Bupati Seluma Pastikan Utang Iuran Jamkesda Rp2,5 Miliar Dibayar

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 04 Mar 2025 - 23:40

Bupati Seluma dan Wakil Bupati Seluma--IST/RB

bupati seluma pastikan utang iuran jamkesda rp2,5 miliar dibayar                             
(foto bupati teddy didampingi wabup gustianto)
 
seluma, koranrb.id - terima warisan utang jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dari bpjs kesehatan sebesar rp2,5 miliar dari pemimpin sebelumnya, bupati seluma teddy rahman, se, mm mengaku akan memprioritaskan pembayarannya segera mungkin.
karena jamkesda ini merupakan bentuk pelayanan nyata bagi masyarakat kabupaten seluma. 
dia mengaku miris mengetahui bahwa jamkesda ini menunggak, padahal seperti diketahui ribuan masyarakat membutuhkan uluran tangan, terutama pada sektor kesehatan.
"saya sudah dapat informasi baik dari media maupun dprd seluma yang menyampaikan adanya tunggakan bpjs kesehatan pada tahun lalu, saya pastikan akan kita prioritaskan untuk dilunaskan," tegas bupati.
baca juga:banyak personel belum punya rumah, kapolda bengkulu luncurkan rumah subsidi di seluma
untuk selanjutnya, bupati mengaku akan segera memanggil organisasi perangkat daerah (opd) terkait untuk membahas persoalan ini dan mencari solusi terbaik mengenai bagaimana caranya agar tunggakan jamkesda bpjs kesehatan dapat dibayarkan.
bupati menargetkan permasalahan utang tunggakan ini akan tuntas dalam masa 100 hari pertama teddy - gustianto.
"kepada opd terkait tolong bantu saya untuk mengupayakan pelunasan tunggakan ini, karena program jamkesda menyentuh langsung masyarakat, sesuai dengan visi seluma emas berlian," imbuh bupati.
baca juga:selama ramadan 1446 hijriah stok beras bulog aman 
dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) seluma pada januari lalu juga telah mendesak pemkab di bawah kepemimpinan erwin octavian untuk segera membayarkan utang pembayaran asuransi bpjs kesehatan bagi 18,5 ribu masyarakat yang ditanggung pemkab seluma.
disampaikan ketua fraksi pdi perjuangan, nofi eriyan andesca, s.sos, masalah kesehatan jauh lebih penting dari aspek manapun, termasuk tambahan penghasilan pegawai (tpp) yang pada dasarnya dibayarkan sesuai kemampuan daerah.
dari informasi yang diperolehnya, saat ini ada banyak masyarakat yang menyampaikan terkait kendala dalam proses pendaftaran maupun klaim bpjs kesehatan, hal ini berkaitan dengan terutangnya pembayaran bpjs kesehatan selama 4 bulan pada tahun 2024 lalu dan saat ini belum dibayarkan.
baca juga:ojk dorong penguatan integritas pelaporan keuangan di sektor jasa keuangan 
padahal, asuransi bpjs kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten seluma, terlebih lagi pemkab seluma telah memastikan bahwa 100 persen masyarakat kabupaten seluma sudah tercover bpjs kesehatan.
"ini persoalan nyawa masyarakat, jangan sampai ada yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan lantaran bpjs kesehatan tidak dibayarkan," tegas nofi.
sementara itu, dinas kesehatan (dinkes) seluma mengakui bahwa memang untuk pembayaran jaminan kesehatan daerah (jamkesda) bagi warga kabupaten seluma terutang sekitar rp2,5 miliar, namun hal tersebut tidak mempengaruhi status aktifnya kepesertaan masyarakat bpjs kabupaten seluma.
baca juga: ada kepala dan sekretaris dinas ajukan mutasi, bupati seluma teddy: segera mundur agar diisi plt!
disampaikan kepala dinkes seluma, rudi syawaludin, s.sos sejumlah pembayaran pada tahun anggaran 2024 tersebut memang terutang, tepatnya sejak september hingga desember, namun dipastikan utang tersebut akan segera dilunaskan.
"memang kita terutang untuk pembayaran jamkesda pada tahun 2024 sekitar rp2 miliar, namun itu akan segera dibayarkan.
terkait status kepesertaan pada bpjs kesehatan, itu dipastikan tidak ada kaitannya, semua asuransi yang ditanggung oleh pemkab seluma dipastikan tidak ada yang nonaktif," tegas rudi.
jika memang ada yang bpjs kesehatannya berstatus nonaktif, rudi meminta agar masyarakat memastikannya terlebih dahulu melalui aplikasi jkn mobile atau mendatangi kantor bpjs kesehatan.
baca juga:antrean pembelian pertalite di manna kembali mengular, spbu beralasan karena ini 
jika memang dinyatakan nonaktif, maka dipersilahkan untuk melapor ke dinkes seluma agar dapat diaktifkan.
"sejauh ini yang dianggarkan menggunakan apbd seluma dipastikan tidak ada yang nonaktif, namun jika ada bisa dipastikan terlebih dahulu lalu laporkan kepada kami agar diaktifkan," sampai rudi.
senada dengan rudi, kepala bpjs kabupaten seluma, rizky hidayatullah memastikan bahwa masyarakat kabupaten seluma yang menjadi peserta bpjs kesehatan yang ditanggung pemerintah, maka statusnya tetap aktif.
peserta dapat menggunakan layanan ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (fktp) maupun di rumah sakit yang bekerja sama dengan bpjs kesehatan.
baca juga:tingkatkan kemampuan ikm pasarkan produk unggulan 
"kami informasikan bahwa hingga saat ini kepesertaan bpjs kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten seluma melalui program jamkesda masih aktif,"singkat rizky.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 5 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan