak ada respon," jelas heri.
kemduian rudi selaku kaur pemerintahan hanya mengetahui anggaran dana desa suro bali rp 1.050.000.000. 
tetapi rincian digunakan untuk apa saja rudi tidak tahu. karena kades dan bendahara tidak mengumumkan dana tersebut digunakan untuk apa saja. 
umumnya, ada pada papan pengumuman jumlah dana desa yang diterima dan digunakan untuk apa saja.
"kalau anggarannya rp 1 miliar tahu, tapi tidak pernah tahu digunakan untuk apa saja," terangnya.
sementara itu ketua badan permusyawaratan desa (bpd) suro bali herman mengtatkan bahwa mereka perangkat bpd sudah beberapa kali menyidangkan kades.
mulai dari peringatakan secara tertulis maupun secara pribadi namun memang tidak diindahkannya.
“saya sudah berapa kali tegur ketut, tapi tidak ada balasan, saya surati dia datang katanya iya tapi nyatanya program tidak berjalan,” papar herman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 11 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan