Posko Pengaduan THR di Lebng Masih Dibuka hingga H+10 Idul Fitri

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 05 Apr 2025 - 21:48

DISNAKER: Disnakertrans Lebong tetap membuka posko pengaduan THR hingga H+10 lebaran. FIKI/RB --

posko pengaduan thr di lebng masih dibuka hingga h+10 idul fitri                            koranrb.id – posko pengaduan tunjangan hari raya (thr) tetap dibuka hingga h+10 hari raya idul fitri 1446 hijriah.
kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) lebong, fakhrurrozi, s.sos., m.si, mengatakan posko pengaduan thr tetap dibuka. 
bagi karyawan perusahaan di kabupaten lebong yang tidak menerima hak berupa thr dapat melapor ke posko tersebut. 
“tetap kita buka h+10 lebaran,” kata fakhrurrozi.
baca juga:ada masalah lapor, kapolres lebong: polisi ada untuk masyarakat 
baca juga:perketat pantauan lalu lintas arus balik lebaran 2025
fakhrurrozi memastikan, laporan yang disampaikan para karyawan yang tidak menerima hak berupa thr itu, akan ditindak lanjuti.
sehingga, tidak perlu takut untuk melapor ke hal itu ke posko pengaduan thr. 
“tentu saja kita tindak lanjuti semua,” ucapnya. 
sayangnya, sampai saat ini belum ada satu laporan yang masuk ke disnakertrans lebong, soal pengaduan thr. 
“kita tetap menunggu, silahkan laporkan,” sebutnya.
terangnya jika ditemukan ada perusahaan tidak membayar hak karyawan beruapa thr. akan ada sanksi yang akan diberikan. 
baca juga: pengurus dpd pan lebong segera dibentuk, akan dilantik zulkifli hasan
baca juga:populasi rendah! berikut 3 hewan dengan siklus reproduksi lambat
berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang thr keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.
dalam aturan ini, thr harus diberikan selambat-lambatnya h-7 sebelum hari raya idul fitri.
tertuang dalam pasal 62 peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan pasal 10 ayat (1) dan (2) permenaker 6 tahun 2016 menyebutkan pengusaha yang terlambat membayar thr karyawan dikenai denda sebesar 5 persen dari total yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar yakni 7 hari sebelum hari raya keagamaan. 
yang harus dipahami, pengenaan sanksi denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar thr kepada pekerja/buruh. 
baca juga:pembayaran tpp asn kaur belum ada petunjuk
baca juga:menilik 4 hewan unik yang bisa ditemui pada saat mendaki gunung kilimanjaro
sementara itu, pasal 79 ayat (1) jo. pasal 9 ayat (1) dan (2) pp pengupahan menyebutkan pengusaha yang tidak membayar thr kepada pekerja/buruh juga dikenai berbagai sanksi administratif.
“sudah jelas, ada sanksi jika perusahaan tidak membayarkan thr kepada karywan,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Minggu, 6 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan