Hakim Tipikor Tinjau Lokasi Tukar Guling Lahan Seluma, PH Murman Pertanyakan Patok Baru

Reporter: M. Zulkarnain/Wesjer |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 07 Mar 2025 - 23:55

CEK : Majelis Hakim PN Tipikor bersama Kejari Seluma, Murman Effendi dan Penasehat Hukumnya saat proses pemeriksaan setempat. ZULKARNAIN/RB--

Tuntutan tersebut diberikan sebab hal memberatkan terdakwa ada yang residivis.

Belum lagi khusus untuk terdakwa Murman Effendi dinilai tidak kooperatif dalam menjalani hukum itu hal memberatkan yang menjadi pertimbangan JPU dalam merumuskan tuntutan.

Keempat terdakwa dalam perkara ini yakni mantan Bupati Seluma, Murman Effendi, mantan Ketua DPRD Seluma, Rosnaini Abidin.

Kemudian Mantan Sekda Seluma Mulkan Tajudin dan Mantan Kepala BPN Seluma Djasran Harahap keempat terdakwa ini atas tindakannya telah merugikan negara hingga Rp19,5 Miliar.

Disampaikan JPU Kejari Seluma Ahmad Gufroni, SH, MH bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan dalam berkas tuntutan maka menuntut para terdakwa masing-masing dengan pasal Subsidair tepatnya pada Pasal 3 Undang-undang Tipikor.

Kenapa dituntut bersalah, sebab berdasarkan fakta mereka berempat terlibat dalam kejahatan ini.

Dan untuk hal yang memberatkan terdakwa mulai dari pernah dipenjara, hingga berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingg tuntutan.

Lebih lanjut untuk terdakwa Murman Effendi dituntut dengan hukuman penjara selama 4 tahun denda Rp500 juta subsidair 3 bulan.

Terdakwa mantan Rosnaini Abidin dituntut dengan hukuman penjara selama 2,5 tahun denda Rp500 juta subsidair 3 bulan

Kemudian Mulkan Tajudin dituntut hukuman penjara selama 4 tahun denda 500 juta subsidair 3 bulan.

Serta terdakwa Djasran Harahapdi dituntut hukuman penjara selama 2 tahun denda Rp500 juta subsidair 3 bulan.

hakim tipikor tinjau lokasi tukar guling lahan seluma, ph murman pertanyakan patok baru                            koranrb.id – setelah jaksa penuntut umum (jpu) menuntut dengan hukuman 4 tahun penjara. 
majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu melakukan sidang lapangan untuk meninjau lokasi lahan tukar guling di komplek perkantoran bupati seluma pada jumat, 7 maret 2025.
sidang ini merupakan bagian dari proses pemeriksaan setempat yang diajukan oleh penasehat hukum (ph) terdakwa yang merupakan mantan bupati seluma, h. murman effendi.
terpantau ketua majelis hakim, paisol bersama panitera hadir dalam sidang lapangan ini, terlihat pula terdakwa bersama penasehat hukumnya, erwin sagitarius, sh dan sahrul, sh.
baca juga:siagakan personel satpol pp, target kota bengkulu tanpa gepeng
baca juga:siagakan personel satpol pp, target kota bengkulu tanpa gepeng
serta kajari seluma, dr. eka nugraha, sh, mh, perwakilan pemkab seluma, perwakilan kantah seluma dan personel kodim 0425/seluma yang melakukan pengamanan.
dalam pemeriksaan setempat, ph murman effendi mempertanyakan keberadaan patok atau tapal batas baru yang diduga berbeda dengan batas lahan saat tukar guling dilakukan pada tahun 2003.
“kami terkejut melihat ada patok baru yang hanya berjarak 5-10 meter di belakang kantor. padahal, patok lama saat penyerahan tanah dulu masih lebih jauh. 
dengan adanya patok baru ini, terjadi penyempitan lahan yang kemudian dijadikan dalil oleh jpu bahwa tanah yang diserahkan pak murman kurang dari 19 hektare,” ungkap erwin sagitarius.
dilanjutkan ph lainnya, sahrul bahwa pihaknya ingin mengetahui dasar dan kepentingan pemasangan patok baru tersebut, mengingat perbedaan batas lahan bisa berdampak pada jalannya persidangan.
baca juga:cegah peningkatan kasus dbd, dinkes bakal lakukan psn
baca juga:penundaan pengangkatan cpns dan pppk, pemprov tetap usulkan nip ke bkn
ia menambahkan, jika memang dilakukan pengukuran ulang terhadap aset lahan pemda seluma, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan hukum.
“pengukuran ulang ini tidak sah secara hukum jika hanya dilakukan oleh kantah seluma. seharusnya, karena luas tanah ini ratusan hektare, pengukuran harus melibatkan kanwil bpn bengkulu, bukan hanya kantah seluma,” tegas sahrul.
terpisah, kasi pidsus kejari seluma, ahmad gufroni, sh, mh yang juga bertindak sebagai jpu dalam perkara ini, menegaskan bahwa sidang lapangan ini dilakukan atas perintah hakim untuk meninjau langsung lokasi sengketa.
“hakim hadir untuk menilai permasalahan yang diklaim oleh pak murman. lokasi yang diperiksa hanya di pematang aur, yakni di sekitar komplek perkantoran bupati. semua pihak telah menunjukkan objek sengketa yang menjadi permasalahan dalam persidangan,” jelasnya.
baca juga:intip satgas tmmd kodim 0407/kota bengkulu, riko bercita-cita jadi tentara
baca juga:janji perbaikan jembatan kampung bahari tak kunjung terealisasi
gufroni mengatakan memang hak mereka untuk memperlihatkan apa di sidang ps ini.
namun harus juga dibuktikan dengan pembuktian lengkap seperti jika ada sk bupati mengenai tukar guling maka harus disertai dengan peta lokasi.
lokasi mana saja yang ditukar jika tidak ada maka gugurlah muatan dari sk tukar guling ini.
“sekarang kita berbicara masalah bukti, berdasarkan ketentuan mendagri bahwa ketentuan tukar guling harus lengkap ada sk dan juga harus ada peta lokasi yang jelas mana lokasi yang tukar jika tidak ada maka bukti yang dihadirkan itu kurang,” ungkap gufron.
lebih lanjut gufron mengatakan kalau para ph mengatakan ada penyusutan lahan yang dilakukan maka disampaikan itu tidak benar.
jpu bekerja dengan profesinal dan data serta bukti yang disajikan dimuka persidangan adalah bukti sebenarnya.
“kami bekerja dengan profesional tidak ada yang kami tutupi. bahkan bukti yang kami sajikan itu bukti sebenarnya,” pungkas gufron.
sidang ini menjadi bagian dari rangkaian persidangan sebelum memasuki agenda pembacaan pleidoi oleh terdakwa murman effendi. 
dengan adanya pemeriksaan setempat ini, diharapkan majelis hakim bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait sengketa lahan tukar guling yang menjadi dasar kasus dugaan korupsi tersebut.
sekadar mengulas, jpu kejari seluma menuntut tinggi terdakwa yang terseret dalam perkara tipikor tukar guling lahan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma.
tuntutan tersebut diberikan sebab hal memberatkan terdakwa ada yang residivis.
belum lagi khusus untuk terdakwa murman effendi dinilai tidak kooperatif dalam menjalani hukum itu hal memberatkan yang menjadi pertimbangan jpu dalam merumuskan tuntutan.
keempat terdakwa dalam perkara ini yakni mantan bupati seluma, murman effendi, mantan ketua dprd seluma, rosnaini abidin. 
kemudian mantan sekda seluma mulkan tajudin dan mantan kepala bpn seluma djasran harahap keempat terdakwa ini atas tindakannya telah merugikan negara hingga rp19,5 miliar.
disampaikan jpu kejari seluma ahmad gufroni, sh, mh bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan dalam berkas tuntutan maka menuntut para terdakwa masing-masing dengan pasal subsidair tepatnya pada pasal 3 undang-undang tipikor.
kenapa dituntut bersalah, sebab berdasarkan fakta mereka berempat terlibat dalam kejahatan ini.
dan untuk hal yang memberatkan terdakwa mulai dari pernah dipenjara, hingga berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingg tuntutan.
lebih lanjut untuk terdakwa murman effendi dituntut dengan hukuman penjara selama 4 tahun denda rp500 juta subsidair 3 bulan. 
terdakwa mantan rosnaini abidin dituntut dengan hukuman penjara selama 2,5 tahun denda rp500 juta subsidair 3 bulan 
kemudian mulkan tajudin dituntut hukuman penjara selama 4 tahun denda 500 juta subsidair 3 bulan.
serta terdakwa djasran harahapdi dituntut hukuman penjara selama 2 tahun denda rp500 juta subsidair 3 bulan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 8 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan