Mantan Direktur RSUD HD Manna Pastikan Minta Bebas, 2 Terdakwa Lain hanya Minta Keringanan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 22 Mar 2025 - 23:40

DIDAMPINGI: Mantan Direktur RSUD HD Manna, Dr. Debi Purnomo, M.KM terdakwa Tipikor makan minum pasien RSUD HD Manna nampak didampingi keluarga meninggalkan ruangan sidang. WEST JER TOURINDO/RB--

mantan direktur rsud hd manna pastikan minta bebas, 2 terdakwa lain hanya minta keringanan                            koranrb.id - jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan telah menuntut mantan direktur rsud hd manna, dr. debi purnomo, m.km, pihak perantara pengadaan makan dan minum pasien, yuniarti, s.pd dan pihak ketiga yang turut terseret adalah vina fitri yani.
tiganya diyakini jpu bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dana makan minum pasien rsud hasanuddin damrah (hd) manna bengkulu selatan tahun anggaran 2023.
namun dalam pembelaan yang akan dibacakan besok, 24 maret 2024, terdakwa debi berpeluang minta bebas sedangkan terdakwa yuniarti dan vina fitri yani dipastikan minta keringanan saja.
disampaikan penasihat hukum (ph) terdakwa debi purnomo, budi asyahri, sh. mengatakan bahwa kliennya dalam pembelaan nanti akan meminta bebas demi hukum.
baca juga: hasil penelusuran aset mantan kepsek dan bendahara smpn 17, terpidana korupsi bos rp1,2 miliar
baca juga:soal lpg 3 kg, masyarakat jangan panik 
sebab perbuatan yang didakwakan pada kliennya tidak bisa dibuktikan jaksa baik melalui jalur barang bukti maupun fakta persidangan.
"kalau klien kita pastinya akan minta bebas, sebab dalam perkara ini klien kita tidak terbukti melakukan tipikor sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum," ungkap budi pada rb 22 maret 2025.
menurut budi, berdasarkan sidang dengan agenda keterangan terdakwa memang kliennya tidak mengakui perbuatannya, sebab apa yang didakwakan jaksa dan diklaim bahwa saksi memperkuat dakwaan itu tidak benar.
lanjut budi, dari sebanyak 13 saksi yang dihadirkan itu tidak memberikan fakta bahwa terdakwa melakukan tipikor, kalau sekadar melanggar administrasi maka itu tidak bisa dibawa ke ranah pidana.
baca juga:posko pengaduan thr dibuka serentak besok
baca juga:ditertibkan setelah lebaran, begini tanggapan pkl pasar panorama
"klien kita memang tidak mengakui bahwa dirinya melakukan tipikor. sebab pada faktanya klien kita memang tidak melakukan hal itu. kalau masalah perda atau perpres yang langgar itu bukan pidana, namun itu pelanggaran administratif jaksa seharusnya paham itu," jelas budi.
sementara itu ph terdakwa yuniarti dan vina, jejen sukrillah, sh untuk agenda pembelaan sidang berikutnya pihaknya menyatakan terdakwa meminta untuk diringankan, sebab terdakawa sudah mengakui perbuatannya.
"terdakwa sudah akui perbuatannya salah maka dari itu kita akan meminta untuk keringanan saja," terang jejen.
sementara itu jpu kejari bengkulu selatan, andi setiawan, sh, mh mengatakan bahwa apapun yang dimasukan dalam pembelaan para terdakwa jaksa masih dengan tuntutan.
baca juga:pelaksanaan porprov bengkulu 2025 masih abu-abu, koni masih tunggu audiensi 
baca juga:naikkan pad, panja minta pemdes tuntaskan pembayaran pbb jika ingin dd/add cair
"untuk membela diri itu hak terdakwa namun kami tetap pada tuntutan kami," tutup andi.
diketahui bahwa para terdakwa yang telah merugikan negara hingga rp330 juta  telah dituntut jaksa.
untuk tuntutan terdakwa debi dituntut penjara selama 1 tahun 9 bulan atau setara 21 bulan. 
denda rp50 juta subsidair 3 bulan serta uang pengganti (up) sebesar rp126 juta.
kemudian jpu menuntut terdakwa yuniarti pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan. denda sebesar rp50 juta subsidair 3 bulan.
terakhir terdakwa vina fitri yani dituntut hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan denda sebesar rp50 juta subsidair 3 bulan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 23 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan