Penyidikan Dugaan Korupsi di Setwan Kepahiang Jalan Terus, Jaksa Dalami Keterangan Saksi

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 07 Mar 2025 - 23:15

DPRD: Anggota DPRD Kepahiang saat mengikuti sebuah rapat paripurna belum lama ini. Di Kejari Kepahiang, penyidikan dugaan Tipikor dengan KN Rp14 miliar terus berjalan.--HERU/RB

penyidikan dugaan korupsi di setwan kepahiang jalan terus, jaksa dalami keterangan saksi                            kepahiang, koranrb.id - hingga, jumat 7 maret 2025 penyidikan dugaan tipikor di sekretariat dprd (setwan) berdasarkan temuan laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri ta 2021-2023 terus berjalan. 
dalam penyidikan dengan jumlah kerugian negara (kn) hingga rp14 miliar tersebut, sejauh ini belum terlihat bakal ada tanda-tanda penetapan tersangka. 
dalam perkara dugaan tipikor di setwan ini sendiri, naik penyidikan sejak awal desember 2024. 
dengan demikian, sudah 3 bulan perkara dugaan tipikor di setwan ini bergulir di tingkat penyidikan. 
baca juga:dewan targetkan bengkulu utara jadi lumbung pangan 
diwawancarai, kasi pidsus kejari kepahiang febrianto ali akbar, sh menerangkan penyidik masih dalam upaya mendalami keterangan para saksi yang telah dihadirkan sebelumnya. 
tak hanya itu, pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen dan barang bukti yang telah berhasil diamankan sebelumnya lanjut febri juga mesti dicocokkan sesuai dengan keterangan para saksi. 
"kami terus bergerak, perkembangan yang ada pasti akan kami kabarkan.
saat ini masih terus dalam pemeriksaan saksi," singkat febri.
baca juga:aset dprd bengkulu utara dipastikan tertata, sekwan ajukan beberapa perbaikan 
 mengenai pemanggilan saksi dari kalangan eks unsur pimpinan dprd kepahiang, sebagaimana keterangan yang telah disampaikan mantan sekretaris dprd (sekwan), kasi intel kejari kepahiang, nanda hardika mengakui belum dilakukan. 
menurutnya, penyidik masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi yang bersentuhan langsung dalam pengelolaan anggaran di setwan kepahiang terlebih dahulu.
dalam rangkaian penyidikan dugaan tipikor di setwan kepahiang, publik sebelumnya sempat tersentak setelah eks sekretaris dprd kepahiang rolland yudishtira mengungkapkan sejumlah nama penting ikut terseret dalam pusara korupsi. 
secara terbuka, roland mengungkapkan aliran dana dugaan korupsi sekretariat dprd kepahiang telah mengalir ke orang-orang terdekat, seperti para unsur pimpinan dprd kepahiang periode 2019-2024. 
baca juga:pembayaran thr asn benteng masih menunggu petunjuk pusat
dia pun mengaku, telah memberi tekanan langsung hingga memaksanya melakukan sejumlah pengeluaran bersifat unprosedural. 
menurutnya, ada sejumlah permintaan dari pimpinan yang wajib dipenuhi dengan imbal jasa jabatan akan berkelanjutan.
sementara itu, dalam lanjutan penyidikan dugaan tipikor di setwan kepahiang ini sendiri, nilai kerugian negara (kn) yang ditimbulkan tembus rp14 miliar. 
nilai kn di setwan kepahiang ini sendiri, lebih besar dari laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri sejak ta 2021-2023, yakni senilai rp11,4 miliar. 
baca juga:anggota dprd bengkulu utara, edi putra dorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan
dalam penyidikan dugaan tipikor di setwan kepahiang, penyidik tetap berpedoman pada lhp bpk.
item dugaan korupsi yang jadi fokus penyidikan mulai dari dugaan perjalanan dinas fiktif, dugaan kegiatan makan minum fiktif, hingga dugaan pemotongan honorarium.
sebagai gambaran, dari catatan bidang perdata dan tata usaha negara (datun) kejari kepahiang, pengembalian tuntutan ganti rugi (tgr) di sekretariat dprd (setwan) kepahiang setidaknya hingga berita ini diupdate baru mencapai rp755.129.590.
mengacu pada hasil lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang.
baca juga:28 desa jadi lokus stunting 2025, evaluasi tahun 2024 belum dilakukan
diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.
lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti.
termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya rp421,54 juta.
serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sejumlah rp2,33 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 8 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan