Polemik Dugaan Honorer Siluman Lulus PPPK, DPRD Seluma Minta Pemkab Bentuk Tim Khusus

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 31 Mar 2025 - 18:01

Anggota DPRD Seluma, Febrinanda--zulkarnain wijaya/rb

polemik dugaan honorer siluman lulus pppk, dprd seluma minta pemkab bentuk tim khusus                            koranrb.id - polemik dugaan adanya honorer siluman yang lulus seleksi pppk terus menjadi sorotan.
dprd seluma berharap agar bupati seluma selaku eksekutif, dapat membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas permasalahan ini.
sehingga tidak ada lagi keluhan tenaga honorer yang merasa tidak mendapat keadilan, lantaran kalah saing dengan honorer siluman yang tiba tiba muncul menjelang seleksi pppk.
ini disampaikan anggota komisi i yang juga ketua bapemperda dprd seluma, febrinanda putra pratama, sh. tim khusus ini bisa saja dibentuk dengan merekrut lingkup internal pemkab seluma, maupun bisa menggandeng dprd seluma untuk mempercepat pengusutan.
karena saat ini, komisi i dprd seluma telah menemukan banyak indikasi adanya honorer siluman yang lulus seleksi pppk.
baca juga:pemkab lebong takbir keliling 
baca juga:3 bulan thlt lebong belum gajian, sekda belum bisa beri kepastian 
nantinya tim ini diharapkan dapat bertugas melakukan verifikasi ulang seluruh berkas pppk yang lulus seleksi pppk tahap i maupun seleksi pppk tahap ii yang baru saja diumumkan hasil administrasinya.
"dari dprd seluma tampaknya belum mampu untuk berjuang sendiri karena seperti yang diketahui pembentukan pansus saat ini belum ada kejelasan. jika pemkab seluma ingin membuat tim, maka dprd seluma siap untuk kerjasama,"sampai febrinanda.
hingga saat ini dprd seluma telah merangkum hampir 150 tenaga honorer di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma yang daftar seleksi pppk, terindikasi honorer siluman
hal ini merupakan upaya penelusuran yang dilakukan komisi i dprd seluma secara berjenjang sejak isu tenaga honorer siluman ini muncul pada desember 2024 lalu.
baca juga:dapati kondisi tidak ideal, wagub mian usulkan peningkatan fasilitas smkn 12
baca juga:pt alno air ikan diduga garap hutan mukomuko
maka dari itu, dprd seluma meminta bupati untuk menelusuri dan bertindak secara bijaksana untuk membatalkan pengangkatan mereka jika benar terbukti.
jumlah ini merupakan akumulasi dari hasil seleksi pppk tahap i sebanyak kisaran 100 orang, yang saat ini mereka sudah dalam tahap final dan menunggu pengangkatan.
serta dari hasil seleksi administrasi pppk tahap ii yang diketahui adanya kisaran 50 orang yang merupakan honorer siluman, alias tidak bekerja menjadi tenaga honorer di lingkungan pemkab seluma selama 2 tahun terakhir.
"kita dari komisi i memang menyoroti masalah ini sejak awal, terlebih lagi beberapa opd terkait memang merupakan mitra kami. saat ini kita juga sudah coba komunikasikan kepada bapak bupati dan beliau mengaku siap melakukan verifikasi ulang, kami harapkan agar mereka yang terbukti nanti, jangan diberikan sk atau batalkan saja pengangkatannya,"imbuh febrinanda.
baca juga:usai lebaran, kejari seluma tetapkan tersangka pembebasan lahan, mantan pejabat seluma berpeluang
baca juga:upacara melasti umat hindu di kabupaten seluma tingkatkan kunjungan wisatawan
menurut febrinanda, temuan temuan yang didapat mereka ini berdasarkan laporan masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya dugaan praktik curang dalam seleksi tersebut. ia menegaskan bahwa beberapa peserta yang dinyatakan lulus administrasi diduga menggunakan berbagai cara ilegal, termasuk pemalsuan dokumen.
“beberapa di antaranya bahkan menggunakan pemberkasan palsu, seperti pemalsuan tanda tangan sekda seluma dalam surat keterangan aktif bekerja. ada juga yang diduga memanipulasi syarat tertentu agar bisa lulus administrasi,” ungkapnya.
ditambahkan wakil ketua i dprd seluma, samsul aswajar, s. sos, para honorer siluman ini berasal dari berbagai sektor, seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, hingga perangkat desa. namun, mayoritas ditemukan di sektor pendidikan dan kesehatan.
“yang paling banyak adalah guru di dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud), lalu tenaga kesehatan, teknis, dan perangkat desa,” jelasnya.
baca juga:pemkab bengkulu selatan serahkan lkpd unaudited tahun 2024 ke bpk ri 
baca juga:polisi selidiki penyebab mesin pabrik pt bsl meledak 
diungkapkan samsul, salah satu celah yang dimanfaatkan oleh honorer siluman, terutama dalam seleksi pppk tahap
i ini adalah pemalsuan dokumen administrasi. samsul menyebut, banyak dari mereka yang sebenarnya sudah tidak aktif sebagai honorer, tetapi tetap tercatat dalam database badan kepegawaian negara (bkn).
mereka juga bisa lolos karena melengkapi persyaratan dengan surat pertanggungjawaban mutlak (sptjm), yang seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak.
samsul memastikan dprd seluma terus menelusuri kasus ini, terlebih karena pengangkatan resmi pppk diundur hingga maret 2026. dengan waktu yang masih cukup panjang, samsul menegaskan bahwa mereka akan terus mengungkap nama-nama yang terlibat.
baca juga:pemkab kaur pastikan sudah bayar gaji tenaga honorer sebelum lebaran
baca juga:final, bupati larang randis mudik keluar kabupaten
dprd berharap pemerintah kabupaten (pemkab) seluma bertindak untuk membersihkan seleksi pppk dari kecurangan, sehingga tenaga honorer yang benar-benar layak mendapatkan hak mereka tanpa tergeser oleh praktik curang.
“kami akan menyerahkan nama-nama honorer siluman ini kepada bupati seluma. pak bupati juga sudah memberikan sinyal tidak akan memproses pengangkatan honorer siluman,” pungkas samsul.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 1 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan