Jika Dokumen Selesai, Anggota DPRD Dipanggil, Penyidik Minta Saksi Kooperatif

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 01 Mar 2025 - 21:39

KEMBALIKAN: Salah satu anggota DPRD Kaur saat menitipkan uang pengganti kegiatan perjalanan dinas ke Kejari Kaur.-- RUSMANAFRIZAL/RB

jika dokumen selesai, anggota dprd dipanggil, penyidik minta saksi kooperatif                            bintuhan, koranrb.id - penyidik kejaksaan negeri (kejari) kaur belum kunjung melakukan pemanggilan terhadap anggota dprd kaur periode 2019/2024 terkait dugaan korupsi perjalanan dinas di setwan kaur yang saat ini tengah disidik.
pemanggilan anggota dprd kaur ini belum dilakukan lantaran berkas dokumen untuk melakukan pemanggilan belum juga rampung.
padahal diketahui, dari hasil penghitungan bpk pada kegiatan perjalanan dinas anggota dprd kaur tahun 2023 ada kerugian negara (kn) sebesar rp4,6 miliar.
kajari kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar sh, mh, membenarkan bahwa sampai dengan saat ini tim penyidik belum melakukan pemanggilan terhadap para anggota dprd kaur yang ikut melaksanakan kegiatan perjalanan dinas di tahun 2023 yang lalu.
baca juga:pelunasan biaya haji calon jemaah haji bengkulu sudah capai 76 persen
akan tetapi, dipastikan bobbi bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perjalanan dinas ini bakal diperiksa untuk dimintai keterangan termasuk para anggota dprd kaur.
"anggota dprd pasti kita panggil, tapi sekarang fokus kita masih terhadap perbuatan melawan hukum yang memang sudah jelas," sampai bobbi.
disampaikannya, saat ini tim penyidik masih fokus melakukan pemeriksaan dengan metode penyisiran.
barulah nanti ketika bukti sudah lengkap, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap para pemangku jabatan atau yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perjalan dinas tersebut. 
baca juga:bupati bengkulu tengah, rachmat riyanto pastikanterapkan ilmu selama retret di bengkulu tengah
begitupun dengan para anggota dprd kaur, mereka masih melakukan penyisiran apakah dalam temuan kerugian negara pada perjalanan dinas anggota dprd nanti ada upaya perbuatan melawan hukum atau tidak.
"kita sistemnya, melakukan penyisiran termasuk pada kegitan perjalanan dinas anggota dprd," ucapnya.
dijelaskan bobbi, saat ini tim penyidik tengah berupaya untuk mengebut hasil penghitungan kn atas perbuatan melawan hukum. 
dimana sebelumnya tim penyidik menggandeng bpkp bengkulu untuk penghitungan kn, kali ini mereka bakal menggandeng satu lagi lembaga untuk mempercepat proses penghitungan kn. 
baca juga:bulan ramadan hiburan malam diawasi, wabup rifai ingatkan pengusaha
karena setelah penghitungan kn, hampir dipastikan bakal ada penetapan tersangka dari barang dan bukti yang telah dikumpulkan.
"setelah penghitungan kn, kemungkinan besar bakalan ada penetapan tersangka," jelasnya.
kepada para saksi yang akan dipanggil bobbi mengimbau agar semuannya bersikap kooperatif sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar dan penanganan perkara ini bisa menemukan titik akhir.
pihak yang bertanggung jawab harus mendapatkan hukuman atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan.
baca juga:hermedi rian minta percepatan pembangunan infrastruktur fisik 
"kepada para saksi diminta supaya bersikap kooperatif, semuanya bakal kita panggil dan tidak ada tebang pilih dalam penanganan perkara ini," imbaunya.
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) kaur  kaur dr. drs ersan syahfiri, mm menanggapi kasus ini mengatakan pemkab kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak aparat penegak hukum (aph) dalam hal ini kejari kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di setwan kaur. 
apabila memang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya.
baca juga:dprd bengkulu utara minta kantor pertanahan lebih transparan soal perizinan perusahaan 
sebagai informasi, jumat, 24 januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di setwan kaur sebanyak 20 bundel surat pertanggung jawaban (spj) perjalan dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan penyidikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 2 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan