Semua Temuan Harus Ditindak Lanjuti, OPD Membangkang Siap-siap Proses Hukum

LEBONG, KORANRB.ID – Bupati Lebong, H. Azhari, SH., MH menegaskan, dalam audit yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu, semua Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong harus lebih kooperatif. 

Semua dokumen yang diminta BPK untuk proses audit harus diberikan setransparan mungkin. 

Namun, jika kedepannya ada temuan dan itu harus dilakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), maka TGR itu harus ditindak lanjuti. 

Jika temuan itu tidak ditindak lanjuti, dan OPD ada yang membangkang untuk menindak lanjuti temuan tersebut, maka jangan disalahkan jika TGR itu bisa masuk ke ranah hukum.

BACA JUGA:Meski Dilantik Maret 2026, PPPK Tahap I Tetap Wajib Bertugas

“Ini risiko kita sebagai lembaga pemerintahan dan memang kewenangan BPK untuk mengaudit keuangan kita.

Keuangan Negara wajib kita pertanggungjawabkan.

Jadi tetap kooperatif, kalau tidak kooperatif mungkin akan menuju langkah yang lebih ekstrem (Langkah Hukum, red),” tegas Azhari, usai mengikuti entry meeting kembali bersama BPK RI perawakilan Bengkulu, di Aula Graha Bina Praja Setda Lebong, Senin, 10 Maret 2025. 

Lanjutnya, jika dilihat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Bengkulu di Kabupaten Lebong sejak 2021, 2022, dan 2023 Kabupaten Lebong selalu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BACA JUGA:Ini Langkah Koni Kabupaten Kaur Berangkatan Atlet Porprov

Namun, untuk mendapatkan WTP atas audit keuangan TA 2024, semua ada di tangan semua OPD di lingkungan Pemkab Lebong.

“Apakah kita bisa mempertahakan WTP tersebut? semua ada di tangan OPD, maka semua OPD harus kooperatif. Karena, jika kita tidak kooperatif, itu akan mempengaruhi penilaian kita,” ujarnya. 

Disamping itu, Azhari juga menyinggung LHP BPK atas audit keuangan Pemkab Lebong TA 2023. 

Berdasarkan LHP BPK tersebut, di Kabupaten Lebong terdapat TGR yang cukup besar.