Dewan Minta Persiapkan Peraturan Daerah Penyesuaian Undang-Undang Desa

dewan minta persiapkan peraturan daerah penyesuaian undang-undang desa koranrb.id – tahun 2024 lalu pemerintah pusat sudah penerbitkaan perubahan undang-undang tentang desa. dalam undang-undang tersebut, ada banyak perubahan yang diatur diantaranya terkait dengan masa jabatan kepala desa dan badan permusyawarah desa.  selanjunya juga ada aturan tentang pengelolaan anggaran desa yang didalamnya juga terdapat beberapa perubahan. ketua komisi i dprd bengkulu utara hasdiansyah menerangkan jika dengan adanya perubahan undang-undang tersebut, maka daerah juga harus melakukan ebrbagai penyesuaian.  baca juga:cuaca ekstrem, dewan bengkulu utara minta pemda siaga terjadi bencana baca juga:3.368 warga miskin terima jamkes baru dari kemensos pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan peratuan daerah perubahan untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku dan baru tersebut. “karena dengan adanya perubahan undang-undang tersebut maka kita harus melakukan penyesuaian sebagai penerapan dan implementasi dari aturan dalam undang-undang tersebut,” terangnya. ia juga mengakui jika dalam memulai pembahasan peraturan daerah perubahan tidak bisa dilakukan hanya dengan dasar adanya perubahan undang-undang.  namun pemeriuntah daerah juga harus menunggu aturan turunan berupa peraturan pemerintah sebagai dasar dalam penerapan teknis peraturan undang-undang yang akan diturunkan lagi dalam peraturan daerah. baca juga:ketua dprd bengkulu utara ingatkan terus beri fasilitas warga disabilitas baca juga:longsor, akses jalan bermani-seberang musi putus, 1 unit tiang listrik roboh jika memang turunan terkait dengan undang-undang tersebut belum tunas di tingkat pemerintah pusat, ia meminta pemerintah daerah segera mempersiapkan dalam pengusunan peraturan daerah perubahan. “sehingga jika turunan aturan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sudah tuntas, kita bisa sesegera mungkin membahas peraturan daerah perubahan,” terangnya.  ia juga menilai jika pembautan peraturan daerah tentang desa tersebut sangat penting. hal ini bukan hanya menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam melaksankaan pembangunan di tingkat desa teramsuk soal pengelolaan keuangan desa.  baca juga:datangi bwss vii kementerian pupr, bupati arie gerak cepat bangun infrastruktur baca juga:hutama karya mulai kerjakan pembangunan rsud bengkulu tengah namun hal ini juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan, apalagi di dalamnya juga terdapat aturan tentang hak keuangan desa. “maka kita sudah harus mulai mempersiapkan diri dalam melakukan pembahasan dan mulai menyiapkan pasal-pasal yang akan diubah dalam peraturan daerah yang baru nantinya,” ujar hasdiansyah. selain itu ia juga menyampaikan jika saat ini ada 20 desa yang dipimpin oleh pejabat kepala desa. artinya jika memang kementerian dalam negeri sudah memperbolehkan pelaksanaan pilkades, pemda bengkulu utara akan melakukan pilkades.  sedangkan dalam pelaksanaan pilkades membutuhkan dasar aturan tertuamna yang mengatur tentang persyaratan menjadi calon kepala desa. baca juga:bedah 40 rumah keluarga miskin tunggu petunjuk bupati baca juga:pekerjaan fisik tidak terdampak pemangkasan, segera tayang lelang elektronik  “jangan sampai saat nantinya pelaksanaan pilakdes sudah diperbolehkan, namun masih terkendala terkait dengan belum adanya peraturan daerah,” terangnya. ia juga menerangkan peraturan daerah yang nantinya akan dibuat akan benar-benar dibahas bersama dprd.  hal ini bukan hanya memastikan peraturan daerah tersebut sudah sesuai dengan undang-unang terbaru dan tidak bertentangan dengan aturan yang diatasnya.  namun rancangan peraturan daerah yang dibuat nantinya juga harus benar-benar jelas dan tegas mengatur semua hal yang terkait tentang pelaksanaan pembangunan di desa. sehingga tidak ada penafsiran berbeda pada setiap pasal yang nantinya dibahas.  “jika semua pasal sudah jelas dan mengatur dengan tegas semua sistem pembangunan di desa, maka tidak akan ada multi tafsir di tingkat desa apalagi sampai menyebabkan terjadinya konflik,” pungkas hasdiansyah.   

Tag

• # perda desa
• # perda bengkulu utara
• # undang-undang desa
• # dprd bengkulu utara

Share

• 
• 
• 
• 
•