Pemkab Bengkulu Selatan Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2024 ke BPK RI

pemkab bengkulu selatan serahkan lkpd unaudited tahun 2024 ke bpk ri kota manna – pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu selatan menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) unaudited tahun 2024 kepada badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu. kegiatan tersebut bertempat di ruang rapat bupati bengkulu selatan, kamis, 27 maret 2025. penyerahan lkpd ini lakukan bupati bengkulu selatan, gusnan mulyadi se mm didampingi sekretaris daerah (sekda), sukarni, sp, m.si, sekretaris dprd kabupaten bengkulu selatan, kepala inspektorat, serta sejumlah pejabat dari organisasi perangkat daerah (opd). selain pemkab bengkulu selatan, kegiatan ini juga berlangsung serentak dengan pemerintah provinsi bengkulu, kota bengkulu, serta beberapa kabupaten lainnya, seperti bengkulu tengah, kaur, lebong, dan kepahiang. baca juga:polisi selidiki penyebab mesin pabrik pt bsl meledak baca juga:pemkab kaur pastikan sudah bayar gaji tenaga honorer sebelum lebaran dalam sambutannya, bupati gusnan mulyadi menekankan bahwa penyampaian lkpd unaudited kepada bpk merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. "penyampaian lkpd kepada bpk ri perwakilan provinsi bengkulu merupakan bagian dari proses evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. dengan adanya kolaborasi antara pemkab bengkulu selatan dan bpk, diharapkan dapat tercipta pengelolaan keuangan yang lebih baik, efisien, dan transparan," jelas gusnan. ia menambahkan, penyusunan lkpd tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai refleksi atas capaian pembangunan dan efektivitas penggunaan anggaran di bengkulu selatan selama tahun 2024. "penandatanganan dan penyampaian lkpd ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian program pembangunan dan efektivitas kebijakan keuangan daerah. dengan evaluasi yang baik, kita dapat melakukan perbaikan dan inovasi kebijakan yang lebih tepat di masa mendatang," terangnya. baca juga:final, bupati larang randis mudik keluar kabupaten baca juga:kapolres: berikan layanan terbaik untuk masyarakat sementara itu, sekda bengkulu selatan, sukarni, sp, m.si menambahkan lkpd unaudited 2024 yang telah diserahkan akan menjadi dasar bagi bpk dalam melakukan audit lebih lanjut.  hasil audit nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan opini atas laporan keuangan daerah. "kami berharap hasil audit dari bpk nantinya dapat memberikan masukan yang konstruktif agar pengelolaan keuangan daerah semakin optimal. kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga mampu mempertahankan opini terbaik dari bpk," ungkap sekda. pemkab bengkulu selatan berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. melalui penyampaian lkpd ini, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan, sejalan dengan prinsip good governance.

Tag

• # lkpd
• # pemkab
• # bpk
• # bengkulu selatan

Share

• 
• 
• 
• 
•