Desak Pemprov Perketat Pengawasan Galian C di Kabupaten Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 03 Apr 2025 - 22:20

KUARI: Tambang galian C yang berada di Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

desak pemprov perketat pengawasan galian c di kabupaten mukomuko                            mukomuko,koranrb.id – pengawasan aktivitas tambang galian c atau kuari di kabupaten mukomuko diminta dilakukan secara kontinyu dan transparan. 
sehingga kerusakan ekosistem jangka panjang yang dapat merugikan daerah bisa diminimalisir. desakan ini datang dari wakil ketua komisi iii dprd mukomuko, frenky janas terhadap pemprov bengkulu yang memiliki kewenangan. 
namun demikian ditegaskan frenky, tak berarti pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko lepas tangan. tetap intens menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. khususnya dinas energi dan sumber daya mineral (esdm) dan dinas lingkungan hidup kehutanan (dlhk). 
jika memang ditemukan pelangggaran diharapkan perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan teguran hingga sanksi sesuai regulasi yang berlaku yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi bengkulu.
“terkait perizinan tambang galian c ini kan semuanya kewenangan  pemerintah provinsi. agar tak ada pelanggaran dilakukan oleh oknum pengusaha tambang, tentu aktivitas harus dipantau,’’ sampainya.
baca juga:lebaran kedua, stok bahan pokok terbatas, warga mukomuko keluhkan harga sembako mulai naik
baca juga:penyidikan kasus dugaan kebocoran pad mega mall, ada potensi penggeledahan
tak dipungkiri frengki, adanya investor tambang galian c memberikan dampak positif bagi daerah. selain membuka lapangan pekerjaan juga berdampak pada perputaran perekonomian daerah serta pemasukan berupa pajak dan retribusi.
masyarakat umum juga terbantu akan ketersediaan material baku bangunan berupa batu dan pasir. 
meski demikian, frengki mengingatkan pengusaha atau investor patuh pada aturan main atau regulasi yang ada. tak melakukan pelanggaran terhadap apa yang telah menjadi rambu-rambu yang wajib dipatuhi dan dijalankan.
“kita tidak ingin adanya aktivitas perusahaan tambang galian c di kabupaten mukomuko malah memicu kerusakan lingkungan, itu saja sebenarnya,” tutupnya.
sementara kepala dinas lingkungan hidup (dlh) kabupaten mukomuko, budi yanto s.hut, m.ikom mengatakan pengawasan lingkungan galian c yang ada di kabupaten mukomuko menjadi tanggung jawab dlhk provinsi bengkulu. 
baca juga:harga tbs di bengkulu bulan ini naik, dtphp akan lakukan pengawasan
baca juga:total 1.618 wbp di bengkulu dapat remisi, 16 wbp langsung bebas
mirisnya, diakui budi, selama ini kabupaten tidak pernah mendapat informasi terkait pengawasan ukl dan upl dilakukan instansi terkait.
“tidak pernah mereka berkoordinasi saat akan melakukan kunjungan ke kabupaten mukomuko ini. jadi kami tidak tahu apakah pengawasan dilakukan atau tidak, karena memang bukan kewenangan kami, meskipun ini daerah kami,” tandasnya.
kepala dpmptsp mukomuko, juni kurnia diana s.ap mengatakan perizinan tambang galian c memang wewenang penuh pemprov bengkulu. pemkab mukomuko hanya melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pemprov berkaitan dengan keadaan di lapangan. apalagi saat ini penerbitan perizin sudah berbasis online.
“semua provinsi, jadi lebih pas untuk konfirmasinya ke instansi terkait esdm atau dlh provinsi,” ujarnya.
sebelumya, kabid pendapatan i  badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko, novtri syahyadi s.stp mengatakan, di kabupaten mukomuko terdapat 14 tambang galian c yang beroperasi.
realisasi pendapatan asli daerah (pad) yang dihasilkan dari tambang galian c, tahun 2024 lalu sebesar rp2,2 miliar.
jumlah tersebut jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar rp 1,9 miliar. seluruh pelaku usaha menyelesaikan kewajibannya.
“kalau kita cuma menarik pad untuk material yang mereka keluarkan dari lokasi tambang galian c. kalau pengawasan lingkungan, penerbitan izin dan perpanjangan izin semuanya di pemerintah provinsi,” kata novtri.
novtri juga menyampaikan, untuk target pad dari pajak mineral bukan logam dan batuan di tahun 2025 ini diturunkan.
hal ini lantaran berbagai kegiatan fisik yang dilakukan pemerintah jauh berkurang akibat dari kebijakan pemerintah daerah memangkas (efisiensi) sebagian besar anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
‘’tahun ini tagetnya hanya rp1,5 miliar. karena penggunaan material dari tambang galian c berkurang lantaran minimnya kegiatan fisik,’’ pungkasnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Jumat, 4 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan