Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Pemkab Mukomuko Tunggu Petunjuk

MUKOMUKO,KORANRB.ID – Wacana pemerintah pusat membentukan koperasi desa atau Kopdes Merah Putih yang bersifat multipurpose di seluruh Indonesia, disambut baik Pemkab Mukomuko. 

Ini lantaran Kopdes Merah Putih mempunyai beberapa pilihan bidang usaha. Mulai dari simpan pinjam, perdagangan, produksi, konsumsi, kesehatan, dan pendidikan. 

Maka dari itu Pemkab Mukomuko, sangat yakin adanya Kopdes Merah Putih nanti, akan mampu meningkatkan kesejahteran masyarakat desa apa bila dikelola dengan baik.

“Kalau informasinya koperasi desa merah putih ini juga akan mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat untuk menjalankan usaha serta masih banyak keuntungan-keuntungan lainnya,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mukomuko, Ujang Selamat, S.Pd.

BACA JUGA:3 Bulan Pertama Sudah Rp18 Miliar Dana KUR Disalur ke UMKM Bengkulu Utara

BACA JUGA:Tersangka Penggelapan Cicilan 40 Toko dengan Total Rp68 Juta Gunakan Sebagian Uang untuk Judi Online

Ujang mengatakan, dengan adanya koperasi desa merah putih, keberadaanyan diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memutus jeratan masyarakat dari pinjaman online (pinjol), rentenir, dan tengkulak. 

Sebab koperasi desa merah putih ini bisa memiliki unit simpan pinjam, dan juga bisa menjadi penampung hasil produksi pertanian masyarakat desa. 

Dinas PMD juga akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Dinas PerindagkopUKM dan lainnya.

“Yang jelas sebagai pemerintah daerah kami akan mendukung keputusan-keputusan dari pemerintah pusat.

Apa lagi menurut kami program ini baik bagi desa. Secapatnya kami juga akan berkoordinasi dengan stake holder yang lainnya, terkait pembentukan koperasi desa ini,” sampai Ujang.

BACA JUGA:Puluhan Desa Belum Tetapkan KPM, Penyaluran BLT DD Terhambat

BACA JUGA:Tidak Terkena Efisiensi Anggaran, Dana BOS Mukomuko Tahun Ini Tetap Berkurang, Ini Penyebabnya

Ujang juga menjelaskan, pembentukan Kopdes Merah Putih di setiap desa, sejauh ini Pemkab Mukomuko belum mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.