JPU Nyatakan Banding Putusan 5 Terdakwa Tipikor Pasar Inpres Bintuhan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 05 Mar 2025 - 23:41

GIRING: Terdakwa yang terlibat dalam perkara Tipikor Proyek pembangunan Pasar Inpres Bintuhan terlihat digiring oleh Jaksa yang bertugas beberapa waktu yang lalu. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur menyatakan banding terhadap putusan pengadilan dalam perkara korupsi proyek pembangunan Pasar Inpres Bintuhan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022.

Banding tersebut diawali dengan pengiriman pemberitahuan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu.

Untuk poin yang akan dimasukan dalam memori banding salah satunya adalah pidana tambahan yang ditujukan pada lima terdakwa yang dianggap tidak sesuai dengan fakta persidangan yang dibeberkan ahli auditor BPKP.

Banding JPU terhadap putusan lima dari tujuh terdakwa yang terseret dalam perkara ini.

Tujuh terdakwa yakni Kadis Perindagkop Kaur tahun 2022 juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Agusman Efendi, Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pandariadmo, Direktur CV. SYB Melden Efendi, Direktur perusahaan CV. SYB Soudarmadi Agus Cik, Selanjutnya anggota Pokja UKPBJ Kaur, Thavib Setiawan.

Disampaikan JPU Kejari Kaur, Bobby Muhammad Ali Akbar, SH, MH, memang benar JPU akan banding, pada 4 Maret 2025 telah memasukan pemberitahuan banding.

Pemberitahuan banding tersebut dimasukkan ke PN Tipikor Bengkulu.

"Kita sudah layangkan pemberitahuan banding, selanjutnya kita akan masukan memori banding," ungkap Bobby pada RB 5 Maret 2025.

Bobby melanjutkan bahwa untuk poin yang dimasukan dalam memori banding adalah fokus pada pidana tambahan lima terdakwa dari tujuh terdakwa.

Lima terdakwa divonis majelis hakim untuk pidana tambahan lebih rendah dari pada tuntutan JPU.

jpu nyatakan banding putusan 5 terdakwa tipikor pasar inpres bintuhan                            koranrb.id - jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur menyatakan banding terhadap putusan pengadilan dalam perkara korupsi proyek pembangunan pasar inpres bintuhan kabupaten kaur tahun anggaran 2022.
banding tersebut diawali dengan pengiriman pemberitahuan ke pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu.
untuk poin yang akan dimasukan dalam memori banding salah satunya adalah pidana tambahan yang ditujukan pada lima terdakwa yang dianggap tidak sesuai dengan fakta persidangan yang dibeberkan ahli auditor bpkp.
baca juga:4 saksi meringankan bantah proyek puskeswan total loss dan gagal konstruksi
baca juga: job fair tahun ini dibuka untuk penyandang disabilitas
banding jpu terhadap putusan lima dari tujuh terdakwa yang terseret dalam perkara ini.
tujuh terdakwa yakni  kadis  perindagkop kaur tahun 2022 juga sebagai kuasa pengguna anggaran (kpa), agusman efendi, kemudian pejabat pembuat komitmen (ppk), pandariadmo, direktur cv. syb  melden efendi, direktur perusahaan cv. syb soudarmadi agus cik, selanjutnya anggota pokja ukpbj kaur, thavib setiawan.
disampaikan jpu kejari kaur, bobby muhammad ali akbar, sh, mh, memang benar jpu akan banding, pada 4 maret 2025 telah memasukan pemberitahuan banding.
pemberitahuan banding tersebut dimasukkan ke pn tipikor bengkulu.
"kita sudah layangkan pemberitahuan banding, selanjutnya kita akan masukan memori banding," ungkap bobby pada rb 5 maret 2025.
baca juga: tahap pondasi plat duiker tmmd ke-123 kodim 0407/kota bengkulu, dansatgas: harapannya cepat selesai
baca juga:jangan kelewatan! hotel santika hadirkan buffet menu buka puasa all you can eat
bobby melanjutkan bahwa untuk poin yang dimasukan dalam memori banding adalah fokus pada pidana tambahan lima terdakwa dari tujuh terdakwa.
lima terdakwa divonis majelis hakim untuk pidana tambahan lebih rendah dari pada tuntutan jpu.
belum lagi berdasarkan perhitungan bpkp provinsi bengkulu telah menyatakan proyek ini memiliki kerugian negara hingga rp2,6 miliar dan vonis para terdakwa yang harus dipulihkan di bawah kn yang ada.
"para terdakwa ini divonis majelis hakim dengan pidana tambahan jauh dari pada tuntutan, itu kenapa kami layangkan banding," terang bobbi.
sementara itu penasihat hukum terdakwa, deden abdul hakim, sh mengatakan jika jaksa melakukan upaya banding maka ph akan menyiapkan kontra memori banding.
baca juga:ramah tamah dan buka puasa bersama, gubernur: menjaga silahturahmi itu penting untuk membangun bengkulu
baca juga:jangan kelewatan! hotel santika hadirkan buffet menu buka puasa all you can eat
"kita akan siapkan kontra memori banding, kalau untuk banding atau tidak memang hak dari jaksa tapi kami juga ada upaya bantahan yakni kontra memori banding," tutup deden.
sekedar mengulas, tujuh terdakwa perkara proyek pembangunan pasar inpres bintuhan kabupaten kaur tahun anggaran 2022 terbukti melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).
majelis hakim pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu senin, 24 februari 2025 dalam amar putusannya sependapat dengan tuntutan jpu kejari kaur pasal 3 undang-undang tipikor.
namun demikian, hukuman pidana penjara denda hingga pidana tambahan uang pengganti turun lebih rendah dari tuntutan jpu kejari kaur.
majelis hakim memvonis terdakwa mantan kadis  perindagkop kaur tahun 2022, kuasa pengguna anggaran (kpa), agusman efendi dengan hukuman penjara 2 tahun 4 bulan serta denda rp100 juta subsidair 3 bulan. 
ia juga dibebankan pidana tambahan uang pengganti sebesar rp181 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara.
vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jpu yang meminta agusman divonis 3,5 tahun denda rp100 juta subsidair 3 bulan.
serta uang pengganti sebesar rp473 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara.
selanjutnya terdakwa pejabat pembuat komitmen (ppk), pandariadmo. divonis hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan denda rp 100 juta subsidair 3 bulan. pandariadmo tidak dikenakan pidana tambahan uang pengganti.
vonis tersebut lebih renda dari tuntutan jpu yakni penjara selama 3,5 tahun denda rp100 juta subsidair 3 bulan. 
serta uang pengganti sebesar rp581 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara. 
kemudian terdakwa direktur cv. syb  melden efendi selaku peminjam perusahaan cv. syb soudarmadi agus. divonis penjara selama 2 tahun 4 bulan denda rp 100 juta subsidair 3 bulan.
ia juga dibebankan uang pengganti sebesar rp 18 juta dan subsidair 3 bulan.
vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jpu yang meminta terdakwa dihukum penjara selama 3,5 tahun denda rp100 juta subsidair 3 bulan. serta uang pengganti sebesar rp444 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara.
selanjutnya terdakwa soudarmadi agus cik divonis dengan hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan denda rp 100 juta subsidair 3 bulan.
serta pidana tambahan dibebankan uang pengganti sebesar rp.441 juta subsidair 3 bulan.
vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jpu penjara selama 3,5 tahun denda rp100 juta subsidair 3 bulan. 
serta dibebankan uang pengganti sebesar rp556 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara. 
kemudian terdakwa anggota pokja ukpbj kaur, thavib setiawan (peminjam perusahaan cv. tjk, indrayoto) divonis dengan hukuman penjara selama 2 tahun bulan denda rp100 juta subsidair 3 bulan.
serta pidana tembahan dibebankan uang pengganti sebesar rp20 juta dan subsidair 3 bulan.
vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan selama 3,5 tahun denda rp100 juta subsidair 3 bulan. serta dibebankan uang pengganti sebesar r.41 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara.
kemudian terdakwa indrayoto  divonis dengan hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan denda rp 100 juta subsidair 3 bulan.
jpu menuntut indrayoto dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun denda rp 100 juta subsidair 3 bulan. serta uang pengganti sebesar rp138 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara.
terakhir terdakwa wakil direktur cv. tp selaku konsultan perencana, rustam effendi divonis 1,5 tahun denda rp 100 juta subsidair 3 bulan.
serta pidana tembahan dibebankan uang pengganti sebesar rp.37 juta dan subsidair 6 bulan penjara.
vonis tersebut berbeda dengan tuntutan jpu dengan pidana penjara 1,5 tahun denda rp100 juta subsidair 3 bulan dan dibebankan uang pengganti sebesar rp22 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara.
"mereka bertujuh dengan sah dan menyakinkan telah merugikan negara hingga rp2,6 miliar atas tindakan korupsi tersebut divonis berdasarkan pasal 3," ungkap ketua majelis hakim, agus hamzah, sh, mh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 6 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan